✨ Intinya sih...

• Kuala Kuayan, Mentaya Hulu, dikepung kabut asap yang diduga kiriman dari wilayah sekitar seperti Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Parenggean, meski titik api di Kecamatan Mentaya Hulu relatif minim.
• Dalam kunjungan Bupati Kotim Halikinnor pada Sabtu, 3 Oktober 2026, terungkap bahwa penanganan karhutla di Mentaya Hulu terkendala anggaran Rp50 juta yang belum cair dan pemangkasan anggaran kecamatan sebesar Rp600 juta.
• Dampak kabut asap dan kekeringan menyebabkan munculnya penyakit diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada warga serta mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sehingga sebagian siswa menjalani pembelajaran dari rumah.
• Pemkab Kotim memperoleh dukungan dana Rp15 miliar dari pemerintah pusat dan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Bupati Halikinnor mendorong solusi jangka panjang untuk air bersih dan memperjuangkan pembenahan infrastruktur jalan serta jembatan.
• Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan seperti kebiasaan lama karena kondisi lingkungan yang berbeda dan dampak asap yang dapat menyebar luas.

SAMPIT, kanalindependen.id – Kuala Kuayan dikepung kabut asap meski titik api di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), relatif minim.

Asap diduga datang dari sejumlah wilayah di sekitar kecamatan tersebut, sementara penanganan kebakaran di Mentaya Hulu berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Camat Mentaya Hulu Muhammad Edison mengatakan, kebakaran masih terjadi di wilayahnya dengan satu kejadian tercatat di Desa Pahirangan.

Namun, kabut asap yang paling terasa di Kelurahan Kuala Kuayan, ibu kota kecamatan, justru diduga berasal dari wilayah sekitar, terutama Bukit Santuai, Tualan Hulu, Telaga Antang dan Parenggean.

”Untuk wilayah tertentu seperti Pahirangan dan Tangar, sejauh ini kondisinya relatif aman. Di wilayah Mentaya Hulu, titik api tidak terlalu banyak. Namun, kami tetap menerima dampak asap kiriman dari wilayah sekitar,” kata Edison saat menyampaikan situasi terkini dalam kunjungan Bupati Kotim Halikinnor di Kantor Kecamatan Mentaya Hulu, Sabtu (3/10/2026).

Edison menyebut, wilayah yang diduga menjadi sumber asap juga sedang memasuki musim berladang. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian kebakaran.

”Asap tersebut diduga berasal dari wilayah Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Parenggean. Kebetulan, di wilayah tersebut saat ini masyarakat sedang memasuki musim berladang. Kondisi itu tentu cukup sulit untuk dikendalikan, tetapi menurut kami situasinya masih relatif aman,” ujarnya.

Kecamatan Mentaya Hulu telah membentuk Pos Lapangan Penanggulangan Bencana Karhutla dan Masyarakat Peduli Api (MPA) beranggotakan 16 orang. Tim tersebut bergerak dengan memanfaatkan dukungan berbagai unsur di wilayah setempat.

“Kecamatan Mentaya Hulu juga memperoleh dua unit mesin alkon beserta perlengkapannya dari PT Bakung Mas, serta tiga unit profil melalui mekanisme pinjam pakai dari BPBD,” ujarnya.

Peralatan tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Mentaya Hulu.

Edison mengatakan, belum ada relawan yang mengalami kejadian serius saat menjalankan tugas. Namun, beberapa kecelakaan ringan sempat terjadi dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan.

”Sampai saat ini belum ada relawan yang mengalami kejadian serius. Namun, ada beberapa kecelakaan ringan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan lebih siap dan matang dalam menghadapi karhutla,” katanya.

Anggaran Rp50 Juta Belum Cair, Kecamatan Terpangkas Rp600 Juta

Di tengah kabut asap dan upaya pemadaman, persoalan yang dihadapi Mentaya Hulu tidak hanya menyangkut ketersediaan personel dan peralatan. Kemampuan kecamatan juga terbatas akibat persoalan anggaran.

Edison mengungkapkan, anggaran sebesar Rp50 juta yang sebelumnya dialokasikan untuk mendukung penanganan belum dapat dicairkan karena masih masuk dalam perubahan anggaran.

”Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan sembako untuk para relawan. Bantuan tersebut sangat diperlukan karena anggaran sebesar Rp50 juta yang sebelumnya dialokasikan belum dapat dicairkan dan masih masuk dalam perubahan anggaran,” ungkap Edison.

Pada saat yang sama, Kecamatan Mentaya Hulu terdampak efisiensi anggaran dengan pengurangan sekitar Rp600 juta.

Pemangkasan tersebut membuat ruang gerak kecamatan semakin terbatas, termasuk untuk kegiatan operasional.

Meski demikian, Edison mengatakan masih terdapat dukungan dalam anggaran perubahan yang dapat membantu kebutuhan penanganan di lapangan.

”Dengan anggaran terbatas, penanganan pemadaman karhutla tetap dilakukan. Kami bersyukur karena dalam anggaran perubahan terdapat dukungan yang dapat membantu kebutuhan penanganan di lapangan,” ujarnya.

ISPA dan Diare Muncul, Sekolah Ikuti Kebijakan Pemkab

Kabut asap dan kekeringan juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Edison menyebut diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kerap dialami warga.

”Penyakit yang muncul akibat kondisi kemarau dan asap antara lain diare serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA,” katanya.

Menurut Edison, diare berkaitan dengan persoalan ketersediaan air bersih. Sementara ISPA dipicu penurunan kualitas udara akibat asap.

”Diare berkaitan dengan persoalan air bersih, sementara ISPA dipicu oleh kualitas udara yang menurun akibat asap,” jelas Edison.

Meski demikian, seluruh kasus yang muncul sejauh ini masih dapat ditangani Puskesmas dan tenaga kesehatan di Mentaya Hulu.

”Alhamdulillah, seluruh kasus yang muncul sejauh ini dapat ditangani oleh Puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di Mentaya Hulu,” ujarnya.

Kecamatan juga sempat menggelar pengobatan massal di wilayah hulu. Setelah kegiatan tersebut, sejumlah warga mengalami diare, tetapi seluruhnya tetap mendapat penanganan.

”Kami juga sempat melaksanakan kegiatan pengobatan massal di wilayah hulu. Setelah itu, terdapat sejumlah warga yang mengalami diare, tetapi semuanya tetap dapat ditangani,” katanya.

Dampak asap juga berimbas pada aktivitas pendidikan. Kecamatan Mentaya Hulu mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemkab Kotim terkait pelaksanaan pembelajaran ketika kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan tatap muka.

”Terkait pendidikan, kami mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Jika pemerintah kabupaten menetapkan libur sekolah, maka sekolah di daerah kami juga menyesuaikan,” kata Edison.

Saat ini sebagian siswa masih menjalani kegiatan belajar dari rumah. Kecamatan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Di Mentaya Hulu terdapat SMP dan SMA. Untuk SMP, koordinasi berada dalam lingkup Pemkab Kotim. Sementara SMA berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena kewenangan pendidikan tingkat SMA berada di pemerintah provinsi.

Kekeringan Berlalu, Ancaman Banjir Menanti

Selain asap, dampak kemarau yang dihadapi Mentaya Hulu berupa kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih telah ditangani melalui dukungan berbagai pihak.

”Dengan bantuan berbagai pihak, termasuk Polsek Mentaya Hulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, kami telah mendapat suplai air bersih. Air layak minum juga telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Edison.

Kendati demikian, Edison mengkhawatirkan ancaman lain setelah musim kemarau berakhir, yakni banjir.

”Kemarau tahun ini cukup panjang. Saya lahir dan besar di wilayah ini, sehingga memahami kondisi daerah ini. Jika terjadi kemarau panjang, biasanya setelah itu akan diikuti banjir yang cukup besar,” katanya.

Karena itu, selain menghadapi karhutla dan kekeringan, pemerintah kecamatan mulai mempersiapkan kemungkinan banjir.

”Kami berharap ke depan ada bantuan yang lebih besar, baik dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.

Kotim Dapat Rp15 Miliar dari Pemerintah Pusat

Dalam kunjungannya, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan Pemkab Kotim telah memperoleh dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar untuk penanganan karhutla.

Ia meminta kecamatan menyampaikan kebutuhan yang benar-benar mendesak selama masa tanggap darurat.

”Kita memperoleh dukungan dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. Saya minta agar kecamatan menyampaikan kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama untuk mendukung penanganan kebakaran dan pencegahan karhutla,” katanya.

Halikinnor juga mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah telah memberikan bantuan sebesar Rp100 juta kepada kecamatan yang menghadapi kondisi sulit. Bantuan tersebut harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi darurat.

Untuk memperkuat kemampuan pemadaman, Kotim juga memperoleh bantuan armada dari pemerintah pusat. Dari 100 unit mobil pemadam bantuan Presiden, sebanyak 10 unit dialokasikan untuk Kotim. Dukungan armada juga datang dari jajaran TNI.

”Ke depan, saya minta agar pemerintah daerah secara bertahap mengupayakan setiap kecamatan, terutama kecamatan yang rawan karhutla, memiliki mobil pemadam kebakaran,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, kebutuhan tersebut bukan hanya untuk menghadapi karhutla.

”Kebakaran bukan hanya terjadi saat musim kemarau atau akibat kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bisa terjadi akibat korsleting listrik dan penyebab lainnya,” kata Halikinnor.

Meski pemerintah daerah sedang menjalankan efisiensi anggaran, ia meminta kesiapsiagaan terhadap kebakaran tetap menjadi kebutuhan dasar yang diperhatikan.

”Memang saat ini kita sedang melakukan efisiensi anggaran. Namun, kebutuhan dasar seperti kesiapsiagaan kebakaran tetap harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Halikinnor juga meminta pemerintah tidak lengah menghadapi musim hujan yang menyusul setelah kemarau panjang.

”Setelah musim kemarau, kita juga harus bersiap menghadapi musim hujan dan banjir. Di beberapa wilayah, banjir sudah menjadi persoalan yang berulang setiap tahun,” ujarnya.

Asap Lintas Wilayah Ganggu Kesehatan hingga Penerbangan

Halikinnor mengatakan kondisi di Mentaya Hulu menjadi gambaran bahwa dampak karhutla tidak berhenti di lokasi munculnya api. Asap dapat terbawa angin dan menyebar ke wilayah lain tanpa mengenal batas administrasi.

”Asap tidak mengenal batas wilayah. Asap bisa berdampak ke mana-mana, termasuk mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, dan penerbangan,” tegas Halikinnor.

Menurutnya, dampak tersebut sudah terlihat dari munculnya gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang.

”Kita sudah melihat dampaknya, seperti munculnya penyakit ISPA dan diare. Bahkan, aktivitas penerbangan juga sangat terganggu karena jarak pandang yang terbatas,” katanya.

Karena itu, Halikinnor menilai karhutla tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil yang hanya menjadi tanggung jawab wilayah tempat api muncul.

”Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa karhutla bukan persoalan kecil. Dampaknya bukan hanya pada lokasi kebakaran, tetapi bisa meluas ke daerah lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran lahan kerap berkaitan dengan aktivitas manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

”Kita juga harus menyadari bahwa kebakaran sering kali terjadi akibat ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian,” kata Halikinnor.

Pembakaran Lahan Tak Bisa Lagi Seperti Kebiasaan Lama

Halikinnor meminta masyarakat tidak lagi memandang pembakaran lahan sebagai praktik yang dapat dilakukan sebagaimana kebiasaan lama. Kondisi lingkungan yang semakin kering membuat api dan asap lebih sulit dikendalikan.

”Saya mengingatkan bahwa pembakaran lahan saat ini tidak bisa lagi dilakukan seperti kebiasaan lama. Dulu masyarakat mengenal sistem ladang berpindah dengan kearifan lokal. Namun, kondisi sekarang sudah berbeda,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan sekat bakar tidak berarti persoalan selesai. Api mungkin dapat dibatasi, tetapi asap tetap dapat menyebar dan mengganggu masyarakat.

”Peraturan mengenai pembakaran lahan dengan sekat bakar pun saat ini tidak dapat diterapkan secara bebas. Sebab, mungkin api bisa dibatasi, tetapi asap tetap muncul dan menimbulkan dampak luas,” tegasnya.

Bupati Dorong Solusi Air Bersih Jangka Panjang

Halikinnor menilai persoalan air bersih di wilayah Mentaya Hulu tidak cukup diselesaikan melalui distribusi air ketika kemarau datang. Pemerintah perlu mencari sumber air alternatif.

”PDAM memang sudah ada, tetapi kendala utamanya adalah sumber air,” katanya.

Di sejumlah wilayah, air sungai berubah menjadi payau atau asin ketika musim kemarau sehingga tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai sumber air bersih.

”Di beberapa daerah, ketika musim kemarau tiba, air sungai menjadi payau atau asin. Hal ini tentu menjadi persoalan karena masyarakat tetap memerlukan air bersih yang layak konsumsi,” ujarnya.

Karena itu, Halikinnor meminta jajaran terkait mengkaji pembangunan sumber air tanah dalam dengan kedalaman sekitar 200 hingga 300 meter, disertai jaringan pipa yang memadai.

”Ke depan, kita perlu memikirkan pembangunan sumber air tanah dalam, mungkin dengan kedalaman sekitar 200 hingga 300 meter, serta jaringan pipa yang memadai,” katanya.

Ia meminta Sekda dan jajaran terkait membahas rencana tersebut bersama PDAM, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pengolahan air.

”Saya meminta Sekda dan jajaran terkait untuk membicarakan rencana ini dengan PDAM. Kita harus mencari solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi pengolahan air agar air yang tersedia dapat layak dikonsumsi masyarakat,” tegas Halikinnor.

Jalan dan Jembatan Mentaya Hulu Akan Diperjuangkan

Persoalan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Halikinnor mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah terkait kebutuhan pembangunan di Mentaya Hulu.

”Saya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai kebutuhan pembangunan di wilayah Mentaya Hulu. Beliau memahami daerah ini karena pernah mengenal dan mengunjungi wilayah Mentaya Hulu,” katanya.

Menurut Halikinnor, sejumlah jalan dan jembatan masih membutuhkan pembenahan dan akan diperjuangkan secara bertahap.

“Masih ada sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang perlu dibenahi. Hal itu akan terus kita sampaikan dan perjuangkan secara bertahap,” ujarnya.

100 Paket Bansos Disalurkan, 16 untuk MPA Mentaya Hulu

Dalam kunjungan tersebut, Halikinnor juga menyerahkan bantuan sosial bagi Masyarakat Peduli Api.

Sebanyak 100 paket disiapkan untuk MPA di enam kecamatan, yakni Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, Bukit Santuai dan Parenggean.

Setiap paket bantuan bernilai sekitar Rp250 ribu dan berisi satu dus mi instan, beras 5 kilogram, gula, kopi serta susu.

Khusus Mentaya Hulu, sebanyak 16 paket diberikan sesuai jumlah anggota MPA. Sisanya dibagikan kepada lima kecamatan lainnya.

Pemkab Kotim melalui BPBD juga menyerahkan satu unit motor trail secara simbolis untuk mendukung mobilitas penanganan karhutla.

”Untuk Mentaya Hulu, pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan awal sebanyak 100 paket. Jika masih kurang, silakan camat mengajukan kebutuhan tambahan agar dapat dibantu sesuai kemampuan pemerintah daerah,” ujarnya.

Halikinnor juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia meminta MPA tetap bergerak bersama unsur pemerintah, aparat keamanan dan pihak lainnya.

”Kepada Masyarakat Peduli Api, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kepedulian yang telah diberikan. Apa yang dilakukan bukan semata tugas, tetapi juga menjadi amal ibadah,” tutur Halikinnor.

Ia mengingatkan bahwa kemampuan manusia dalam memadamkan karhutla memiliki keterbatasan, terutama ketika kebakaran terjadi di lahan gambut yang luas.

”Kita harus terus berusaha mencegah dan menangani kebakaran. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kemampuan manusia ada batasnya,” tandasnya. (hgn/ign)