Percepat Pemadaman Karhutla, Bupati Kotim Kerahkan Seluruh OPD Suplai Air ke Titik Lokasi Kebakaran

SAMPIT, kanalindependen.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menghadapi persoalan serius pada ketersediaan air.

Sejumlah sumber air untuk pemadaman mulai mengering, kondisi ini cukup menguras tenaga personel di lapangan yang harus bolak-balik mencari air untuk memadamkan api.

Belum lagi tim gabungan yang kewalahan harus berjalan kaki menembus semak-semak membawa selang menuju titik api.

Untuk mempercepat pemadaman, Bupati Kotim Halikinnor memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan turun membantu dengan membawa kendaraan operasional dan profil tank untuk menyuplai air ke lokasi kejadian kebakaran.

Dukungan OPD untuk menyuplai air ini dinilai efektif, sehingga personel pemadam tidak lagi membuang waktu meninggalkan titik kebakaran hanya untuk mengisi ulang tangki.

Mobil pemadam dapat tetap fokus melakukan penyemprotan, sementara kebutuhan air dipasok OPD yang telah disiagakan.

Arahan tersebut disampaikan Halikinnor dalam rapat pembahasan penanganan karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (19/8/2026).

Halikinnor menilai pembagian personel ke terlalu banyak titik justru membuat pemadaman tidak efektif.

Ia mencontohkan satu titik hanya ditempatkan sekitar lima orang. Ketika air tangki habis, petugas harus kembali mengambil air sehingga api berpotensi kembali membesar.

”Lebih baik satu titik yang paling krusial diberi personel dalam jumlah cukup, lalu dipadamkan sampai benar-benar mati. Setelah itu baru bergerak ke titik lain,” tegas Halikinnor.

Menurutnya, titik kebakaran yang paling kritis harus ditangani secara maksimal dengan dukungan penyuplai air atau profil tank.

Pola tersebut pernah diterapkan pada 2019 dan dinilai mampu membantu penanganan ketika kasus karhutla lebih besar.

”Mulai hari ini, kita coba lakukan. Saya juga akan turun melihat titik-titik kebakaran,” katanya.

Arahan kebijakan tersebut disampaikan Halikin, setelah ia menerima masukan saran dari Kepala Dinas Perikanan Kotim Ahmad Sarwo Oboi.

Dalam forum rapat, Oboi kembali mengingatkan pola penanganan karhutla yang pernah diterapkan pada 2019.

Menurutnya, setiap OPD dapat menyiapkan satu mobil operasional, satu profil tank dan satu alat hisap air. OPD kemudian difungsikan khusus sebagai penyuplai air.

Ketika terjadi kebakaran, seluruh kendaraan penyuplai air berkumpul di lokasi untuk mengisi mobil pemadam.

Dengan demikian, mobil pemadam tidak perlu bolak-balik mengambil air dan dapat fokus melakukan pemadaman.

Personel OPD juga dapat membantu pekerjaan pendukung seperti menarik selang.

Sementara penyemprotan dan pemadaman inti tetap dilakukan oleh personel yang memiliki kemampuan sebagai pemadam.

Oboi juga mengusulkan tambahan anggaran operasional bagi staf OPD yang dilibatkan. Misalnya tiga personel setiap hari dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama menjalankan tugas di lapangan.

Usulan tersebut disambut positif Halikinnor. Ia meminta jumlah OPD dihitung dan dipetakan berapa yang belum memiliki profil tank.

Jika diperlukan, BPBD diminta menyerahkan profil tank kepada OPD yang belum memilikinya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim Yephi Hartady Periyanto yang saat itu bertugas di BPBD Kotim mengungkapkan pada tahun 2019 ia pernah ditugaskan membeli profil tank berkapasitas 1.200-2.300 liter dan mesin pompa menggunakan dana BTT kurang lebih Rp214 juta yang kemudian dibagikan ke 30 SOPD termasuk untuk DPRD Kotim. Semestinya, profil tank masih ada dimasing-masing SOPD.

Berdasarkan catatan Kanal Independen, pola suplai air untuk bantu pemadaman menggunakan kendaraan operasional membawa profil tank pernah diterapkan pada September 2023 lalu, untuk menyuplai air terutama di areal Kota Sampit.

OPD Jadi Penyuplai Air, Pemadam Fokus Padamkan Api

Lebih lanjut, Halikinnor mengatakan kondisi karhutla saat ini semakin mengkhawatirkan. Titik kebakaran tidak hanya muncul di wilayah yang jauh, tetapi juga terus merambah di sekitar kawasan perkotaan.

”Kondisi kebakaran hutan dan lahan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di wilayah yang jauh, titik kebakaran di sekitar kota juga bertambah setiap hari. Petugas pemadam hampir kewalahan,” ujarnya.

Karena itu, pengerahan OPD ditingkatkan. Jika sebelumnya setiap OPD mengirim satu personel, kini seluruh OPD diminta turun langsung dengan membawa peralatan dan armada masing-masing.

Kendaraan dan profil tank tersebut difungsikan sebagai penyuplai air.

”OPD akan membantu menyuplai air, sehingga mobil pemadam dapat fokus sebagai unit utama pemadaman di lokasi. Dengan begitu, penanganan dapat lebih efektif,” kata Halikinnor.

Pengerahan seluruh unsur tersebut mulai dilakukan sejak Rabu (19/8/2026). Prioritas penanganan diarahkan terutama pada kawasan perkotaan yang masih dapat dijangkau dengan peralatan yang tersedia.

Untuk titik kebakaran yang berada jauh di dalam hutan, kemampuan penanganan pemerintah daerah tetap terbatas karena persoalan akses dan sumber air.

Minta Kekuatan Tidak Terpecah

Halikinnor menilai pola pemadaman dengan membagi personel ke terlalu banyak titik tidak efektif ketika jumlah kebakaran sedang tinggi.

Petugas di satu lokasi dapat kehilangan waktu ketika harus meninggalkan titik api untuk mengisi ulang air. Ketika kembali, api dapat kembali membesar.

Karena itu, ia meminta kekuatan dipusatkan pada titik yang paling kritis.

Setelah api di satu titik benar-benar padam, kekuatan dapat dipindahkan ke lokasi berikutnya.

”Pada 2019, kasusnya lebih besar daripada sekarang, tetapi kita bisa mengatasinya dengan gotong royong,” kata Halikinnor.

Saat itu, kendaraan diberi penanda berdasarkan fungsi. Ada kendaraan yang khusus menyuplai air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan dan ada kendaraan yang menyuplai air untuk pemadaman.

Halikinnor menegaskan air untuk pemadaman dan air bersih harus dipisahkan.

Air untuk pemadaman dapat berasal dari sumber seperti parit. Namun, air yang digunakan untuk kebutuhan minum dan air bersih harus berasal dari sumber yang layak, termasuk PDAM.

”Profil tank untuk air bersih harus benar-benar bersih dan digunakan khusus untuk menyuplai air bersih,” ujarnya.

Sementara profil tank untuk pemadaman tidak harus digunakan untuk air bersih karena sumber airnya dapat berasal dari sumur, parit maupun sumber lainnya.

Seluruh Unsur Pemerintah Diminta Bergerak

Halikinnor meminta pengerahan tidak berhenti pada OPD teknis.

Seluruh unsur di bawah Sekretaris Daerah, termasuk sekretariat DPRD, dapat dikerahkan untuk mengirim pegawai, kendaraan maupun profil tank.

Kendaraan yang tersedia di bagian umum maupun kendaraan dinas yang memungkinkan untuk digunakan juga dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan suplai air.

OPD yang belum memiliki mobil pikap dapat bergabung dengan instansi lain.

”Mulai hari ini kita bergerak. Soal pembahasan anggaran silakan disiapkan,” tegasnya.

Ia meminta kebutuhan anggaran penanganan karhutla dimasukkan dalam perubahan anggaran.

”Dana BTT ditambah Rp 2 Miliar, dari Rp5 Miliar, jadi Rp7 miliar. Dana BTT ini bisa digunakan pada situasi darurat bencana karhutla seperti yang saat ini kita hadapi,” ujarnya.

Jika masih terdapat anggaran di BPBD, anggaran tersebut dapat ditambahkan untuk mendukung operasi karhutla. Pengadaan kebutuhan lainnya diarahkan melalui BPBD.

Wabup: BPBD Mulai Kelelahan

Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan dukungan kepada BPBD menjadi kebutuhan mendesak karena personel yang bertugas di lapangan mulai kelelahan.

Pada hari yang sama, Rabu (19/8/2026) sore, satu relawan bernama Rizki Mubarrak dikabarkan mengalami sesak napas dan pingsan di lokasi kebakaran lahan Jalan HM Arsyad km 4.

Setelah dilarikan ke IGD RSUD dr Murjani Sampit, kondisi kesehatannya dikabarkan kembali stabil.

Dalam situasi karhutla yang semakin masif terjadi selama lebih dari sebulan, jumlah titik panas tercatat meningkat signifikan pada periode Agustus ini mencapai lebih dari 3.323 hotspot.

Kondisi tersebut membuat kemampuan personel di sejumlah titik semakin terbatas.

”BPBD bahkan hampir menyerah karena jumlah laporan dan titik panas sangat banyak. Tim yang sebelumnya berjumlah cukup banyak, kini pada beberapa titik hanya tersisa tiga orang,” kata Irawati.

Menurutnya, usulan penggunaan profil tank sangat membantu karena persoalan utama di lapangan bukan hanya jumlah personel, tetapi juga waktu yang terbuang untuk mengambil air.

Ketika mobil pemadam selesai menyiram dan kembali mengisi air, waktu yang diperlukan dapat mencapai 30 hingga 40 menit.

Selama waktu tersebut, api dapat kembali menyala. Karena itu, OPD diminta membantu menyediakan profil tank untuk menjaga suplai air di lokasi.

Irawati menyebut harga satu profil tank sekitar Rp3,5 juta. Menurutnya, OPD masih memungkinkan untuk mengadakannya sesuai kemampuan.

Kekeringan Juga Mengancam

Selain karhutla, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kekeringan.

Irawati mengatakan keluhan kekeringan tidak hanya datang dari satu atau dua desa, tetapi hampir seluruh desa di wilayah selatan hingga Ketapang.

Sebagian wilayah tersebut belum terjangkau jaringan PDAM.

Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena distribusi air bersih belum dapat dilakukan secara optimal.

Camat Pulau Hanaut disebut telah aktif meminta kepala desa menyiapkan kapal besar dan profil tank. Namun, keterbatasan anggaran membuat kepala desa tidak mampu menyewa kapal besar.

Akibatnya, pemerintah desa lebih banyak menerima keluhan masyarakat tanpa mampu memberikan distribusi air secara optimal.

”Ada usulan menggunakan kapal atau tangki untuk mendistribusikan air bersih ke Pulau Hanaut. Tetapi, keputusan ini masih harus dilaporkan kepada Bupati,” ujarnya.

“Untuk Pulau Hanaut, PDAM juga siap membantu. Terdapat empat titik pelabuhan yang dapat digunakan sebagai lokasi sandar untuk mendistribusikan air ke desa-desa menggunakan kelotok. Kendalanya, kelotok tersedia tetapi profil tank belum tersedia.,” sambungnya.

Sementara untuk Kecamatan Seranau, distribusi air bersih masih memungkinkan karena terdapat penyeberangan besar yang dapat dimanfaatkan.

BPBD Siagakan 138 Personel

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan saat ini terdapat 138 personel yang bertugas dalam operasi penanganan karhutla, termasuk pasukan dan pengendali lapangan.

Namun, jumlah tersebut harus dibagi dengan kondisi personel yang juga membutuhkan waktu istirahat.

”Rabu pagi, dua personel izin. Hampir setiap hari terdapat sekitar dua personel yang perlu beristirahat, karena faktor kelelahan,”  ujar Multazam.

Multazam mengatakan kebutuhan personel sangat bergantung pada kondisi kejadian.

Ia mencontohkan situasi pada 17 Agustus yang sangat berat. Saat itu bukan hanya regu inti yang dikerahkan, tetapi personel nonregu juga harus turun.

“Pada 2026 ini memang luar biasa. Kendala di lapangan cukup banyak karena titik kebakaran tidak lagi berada dekat kota,” katanya.

Sebagian lokasi harus ditempuh menggunakan kendaraan roda tiga atau berjalan kaki.

Masalah lainnya, belum tentu tersedia sumber air di sekitar lokasi kebakaran.

Jika kebakaran bangunan, satu atau dua jam dapat selesai apabila ditangani bersama-sama.

Namun, kebakaran gambut dapat membutuhkan waktu hingga sembilan jam pada satu titik.

Beban penanganan BPBD tergambar dari jumlah titik yang harus ditangani. Seperti pada kejadian 17 Agustus terdapat 17 titik kebakaran. Penanganan baru selesai sekitar pukul 23.37 WIB.

”Pada hari berikutnya, BPBD hanya mampu menangani 22 titik. Rabu pagi ini, sudah termonitor empat titik kejadian,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, BPBD akan memodifikasi pembagian regu menjadi tiga shift, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Shift pertama berlangsung pukul 08.00–18.00 WIB. Shift kedua pukul 13.00–22.00 WIB.

Menurut Multazam, kebakaran biasanya lebih intens setelah salat Zuhur ketika angin mulai kencang dan api membesar.

Jumlah personel dari masing-masing OPD yang dikirim ke lapangan juga akan dihitung ulang.

Personel OPD yang tergabung dalam posko akan mendapatkan uang operasional Rp100 ribu per hari, satu kali makan dan dua kali makanan ringan.

”Dukungan makanan dan minuman dari donatur tetap diterima, tetapi distribusinya dilakukan melalui posko agar lebih tertata,” ujarnya.

Embung Mulai Mengering, Sungai Mentaya Jadi Cadangan

Ketersediaan air menjadi persoalan yang semakin serius. Embung-embung yang digali oleh PUPR mulai mengering. Air yang tersisa juga semakin pekat karena bercampur lumpur dan serasah.

Jika dipaksakan disedot, kondisi tersebut berisiko merusak pompa.

Sebagai langkah cadangan, BPBD menyiapkan satu unit pompa besar di Sungai Mentaya.

Koordinasi dengan kepolisian telah dilakukan dan lokasi untuk penempatan peralatan sudah disiapkan. Apabila sumber air di lokasi-lokasi dalam kota mulai habis, BPBD akan mengambil air dari Sungai Mentaya

”Rencana pemindahan peralatan sebenarnya sudah dilakukan dua hari sebelumnya, tetapi tertunda karena kondisi kebakaran pada 17–18 Agustus cukup berat,” ujarnya.

BPBD: Profil Tank Efektif, tetapi Harus Diatur

Multazam menilai penggunaan profil tank sebagai penyuplai air sebenarnya efektif.

Namun, jumlah dan penggunaannya harus dihitung agar tidak mubazir. Karena itu, sistem pembagian waktu kemungkinan diterapkan.

BPBD sendiri telah menyiapkan profil tank dan sebagian sudah siaga untuk dikerahkan.

Jumlah OPD yang belum memiliki profil tank masih akan dihitung ulang.

Untuk pengadaan tambahan, kemungkinan masing-masing OPD menyiapkan sesuai kemampuan dan kebutuhan.

Camat dan Desa Diminta Bergerak Sebelum Api Membesar

Menanggapi pertanyaan lambannya sejumlah camat dalam membantu penanganan karhutla juga menjadi sorotan. Menurutnya, kontribusi camat masih berbeda-beda.

Ada camat yang mampu mengolaborasikan kecamatan, desa, relawan hingga dunia usaha. Namun ada pula yang belum mampu melakukan koordinasi tersebut.

“Padahal, camat merupakan pamong sekaligus perpanjangan tangan Bupati di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Bupati telah meminta Wakil Bupati membuat surat tegas mengenai keterlibatan pihak kecamatan.

Kecamatan juga direncanakan mendapatkan dukungan pembiayaan dalam perubahan anggaran, meskipun kemungkinan nilainya tidak besar.

Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu penanganan kebakaran skala kecil di tingkat tapak.

”Kebakaran pada awalnya selalu kecil. Pihak kecamatan dan desa adalah unsur yang paling dekat dengan lokasi. Kami berharap respons awal dilakukan sebelum petugas BPBD tiba,” kata Multazam.

Saat ini BPBD bahkan kesulitan menentukan prioritas karena panggilan ke hotline dapat mencapai sekitar 30 kali dalam sehari dan seluruh laporan meminta penanganan.

Masyarakat Diminta Tak Sekadar Melapor

Multazam meminta masyarakat ikut mengambil peran ketika kebakaran terjadi.

Ia mencontohkan warga di Lingkar Selatan yang menyediakan dua kendaraan double cabin untuk membantu suplai pemadaman.

Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan besar tetap dapat membantu dengan menarik selang atau bergantian mendampingi petugas di lapangan.

BPBD juga mengusulkan agar setiap pemilik kebun atau lahan menyiapkan embung portabel.

Embung tersebut dapat dibuat menggunakan terpal sekitar 4 x 4 meter dan diisi dari sumber air atau sumur bor.

Tujuannya agar ketika petugas tiba di lokasi, air sudah tersedia sehingga pemadaman dapat segera dilakukan.

”Kami tidak mungkin melayani seluruh kebutuhan di banyak titik secara bersamaan. Karena itu, keterlibatan langsung masyarakat sangat kami harapkan,” ujarnya.

BPBD juga meminta Diskominfo membantu membuat narasi edukasi melalui videotron dan media sosial.

Pesan yang ingin disampaikan adalah masyarakat tidak hanya melapor, tetapi juga melakukan upaya awal pemadaman sesuai kemampuan.

OPD Harus Kirim Personel yang Benar-Benar Siap Bekerja

Dalam kesempatan forum rapat, Multazam menegaskan personel OPD yang dikirim ke lapangan harus benar-benar siap bekerja.

Ia tidak ingin pengerahan hanya dilakukan untuk memenuhi daftar personel.

”Jangan hanya mengisi daftar atau tinggal di kantor. Personel harus mampu berkolaborasi dan, bila diperlukan, turun membantu di lapangan,” katanya.

BPBD telah menyampaikan kepada Damkar bahwa personel yang tidak mampu berkolaborasi akan dikembalikan ke OPD asal dan diminta diganti.

”Personel yang dikirim harus merupakan pekerja yang fighter di lapangan, bukan sekadar petugas administratif yang belum terbiasa membawa selang pemadam. Penanganan karhutla sebenarnya dapat diajarkan langsung di lapangan, yang terpenting kami butuh personel yang sigap bergerak cepat memadamkan api,” ujarnya.

BTT Belum Digunakan untuk Tambahan Peralatan

Terkait kebutuhan operasional, Multazam mengatakan BPBD masih melakukan efisiensi sesuai kebutuhan operasi lapangan.

Penggunaan Dexlite untuk penanganan di dalam kota relatif stabil. Namun kebutuhan bahan bakar untuk unit pompa meningkat karena menggunakan Pertamax.

Dalam kondisi normal, kebutuhan tersebut masih berada dalam koridor anggaran yang telah direncanakan.

”BPBD sudah bekerja sama dengan SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar operasional, termasuk memperoleh prioritas pengisian,” ujarnya.

Sementara terkait peralatan, terdapat sejumlah unit yang mengalami kerusakan.

Sebagian dapat diperbaiki melalui workshop BPBD dalam waktu dua hingga tiga jam. Namun ada pula yang harus dibawa ke bengkel.

”Untuk saat ini, belum ada rencana penambahan peralatan menggunakan dana BTT,” ujarnya.

BPBD memilih mengoptimalkan peralatan yang tersedia sembari memperkuat dukungan dari OPD dan unsur lainnya.

Data Luasan Terbakar Menunggu Verifikasi Kementerian

Terkait luas lahan yang terbakar, Multazam mengatakan BPBD masih menunggu hasil citra satelit yang dikelola Kementerian Kehutanan.

Verifikasi dan validasi lahan terbakar, baik yang berada di dalam maupun di luar konsesi, akan dirilis oleh kementerian.

Data harian BPBD merupakan luasan yang dapat didatangi dan ditangani petugas di lapangan.

Karena menggunakan metode berbeda, data tersebut tidak dapat disetarakan dengan data Kementerian Kehutanan.

Menurut Multazam, data dari kementerian biasanya dirilis sekitar dua minggu sekali.

Sementara, berdasarkan data terakhir pada 17 Agustus 2026 terdapat lebih dari 354 kejadian dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 1317,1489 hektare lahan terbakar.

“Luasan berdasarkan citra satelit dapat lebih besar karena terdapat kebakaran di lokasi lain yang tidak dapat dijangkau atau tidak dilaporkan kepada BPBD,” tandasnya. (hgn/ign)