• DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyetujui Rancangan APBD 2027 pada Jumat, 20 November 2026, yang mencatat defisit Rp48,39 miliar.
• Enam fraksi DPRD Kotim menyuarakan agar prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan efisiensi belanja, namun tidak satu pun menyinggung proyek gedung serbaguna senilai Rp149 miliar.
• Proyek gedung serbaguna Rp149 miliar tersebut disetujui, dengan nilai setara 51,4% dari total belanja modal APBD 2027 yang sebesar Rp289,92 miliar.
• Rencana pembangunan gedung ini memicu penolakan dari 90,4% warganet di media sosial yang justru menuntut perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
• Sebanyak Rp764,98 miliar usulan tambahan anggaran dari perangkat daerah, termasuk Rp517,70 miliar dari mitra Komisi IV, tidak tertampung dalam APBD 2027 karena keterbatasan anggaran.
SAMPIT, kanalindependen.id – Enam fraksi DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) bergantian membacakan pendapat akhir atas Rancangan APBD 2027, Jumat (20/11/2026).
Nadanya nyaris seragam. Anggaran daerah yang serba terbatas harus diarahkan ke kebutuhan paling dasar warga.
Fraksi PKS-NasDem menuntut skala prioritas yang ketat. Fraksi PKB mengingatkan agar kebutuhan seremonial tidak lebih dominan daripada kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi Golkar meminta kegiatan yang kurang mendesak dievaluasi.
Tak satu pun dari enam fraksi itu menyinggung gedung serbaguna Rp149 miliar, rencana pembangunan yang nilainya melampaui separuh belanja modal 2027.
Elite politik bermuara pada sikap yang sama; menyetujui. Rapat paripurna berikutnya berpuncak pada penandatanganan persetujuan bersama.
Padahal, rencana itu memantik reaksi keras di ruang publik. Kanal Independen sebelumnya menyisir 847 komentar utama pada 20 unggahan soal gedung tersebut di Facebook, TikTok, dan Instagram sejak Januari.
Hingga Kamis (19/11/2026) pagi, sebanyak 766 komentar atau 90,4 persen menolak, mempertanyakan, atau membenturkan proyek itu dengan kebutuhan lain. Hitungan tersebut bukan survei, tetapi dukungan hanya muncul dalam 34 komentar.
Jalan dan jembatan memuncaki daftar keluhan, disebut dalam 295 komentar. Itu kebutuhan dasar yang sama dengan yang disuarakan fraksi-fraksi di ruang sidang.
Sebagian warganet menggugat wakil mereka secara langsung. Salah satu komentar hanya berisi lima kata: ”DPRD mewakili suara siapa nih.”
Pada rapat pembuka hari itu, laporan Badan Anggaran (Banggar) sudah memperlihatkan sempitnya ruang fiskal daerah.
Permintaan tambahan anggaran perangkat daerah senilai Rp764,98 miliar tak tertampung dalam APBD 2027. Kekurangan terbesar, Rp517,70 miliar, datang dari mitra kerja Komisi IV, komisi yang juga meloloskan rencana gedung tersebut.
Ketua DPRD Kotim Rimbun sebelumnya menyebut gedung itu sudah melewati pembahasan KUA-PPAS, rapat komisi, hingga pemandangan umum fraksi.
Namun, pada hari persetujuan, rencana bangunan serbaguna itu tak kebagian satu baris pun dalam delapan naskah yang dibacakan, termasuk laporan Banggar dan pidato bupati.
Separuh Lebih Belanja Modal
Besarnya bobot proyek itu baru tampak bila nilai rencananya disandingkan dengan tabel postur anggaran dalam pendapat akhir Fraksi Gerindra.
Belanja modal APBD 2027, yakni pos untuk membangun jalan, jembatan, gedung, dan aset tetap lainnya, tercatat Rp289,92 miliar atau 14,5 persen dari total belanja. Rencana gedung Rp149 miliar setara 51,4 persen dari seluruh pos tersebut.
Seusai rapat kompilasi anggaran, Senin (16/11/2026), Rimbun memastikan gedung serbaguna dikerjakan sekaligus pada 2027, bukan lewat skema tahun jamak.
Naskah yang dibacakan dalam paripurna tidak merinci pagu per kegiatan. Bila seluruh nilai rencana Rp149 miliar itu masuk ke belanja modal 2027, lebih dari separuh pos tersebut tersedot untuk satu bangunan.
Belanja modal 2027 memang melonjak 59,5 persen dibanding belanja modal APBD murni 2026 yang tercatat Rp181,72 miliar. Namun, tambahan Rp108,2 miliar itu tetap lebih kecil ketimbang nilai rencana gedung.
Andai seluruh biayanya dibebankan pada pos ini, sisa belanja modal di luar gedung menyusut hingga tinggal Rp140,92 miliar. Angka itu lebih kecil Rp40,8 miliar, atau 22,5 persen, dibanding seluruh belanja modal 2026.
Terlepas dari soal gedung, total belanja modal 2027 belum sanggup kembali ke posisi 2025. Nilainya masih tertinggal Rp52,62 miliar dari belanja modal APBD murni 2025 yang dipatok Rp342,54 miliar.
Dalam persetujuan bersama itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kotim menyepakati pendapatan 2027 sebesar Rp1,95 triliun dan belanja Rp1,997 triliun.
Defisit Rp48,39 miliar ditutup lewat pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Rancangan ini selanjutnya melangkah ke meja evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Bupati Kotim Halikinnor menyebut kesepakatan itu bukan hal mudah untuk diwujudkan.
”Kita masih terus bekerja keras dengan segala keterbatasan sebagai konsekuensi kebijakan keuangan secara nasional,” kata Halikinnor dalam pidatonya.
Terkunci sejak Juli
Lonjakan belanja modal bukan cerita baru di ruang paripurna. Ketika Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 disepakati pada 20 Juli, belanja modal langsung meloncat ke angka Rp281,78 miliar, sekitar Rp100 miliar di atas belanja modal 2026.
Seperti disampaikan Rimbun, rencana gedung serbaguna sudah melewati pembahasan pada tahap tersebut.
Empat bulan berselang, proyeksi pendapatan daerah bertambah Rp246,59 miliar, sebagian besar ditopang kenaikan transfer pemerintah pusat sebesar Rp233,39 miliar.
Kementerian Keuangan mengirim rancangan alokasi transfer ke daerah 2027 kepada pemerintah daerah pada 29 September.
Pada rentang yang sama, laju dua pos belanja bergerak dengan kecepatan jauh berbeda. Belanja modal bertambah Rp8,14 miliar, sementara belanja operasi melesat Rp325,84 miliar.
Pos belanja operasi ini menampung belanja pegawai, barang dan jasa, hingga dana transfer berperuntukan khusus seperti bantuan operasional sekolah dan tunjangan profesi guru.
Usulan gedung serbaguna juga lolos dalam pembahasan Komisi IV, komisi yang membidangi urusan fisik dan prasarana.
Akhir Oktober, Sekretaris Komisi IV Muhammad Idi menyebut usulan itu telah disetujui di tingkat komisi, lalu dibawa ke kompilasi melalui program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Soal cara membangunnya, keterangan pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif berjalan ke dua arah berbeda.
Awal November, Halikinnor menyebut pembangunan gedung itu bertahap sekitar dua tahun, dengan perkiraan kebutuhan sekitar Rp49 miliar untuk tahap awal. Seusai rapat kompilasi, Rimbun menyampaikan skema tahun tunggal.
BACA JUGA: Proyek Elite Kotim Abaikan Publik: Warganet Tagih Jalan, Gedung Rp149 Miliar Tetap Melenggang
Antrean Rp764 Miliar yang Tertahan
Saat rencana gedung bergerak dari komisi ke kompilasi, ratusan miliar usulan perangkat daerah berhenti di meja pembahasan.
Setelah komisi-komisi DPRD membahas RAPBD bersama mitra kerjanya pada 20 hingga 23 Oktober, seluruh angka disatukan dalam rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Rimbun, Senin (16/11/2026), lalu bermuara di ruang paripurna.
Laporan Banggar merinci daftar kebutuhan yang tak terdanai pada tiap komisi. Selain kekurangan Komisi IV sebesar Rp517,70 miliar, Komisi III bidang kesejahteraan rakyat mencatat Rp143,87 miliar, Komisi I bidang pemerintahan, hukum, dan keuangan Rp64,25 miliar, serta Komisi II bidang perekonomian Rp39,15 miliar.
Total usulan yang tertahan itu setara 38,3 persen dari seluruh belanja APBD 2027. Kekurangan dari mitra Komisi IV saja nilainya hampir 1,8 kali lipat seluruh belanja modal yang tersedia.
Menurut laporan Banggar, daftar permintaan tersebut menyangkut pelayanan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga kebutuhan operasional perangkat daerah.
”Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyadari begitu banyak program kegiatan yang tidak terdanai, karena terkendala anggaran,” demikian tertulis dalam laporan itu.
Fraksi Golkar mengaitkan kekurangan Rp517,70 miliar itu dengan kebutuhan penanganan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur dasar di berbagai wilayah.
Pada kesempatan terpisah, Rimbun menyebut gedung serbaguna juga merespons aspirasi masyarakat. Dia juga menyatakan, kemampuan fiskal daerah belum sanggup menampung seluruh kebutuhan pembangunan.
Deretan Catatan Enam Fraksi
Dalam berkas pendapat akhir masing-masing, keenam fraksi menitipkan catatan soal prioritas belanja. Fraksi PKS-NasDem membaca angka kekurangan Rp764,98 miliar sebagai cermin terbatasnya ruang fiskal daerah.
”Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat menerapkan skala prioritas yang ketat dan memastikan belanja yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat,” tulis Fraksi PKS-NasDem dalam pendapat akhirnya.
Gema tuntutan yang sama terdengar dari fraksi lain. Fraksi PDI Perjuangan meminta alokasi anggaran berorientasi pada kebutuhan nyata, mulai dari jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Fraksi PAN mengingatkan soal prioritas pelayanan dasar serta menghindari pemborosan birokrasi dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Fraksi Gerindra meminta pengendalian defisit, efisiensi belanja, serta fokus pada pelayanan dasar dan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi PKB menyinggung belanja seremonial. ”Jangan sampai kebutuhan seremonial lebih dominan daripada kebutuhan dasar masyarakat,” tulis Fraksi PKB.
Fraksi Golkar meminta kegiatan yang kurang mendesak dan belanja administratif yang masih bisa dihemat dievaluasi agar ruang fiskal lebih banyak diarahkan ke kebutuhan masyarakat. Golkar juga menyoroti sebaran pembangunan.
”Jangan sampai pembangunan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara masyarakat di wilayah lainnya terus menghadapi keterbatasan infrastruktur yang sama dari tahun ke tahun,” tulis Fraksi Golkar.
Fraksi itu turut meminta seluruh usulan yang belum terakomodasi dipetakan menurut urgensi, manfaat, dan kesiapan pelaksanaannya, agar tidak berhenti sebagai catatan kekurangan anggaran.
Seluruh catatan itu menuntut belanja yang lebih selektif dan berpihak pada kebutuhan mendesak warga. Tak satu pun dari enam dokumen tersebut menyebut gedung serbaguna, dan keenam fraksi tetap menyatakan persetujuan.
Bertumpu Dana Transfer, Target PAD Menyusut
Keterbatasan yang disebut Halikinnor terbaca terang pada struktur pendapatan daerah yang masih bersandar pada dana transfer. Dari Rp1,95 triliun pendapatan 2027, sebanyak Rp1,498 triliun atau 76,9 persen berasal dari pos transfer. PAD menyumbang Rp450,16 miliar.
Postur anggaran Kotim belum kembali bertenaga. Belanja 2027 naik tipis 0,8 persen dari belanja APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,982 triliun, dan masih sekitar Rp355 miliar di bawah belanja APBD murni 2025 yang mencapai Rp2,352 triliun.
Secara nasional, pagu transfer ke daerah dalam APBN 2026 ditetapkan Rp693 triliun, terpangkas hampir seperempat dari APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun.
Belakangan, Kementerian Keuangan menyebut pagu itu sudah ditambah menjadi Rp726,2 triliun, sedangkan untuk 2027 pemerintah pusat mematok Rp735 triliun.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Halikinnor meminta semua pihak tetap optimistis.
”Meskipun saat ini dan tahun anggaran 2027 kita masih dalam kondisi keuangan yang terbatas, tapi kita tetap harus optimis dan berusaha untuk menggali alternatif pendapatan daerah, baik melalui transfer keuangan ke daerah maupun menggali potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Laporan Banggar menyebut kekurangan anggaran disepakati menjadi pemicu untuk menaikkan PAD dari sumber-sumber yang belum maksimal. Lima dari enam fraksi, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN, juga mendorong PAD digenjot.
Angka yang disepakati justru melangkah mundur. Target PAD 2027 dipatok Rp16,73 miliar lebih rendah dibanding target PAD APBD murni 2026 yang sebesar Rp466,89 miliar.
Pada tahun berjalan, Databoks dalam data yang terbit 2 Oktober mencatat realisasi PAD Kotim 2026 sebesar Rp264,74 miliar, sekitar 57 persen dari target.
Jika dikupas lebih dalam, isi PAD lebih tipis daripada angkanya di permukaan. Pada APBD 2026, pajak daerah dipatok Rp265,39 miliar dan retribusi Rp18,20 miliar.
Adapun pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) mencapai Rp177,88 miliar, atau sekitar 38 persen PAD. Status BLUD antara lain disandang RSUD dr. Murjani Sampit, yang pendapatannya berputar kembali untuk membiayai layanannya sendiri. Pajak dan retribusi hanya setara 14,6 persen dari seluruh pendapatan daerah.
Lubang Defisit, Tambalan Proyeksi
Meski proyeksi pendapatan bertambah Rp246,59 miliar sejak KUA-PPAS, defisit justru melebar dari Rp34,04 miliar menjadi Rp48,39 miliar.
Pelebaran Rp14,34 miliar itu ditutup dengan menaikkan penerimaan pembiayaan dalam nilai persis sama, dari Rp54,04 miliar menjadi Rp68,39 miliar.
Naskah yang dibacakan dalam paripurna tidak merinci sumber penerimaan pembiayaan tersebut. Pada APBD 2026, seluruh pos penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi PKS-NasDem mengingatkan risiko yang mengintip di balik skema proyeksi itu.
”Kami mengingatkan kepada TAPD dan seluruh pengguna anggaran agar memastikan pembiayaan daerah tersebut benar-benar terukur dan terealisasi sesuai proyeksi, sehingga tidak menimbulkan tunda bayar atau gangguan likuiditas pada akhir tahun anggaran 2027,” tulis fraksi itu.
Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, PAN, dan PKS-NasDem, juga meminta pelaksanaan APBD 2027 dimulai sejak awal tahun agar serapan tidak menumpuk di ujung tahun. Kotim punya riwayat sisa anggaran besar. Pada Juni 2025, ANTARA memberitakan SiLPA APBD 2024 tercatat Rp247,73 miliar.
Halikinnor meminta program dalam APBD 2027 dijalankan sebaik mungkin.
”Tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2027 diperlukan komitmen dan kerja keras kita semua untuk dapat melaksanakan seoptimal mungkin, dengan tetap mengutamakan kehati-hatian dan kesungguhan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran,” katanya.
Rencana gedung Rp149 miliar sudah punya alamat di kawasan Lingkar Selatan. Sementara permintaan Rp517,70 miliar dari mitra Komisi IV belum mendapat tempat. (ign)