Kertas-kertas itu ditandatangani pada Desember 2020, namun dipaksa memiliki tanggal mundur seolah-olah kesepakatan itu sudah lahir tepat waktu.
Strategi ini menjadi karpet merah bagi cairnya pembayaran 100 persen kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya, padahal fisik gedung masih megap-megap di angka 87 persen.
Langkah sadar ini adalah upaya telanjang untuk mengakali mekanisme kontrak demi memastikan uang rakyat mengalir keluar sebelum kewajiban tuntas dikerjakan.
Vonis pidana bagi Leonardus Minggo Nio dan para aktor lainnya memang membawa sedikit angin segar bagi rasa keadilan. Namun, hukuman itu belum menyentuh akar masalah.
Praktik manipulasi dokumen, laporan progres fiktif, hingga “pemutihan” pekerjaan yang cacat adalah pola klasik korupsi proyek yang sering kali menjadikan operator lapangan sebagai tumbal tunggal.
Sementara itu, mata publik seakan dipaksa berpaling dari mereka yang menikmati keuntungan politik dan ekonomi di balik proyek mercusuar ini.
Tanpa keberanian meninjau ulang bagaimana intervensi desain bisa membungkam logika teknis, termasuk persetujuan desain di Jakarta yang terungkap di persidangan, perbaikan sistem pengadaan kita hanya akan menyentuh kulit luar birokrasi.
Logika Teknik yang Bertekuk Lutut
Sisi gelap lainnya yang terungkap adalah wajah muram sistem perencanaan teknis kita.
Audit Politeknik Negeri Semarang pada 2022 secara telak membongkar kesalahan desain yang fatal dari PT Hasrat Saruntung.
Penggunaan ACP pada dinding miring tanpa proteksi struktur masif, serta kanopi datar yang berubah fungsi menjadi penampung air, adalah keputusan yang menabrak prinsip dasar konstruksi di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Kalimantan.
Ironisnya, saran teknis dari pelaksana lapangan untuk menggunakan material yang lebih realistis seperti onduline justru dimentahkan oleh PPK M Tahir.
Alasannya klasik namun mematikan logika. Demi mempertahankan desain awal yang diklaim sebagai permintaan pimpinan.
Kenyataan ini mempertegas bahwa sistem pengadaan jasa konsultansi sering kali hanya menjadi panggung sandiwara.
Perusahaan pemenang tender tidak jarang dipilih bukan karena rekam jejak dan kualitas, melainkan karena kemahiran memenuhi syarat di atas kertas dan kedekatan relasi.
Tenaga ahli yang namanya dipampang dalam proposal hanyalah “tenaga pinjaman”, sementara hasil desainnya tidak pernah melewati uji kelayakan yang independen.
Ketika suara para insinyur kalah telak oleh kalimat sakti “ini maunya atasan”, maka yang menanggung akibatnya adalah publik.
Kita tidak hanya kehilangan fungsi gedung, tapi juga kehilangan peluang ekonomi yang dijanjikan.
Dampak sosial-ekonomi dari mangkraknya gedung ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ruang yang semestinya menjadi jantung promosi UMKM dan arena investasi, kini hanya menjadi latar foto yang suram bagi warga yang melintas dengan rasa sinis.
Angka kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp3 miliar akibat spesifikasi yang tidak sesuai hanyalah kerugian yang kasat mata.
Kerugian yang jauh lebih besar dan sulit dipulihkan adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Warga dipaksa menonton bagaimana uang mereka dihamburkan untuk bangunan yang tak bisa digunakan.
