✨ Intinya sih...

• Dewan Pengupahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotim 2027 sebesar Rp4.076.409,11.
• Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kotim pada Jumat, 20 November 2026, melalui musyawarah tripartit.
• Besaran UMK 2027 naik Rp319.766 atau 8,51% dibandingkan UMK 2026 yang sebesar Rp3.756.643,61.
• Angka UMK Kotim 2027 tersebut lebih tinggi Rp129.712 dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2027.
• Selain UMK, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotim 2027 juga disepakati dengan persentase kenaikan yang sama.
• Dokumen kesepakatan akan diajukan Bupati Kotim kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk disahkan dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Perusahaan di Kotim diwajibkan mematuhi ketetapan ini, dengan konsekuensi hukum dan sanksi bagi pelanggar.

SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kabar penting bagi ribuan pekerja dan pelaku usaha di Bumi Habaring Hurung resmi diputuskan. Dewan Pengupahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp4.076.409,11. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp319.766 atau sekitar 8,51 persen dibandingkan ketetapan UMK tahun 2026 yang berada di angka Rp3.756.643,61.

Kesepakatan strategis tersebut dicapai melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kotim yang digelar di Aula Rapat Lantai II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Jumat (20/11/2026).

Kepala Disnakertrans Kotim sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kotim, Rusnah, menjelaskan bahwa rumusan besaran UMK 2027 tersebut merupakan buah musyawarah tripartit yang melibatkan unsur pemerintah daerah, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, serta instansi terkait lainnya.

“Alhamdulillah, hasil pembahasannya sudah disepakati bersama. Ada kenaikan sekitar Rp319.766 dari UMK tahun sebelumnya. Kami menilai besaran ini cukup baik karena memberikan peningkatan bagi pekerja,” ujar Rusnah usai rapat penetapan.

Melampaui UMP Kalteng 2027 dan Disertai Kenaikan UMSK

Dalam proses perumusan, Dewan Pengupahan mengacu pada regulasi pengupahan nasional serta mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.946.697 naik 7,15 persen atau Rp263.559 dari tahun sebelumnya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, besaran UMK kabupaten tidak diperbolehkan lebih rendah daripada standar UMP.

Melalui formula perhitungan menggunakan variabel alfa, Dewan Pengupahan menyepakati UMK Kotim 2027 menembus Rp4.076.409,11 atau lebih tinggi Rp129.712 dibandingkan UMP Kalteng 2027. Selain UMK, rapat tersebut juga menyepakati penyesuaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotim 2027 dengan persentase kenaikan yang sama pada masing-masing sektor unggulan daerah.

Selanjutnya, dokumen kesepakatan UMK dan UMSK tersebut akan diajukan oleh Bupati Kotim kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk disahkan melalui Surat Keputusan (SK) sebelum resmi diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027. Rusnah pun memberikan peringatan keras agar seluruh perusahaan di Kotim patuh menjalankan ketetapan upah minimum tersebut.

“Perusahaan harus melaksanakan ketentuan UMK sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dipatuhi, tentu ada konsekuensi hukum dan sanksi yang sudah diatur. Karena ini menyangkut hak serta kesejahteraan banyak pekerja,” tegasnya.

Kenaikan UMK Kotim 2027 sebesar 8,51 persen hingga menembus angka psikologis Rp4,07 juta menjadi angin segar bagi pemulihan daya beli buruh di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok di Kota Sampit dan wilayah perkebunan. Fakta bahwa angka tersebut berada Rp129 ribu di atas UMP Kalteng mencerminkan tingginya denyut ekonomi dan kebutuhan hidup layak di Kotim sebagai pusat industri dan perdagangan wilayah tengah.

Namun, penetapan angka di atas kertas kerap berbanding terbalik dengan realitas kepatuhan di lapangan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, jasa perdagangan, maupun perusahaan skala menengah di pelosok kecamatan. Disnakertrans Kotim bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalteng dituntut tidak hanya tegas dalam ancaman verbal, melainkan membuka posko pengaduan buruh yang mudah diakses serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) daftar gaji sejak Januari 2027 agar hak pekerja benar-benar terbayar utuh sesuai ketentuan. (***)