• Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Kota Sampit pada Rabu, 30 Agustus 2026, yang menawarkan komoditas seperti gas elpiji 3 kg seharga Rp22 ribu dan berbagai bahan pokok lain di bawah harga pasar.
• GPM ini merupakan kegiatan keenam dari delapan yang dijadwalkan DPKP Kotim sepanjang tahun 2026, dengan tujuan mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat, serta dua kegiatan GPM berikutnya direncanakan sekitar Oktober dan akhir tahun.
• Kegiatan GPM dirangkai dengan seremoni penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat untuk 38.261 penerima manfaat di Kotim, di mana setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras untuk periode Juli, Agustus, dan September.
• Perum Bulog Cabang Kotim telah memulai penyaluran bantuan beras ini sejak 14 Agustus 2026, menargetkan distribusi selesai akhir September ke 168 desa dan 17 kelurahan di seluruh Kotim.
• Selain itu, Pemerintah Daerah Kotim juga mendapat persetujuan penambahan kuota 9.000 tabung elpiji 3 kg dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk enam kecamatan, guna memastikan ketersediaan dan membantu menjaga inflasi di wilayah tersebut.
SAMPIT, kanalindependen.id – Saat harga kebutuhan bahan pokok dan pangan menjadi beban pengeluaran rumah tangga, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Kota Sampit, Rabu (30/8/2026) pagi, menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat berbelanja lebih hemat.
Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga di bawah harga pasaran, termasuk gas elpiji 3 kilogram dijual seharga Rp22 ribu per tabung.
Harga gas yang ditawarkan sebenarnya sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pangkalan.
Namun, penjualan gas elpiji dengan harga segitu sangat langka digapai. Bukan barangnya yang tak tersedia, harga jual yang jauh melampaui HET mudah didapatkan di warung eceran dengan harga Rp 35-40 ribu per tabung di areal Kota Sampit. Namun, bisa jauh lebih mahal di pelosok desa.
Meskipun Agen Harapan Mentaya hanya menyediakan 200 tabung di kegiatan GPM, itu sudah sangat berarti bagi masyarakat kaum mendang mending. Lapak penjualan elpiji ramai diserbu, ludes terjual dalam sekejap.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim cukup membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
Selain gas elpiji, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasar.
Bawang merah disediakan sebanyak 100 kilogram dibanderol seharga Rp35 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih sebanyak 80 kilogram dijual Rp34 ribu per kilogram.
Gula pasir disediakan sebanyak 250 kilogram dijual seharga Rp17.500 per kilogram. Sementara telur ayam disediakan sebanyak 100 krat dijual dengan harga Rp45 ribu per krat.
Petani lokal juga mendapat kesempatan menjual hasil panen secara langsung melalui lapak sayuran. Berbagai sayuran segar ditawarkan dengan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per ikat.
Sementara untuk komoditas beras dan minyak goreng, Perum Bulog Cabang Kotim menyediakan beras merk Punokawan sebanyak 1 ton dan beras SPHP sebanyak 1 ton. Keduanya dijual Rp60 ribu per sak.
Bulog juga menyediakan Minyakita sebanyak 1.200 liter dengan harga Rp15.700 per liter.
Masyarakat yang ingin mendapatkan beras sekaligus minyak goreng juga ditawarkan paket hemat. Untuk pembelian 5 kilogram beras dan 3 liter minyak goreng, masyarakat cukup membayar Rp124 ribu.
Penawaran harga yang terjangkau membuat sejumlah lapak ramai didatangi masyarakat sejak kegiatan berlangsung.
Komoditas yang memiliki selisih harga cukup jauh dengan harga yang biasa ditemukan di pasaran menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan GPM.
Enam Kali Digelar, Masih Ada Dua GPM
Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto mengatakan GPM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha dan kelompok masyarakat.
Bulog dilibatkan dalam penyediaan beras dan minyak goreng. Agen elpiji menyediakan gas bersubsidi, sedangkan peternak telur lokal dan petani lokal mendapat ruang untuk menjual komoditas mereka secara langsung kepada masyarakat.
GPM tidak hanya ditujukan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pangan dengan harga lebih murah.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga.
”GPM ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan tujuan utama membantu pengendalian harga pangan,” kata Yephi.
Kegiatan GPM juga digelar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Sepanjang 2026, DPKP Kotim menjadwalkan tujuh kegiatan GPM dengan satu kegiatan lainnya dilaksanakan melalui skema nonanggaran daerah.
”Tahun ini ada tujuh kegiatan GPM dan satu kegiatannya nonanggaran daerah. Ini kegiatan GPM yang keenam, rencananya masih ada dua kali kegiatan GPM lagi sekitar Oktober dan akhir tahun,” ujarnya.
GPM Dirangkai Penyaluran Bantuan Pangan
Kegiatan GPM kali ini juga dirangkai dengan seremoni penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. L
”Penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus dan September. Bantuan pangan ini untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, serta menjaga inflasi melalui pasar murah yang kita laksanakan hari ini,” kata Halikinnor.
Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok berpenghasilan rendah.
”Bantuan beras diberikan untukmasyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 atau kategori tidak mampu, bantuan ini sangat membantu. Mereka menerima 10 kilogram per bulan dan disalurkan sekaligus 30 kilogram untuk tiga bulan. Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Halikin mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah memandang ketersediaan, keterjangkauan, keamanan serta stabilitas harga pangan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
Ia menilai kenaikan harga komoditas pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat karena meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok akan menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Dalam konteks tersebut, GPM dinilai menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pangan di lapangan.
”Jika ditemukan gejolak harga atau gangguan pasokan, pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipasi dan intervensi sesuai kewenangan,” ujarnya.
Selain bantuan beras, pemerintah daerah juga mendapat tambahan kuota elpiji 3 kilogram dari pemerintah pusat.
Halikinnor mengatakan pengajuan tambahan kuota tersebut telah disampaikan sekitar satu bulan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pengajuan tersebut telah mendapat persetujuan.
”Insya Allah ada penambahan 9.000 tabung untuk enam kecamatan. Ini untuk memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan elpiji dan membantu menjaga inflasi,” kata Halikinnor.
Tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan elpiji bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kelangkaan dan tekanan harga di tingkat konsumen.
Harga elpiji menjadi salah satu perhatian pemerintah karena komoditas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, tambahan kuota diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Halikinnor juga menekankan agar penyaluran bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
Ia meminta seluruh proses distribusi berlangsung tertib dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
38.261 Penerima Dapat 30 Kilogram Beras
Pemimpin Cabang Perum Bulog Kotawaringin Timur Wahyu Tri Hutomo mengatakan bantuan pangan pemerintah pusat di Kotim menyasar 38.261 penerima.
”Kegiatan hari ini hanya seremoni, bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan ke kelurahan dan desa di seluruh Kotim. Sehari setelah kami rapat bersama DPKP, besoknya mulai 14 Agustus dan kami targetkan akhir September semua selesai kami distribusikan,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CPP) yang berasal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.
Selanjutnya, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Untuk Kotim, jumlah penerima mencapai 38.261 orang. Setiap penerima memperoleh tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram.
Bantuan dialokasikan untuk periode Juli, Agustus dan September, lalu diserahkan sekaligus. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima tiga karung beras masing-masing 10 kilogram, sehingga totalnya 30 kilogram per penerima manfaat,” jelas Wahyu.
Didistribusikan ke 168 Desa dan 17 Kelurahan
Distribusi bantuan dilakukan hingga ke titik yang telah ditentukan pemerintah, yakni 168 desa dan 17 kelurahan di seluruh Kotim.
Luas wilayah Kotim menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog dalam menjalankan distribusi. Sejumlah desa berada jauh dari Sampit dengan waktu tempuh berjam-jam, khususnya wilayah utara.
Akses menuju sejumlah wilayah tersebut tidak selalu mudah. Namun, kondisi geografis dan jarak tempuh tidak menjadi alasan bagi Bulog untuk membatasi penyaluran bantuan.
Wahyu memastikan bantuan tetap diantar sampai ke desa dan kelurahan tujuan sesuai penugasan.
”Sesuai penugasan, Bulog tetap mengantarkan bantuan sampai ke kantor desa dan kelurahan, termasuk daerah yang aksesnya jauh. Kami berkomitmen menyalurkan bantuan hingga ke titik distribusi yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (hgn/ign)
