• Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kehilangan 365,45 poin dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026, yang menunjukkan selisih besar antara hasil evaluasi mandiri dan penilaian lanjutan.
• Penurunan poin ini menjadi perhatian serius karena pemenuhan indikator KLA melibatkan tugas dan kewenangan hampir seluruh perangkat daerah serta instansi vertikal.
• Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Sylvana Anethe, memaparkan pembagian tanggung jawab ini dalam rapat koordinasi Gugus Tugas KLA di Kotim pada Rabu, 18 November 2026.
• Tanggung jawab penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang menyatakan bupati/wali kota bertanggung jawab penuh di wilayah masing-masing, serta didukung oleh Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2022.
• Berbagai instansi seperti Sekretaris Daerah, Bapperida, BPS, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disnaker, hingga pemerintah kecamatan dan desa, memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
SAMPIT, kanalindependen.id – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kehilangan 365,45 poin dalam tahapan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026.
Besarnya selisih antara hasil evaluasi mandiri dan penilaian lanjutan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat pemenuhan indikator KLA menyangkut tugas dan kewenangan hampir seluruh perangkat daerah, termasuk sejumlah instansi vertikal.
Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Sylvana Anethe, memaparkan secara terperinci pembagian tanggung jawab tersebut dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Aula DPP3AP2KB Kotim, Rabu (18/11/2026).
”Setiap instansi memiliki sasaran dan ruang lingkup pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA telah terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing, tidak hanya bertumpu pada satu dinas saja,” kata Sylvana.
Tanggung jawab tersebut bahkan melekat langsung pada kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dalam Pasal 10 ayat (3) menegaskan bahwa bupati dan wali kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA di wilayah masing-masing. Kepala daerah juga berkewajiban membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana diatur dalam ayat (4).
Sementara gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di tingkat provinsi. Menteri bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan KLA secara nasional.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur tanggung jawab pemerintah provinsi dalam memberikan pembinaan, pendampingan, pengawasan serta fasilitasi teknis kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pembagian Tanggung Jawab Sekda, Bapperida dan BPS
Dalam pemetaan kelembagaan yang dipaparkan Sylvana, sekretaris daerah memiliki kedudukan strategis sebagai koordinator penyelenggaraan KLA, termasuk memfasilitasi penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bertugas memastikan bidang perlindungan anak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah serta memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tanggung jawab dalam penyusunan regulasi, penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA, pembaruan profil KLA serta penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi.
”Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut berperan dalam penyediaan data perlindungan anak dan pembaruan profil KLA. Data ini diperlukan untuk menggambarkan kondisi anak dan menjadi bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Disdukcapil Bertanggung Jawab atas Identitas Anak
Pada klaster hak sipil dan kebebasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki tugas meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berusia 0–17 tahun dan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
Pemenuhan identitas kependudukan tersebut juga harus menjangkau anak yang memerlukan perlindungan khusus.
”Tanggung jawab Disdukcapil mencakup sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akta kelahiran,” terangnya.
Sementara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertugas mengembangkan layanan perpustakaan hingga tingkat desa menjadi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
Perangkat daerah tersebut juga berperan meningkatkan kegemaran membaca, kemampuan literasi serta pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menyebarluaskan informasi layak anak, memfasilitasi akses internet serta mengoptimalkan pengawasan penggunaan internet di ruang publik.
”Pengembangan kapasitas Forum Anak, pelatihan fasilitator serta penguatan peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas yang membidangi perlindungan anak,” ujarnya.
Pencegahan Perkawinan Anak hingga Keselamatan Menuju Sekolah
Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan remaja usia nikah.
Kementerian Agama juga berperan memberikan pembinaan kepada keluarga serta mendukung pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
BKKBN bertugas memfasilitasi penurunan angka kelahiran remaja, memberikan pembekalan mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta melakukan pembinaan keluarga balita dan anak.
Dinas Sosial bertanggung jawab mengoptimalkan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), terutama bagi keluarga yang menghadapi persoalan psikososial.
Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Pengembangan layanan tersebut mencakup peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, pengasuh, pendamping, kader hingga tenaga yang memberikan pelayanan kepada anak usia dini.
”Pemenuhan hak anak juga menyangkut keselamatan selama perjalanan menuju dan pulang sekolah,” ujarnya.
Dalam hal ini, Sylvana mengatakan bahwa Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab mengembangkan transportasi umum ramah anak, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
Sedangkan dinas yang membidangi pekerjaan umum bertugas memfasilitasi pengembangan dan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
Satpol PP Bertugas Awasi Kawasan Tanpa Rokok
Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan profil kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak.
Instansi tersebut juga bertugas memfasilitasi kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Namun, tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai KTR berada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
”Dinas Kominfo juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyebarluasan informasi kesehatan anak, termasuk edukasi mengenai larangan iklan, promosi dan sponsor rokok,” ujarnya.
Sementara Dinas PUPR memiliki peran dalam pengembangan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan ramah anak serta pengelolaan sumber daya air bagi perempuan dan anak.
Pencegahan permasalahan gizi, pemberian air susu ibu (ASI), imunisasi serta pengembangan kawasan tanpa rokok juga melibatkan dinas yang membidangi perlindungan anak.
BPOM hingga BNN Terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak
Pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai Konvensi Hak Anak, serta penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Kementerian Agama memiliki peran serupa di lingkungan madrasah dan pesantren, termasuk pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan keamanan pangan jajanan dan obat-obatan bagi anak.
”Peran BPOM bertugas menyediakan materi informasi dan edukasi mengenai keamanan pangan jajanan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berperan dalam penyediaan materi edukasi mengenai bahaya narkotika serta fasilitasi rehabilitasi medis bagi anak korban penyalahgunaan narkoba.
Sementara, Dinas Sosial berperan dalam pengembangan kebijakan satuan pendidikan ramah anak, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
”Dinas Sosial juga berperan dalam pelayanan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta memberikan perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam,” ujarnya.
Adapun Dinas Pemuda dan Olahraga bersama instansi yang membidangi perpustakaan bertanggung jawab terhadap pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA).
”Fasilitas ini diperlukan untuk memberikan ruang bagi anak dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas serta memanfaatkan waktu luang secara positif,” ujarnya.
Disnaker Bertugas Menarik Anak dari Tempat Kerja
Pada klaster perlindungan khusus anak, Dinas Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab dalam pencegahan praktik pekerja anak, termasuk memfasilitasi penarikan anak dari tempat kerja.
Pencanangan zona bebas pekerja anak juga menjadi bagian dari tugas perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab memberikan sosialisasi mengenai pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak di destinasi wisata.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas menangani korban dan pengungsi, termasuk memfasilitasi pengembangan desa tangguh bencana.
Instansi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia turut memiliki peran dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta fasilitasi penyediaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan rumah perlindungan sosial.
Sementara dinas yang membidangi perlindungan anak bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pelayanan korban kekerasan, penyediaan materi edukasi pencegahan eksploitasi serta sosialisasi penggunaan internet yang aman bagi anak.
”Ruang lingkup pekerjaannya juga mencakup perlindungan anak dalam situasi darurat, anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang hingga anak korban jaringan terorisme,” jelasnya.
Tanggung Jawab Menjangkau Pemerintah Kecamatan dan Desa
Pemetaan kelembagaan dalam materi Sylvana juga menempatkan kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup serta instansi yang membidangi perumahan dan pertanahan dalam penyelenggaraan KLA.
Instansi yang membidangi ketahanan pangan, pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM turut masuk dalam pemetaan tersebut.
Tanggung jawab pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak berhenti pada perangkat daerah di tingkat kabupaten.
”Camat, lurah dan kepala desa juga memiliki peran dalam pembangunan wilayah layak anak, termasuk melalui pengembangan Ruang Bersama Indonesia,” ujarnya.
Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa indikator Kabupaten Layak Anak mencakup pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Penerbitan akta kelahiran, pencegahan perkawinan anak, keselamatan perjalanan menuju sekolah, keamanan pangan jajanan, pengawasan kawasan tanpa rokok hingga penarikan anak dari tempat kerja menjadi bagian dari tanggung jawab konkret pemerintah dalam memenuhi hak anak.
”Jadi, dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, hampir semua OPD, instansi vertikal dan stakeholder terkait turut dilibatkan dan memiliki peran serta tanggungjawabnya masing-masing yang harus dilaksanakan demi mewujudkan KLA yang ramah terhadap anak,” tandasnya. (hgn/ign)