• Kepatuhan perusahaan di Kotawaringin Timur (Kotim) dalam mempekerjakan penyandang disabilitas belum dapat terukur secara menyeluruh, karena baru sekitar 5 persen perusahaan di luar sektor perkebunan sawit yang melaporkan data pekerja.
• Padahal, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas, sementara instansi pemerintah (termasuk BUMN/BUMD) minimal 2% dari total pekerjanya.
• Minimnya pelaporan ini menyulitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim dalam memetakan penyerapan tenaga kerja dan mengukur pelaksanaan kewajiban perusahaan.
• Disnakertrans Kotim mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan pada Rabu, 18 November 2026, di Aula UPTD BLK Disnakertrans Kotim.
• ULD memiliki peran strategis dalam merencanakan pemenuhan hak pekerjaan, menyediakan informasi rekrutmen, serta memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas dan pemberi kerja untuk proses rekrutmen inklusif.
SAMPIT, kanalindependen.id – Kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum dapat terukur secara menyeluruh.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim mencatat baru sekitar 5 persen perusahaan di luar sektor perkebunan kelapa sawit yang melaporkan data pekerja disabilitas.
Padahal, undang-undang mewajibkan setiap perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1 persen dari total pekerjanya.
Minimnya pelaporan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memetakan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengukur pelaksanaan kewajiban perusahaan.
Kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas bukan merupakan program sukarela atau sekadar bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan tersebut memiliki landasan hukum yang mengikat pemberi kerja.
Kepala Disnakertrans Kotim Rusnah, menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh masyarakat.
”Pembangunan sumber daya manusia yang inklusif merupakan salah satu prioritas utama kita. Prinsip dasar dari pembangunan adalah No One Left Behind, tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk rekan-rekan kita penyandang disabilitas,” kata Rusnah saat memberikan Sosialisasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Aula UPTD BLK Disnakertrans Kotim, Rabu (18/11/2026).
Kuota Perusahaan Swasta 1 Persen, Pemerintah 2 Persen
Kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pasal 53 ayat (2) mengatur bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Artinya, perusahaan dengan jumlah 1.000 pekerja wajib mempekerjakan sedikitnya 10 penyandang disabilitas. Apabila perusahaan memiliki 5.000 pekerja, kewajiban tersebut mencapai minimal 50 orang.
Ketentuan yang lebih besar berlaku bagi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), instansi dan badan usaha milik pemerintah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari total pegawai atau pekerja.
Ketentuan tersebut berlaku lintas sektor. Tidak hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga perusahaan pertambangan, perdagangan, jasa, transportasi, konstruksi maupun bidang usaha lainnya.
Rusnah menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang terbuka, adil dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
”Pemerintah berupaya dan proaktif untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, adil, serta merata,” ujarnya.
Minimnya Pelaporan Menyulitkan Pengukuran Kepatuhan
Data jumlah pekerja penyandang disabilitas menjadi instrumen penting dalam mengukur pemenuhan kewajiban pemberi kerja.
Rendahnya tingkat pelaporan perusahaan non-sawit di Kotim menyebabkan pemerintah belum memiliki gambaran utuh mengenai jumlah penyandang disabilitas yang terserap dalam berbagai sektor usaha.
Pengukuran kepatuhan memerlukan data jumlah keseluruhan pekerja pada masing-masing perusahaan, jumlah pekerja penyandang disabilitas, serta informasi mengenai penempatan tenaga kerja.
”Data pelaporan jumlah pekerja disabilitas ini penting disampaikan agar pemerintah dapat mengetahui perusahaan yang telah memenuhi kuota, perusahaan yang masih perlu meningkatkan penyerapan, serta potensi lapangan pekerjaan yang dapat diakses penyandang disabilitas,” ujar Rusnah.
Meski demikian, rendahnya persentase pelaporan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh perusahaan yang belum menyampaikan data telah melanggar kewajiban kuota.
Pemeriksaan terhadap kondisi masing-masing perusahaan tetap diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.
”Pendataan yang lengkap juga dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.
ULD Jadi Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan pemerintah daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
ULD memiliki fungsi dalam merencanakan pemenuhan hak atas pekerjaan, menyediakan informasi mengenai rekrutmen, mendampingi penyandang disabilitas serta memberikan pendampingan kepada pemberi kerja.
Dalam materi sosialisasi, Rusnah memaparkan tiga peran strategis yang dijalankan ULD Disnakertrans Kotim.
Pertama, melakukan asesmen kebutuhan pekerjaan bersama manajemen atau bagian sumber daya manusia perusahaan untuk memetakan jenis jabatan yang sesuai.
Kedua, mengoordinasikan kebutuhan alat bantu dan akomodasi pekerja bersama perusahaan maupun instansi terkait.
Ketiga, memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pekerja dan manajemen perusahaan selama proses adaptasi di lingkungan operasional.
”Melalui layanan ULD ini, perusahaan dapat memperoleh pendampingan dalam menjalankan proses rekrutmen inklusif, pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta penempatan berdasarkan kompetensi,” jelas Rusnah.
Penyelenggaraan ULD juga melibatkan unsur pimpinan secara ex-officio, koordinator, sekretaris dan tenaga pendamping sesuai kerangka regulasi operasional yang mengatur layanan tersebut.
Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan Lokal
Selain regulasi nasional, penyelenggaraan ketenagakerjaan inklusif di Kotim berkaitan dengan kebijakan daerah mengenai pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.
Dalam materi yang dipaparkan Rusnah, terdapat sejumlah regulasi daerah yang menjadi bagian dari kerangka penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Kotim Nomor 17 Tahun 2017 yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta Peraturan Bupati Kotim Nomor 35 Tahun 2022 mengenai struktur organisasi dan tata kerja Disnakertrans Kotim.
Materi tersebut juga mencantumkan dokumen penetapan ULD Bidang Ketenagakerjaan Kotim Nomor 188.45/0022/Huk-DISNAKERTRANS/2023.
Melalui kerangka kebijakan tersebut, pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja khusus, pembinaan hubungan industrial, pemetaan penyerapan pekerja serta fasilitasi pemberdayaan tenaga kerja lokal.
”Perusahaan kami harapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas lokal, menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan menyampaikan data penyerapan tenaga kerja kepada Disnakertrans Kotim,” ujarnya.
Tekankan Kesadaran Pemberi Kerja
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi ULP Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kotim, Kartini, mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 60 Tahun 2020.
”Kegiatan sosialisasi ini kami selenggarakan sebagai langkah strategis untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada stakeholders, khususnya pihak perusahaan atau pemberi kerja dan penyedia tenaga kerja, mengenai peran, fungsi, serta mekanisme kerja ULD dalam mendorong pasar kerja yang inklusif,” kata Kartini.
Peningkatan kesadaran perusahaan mengenai kewajiban penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi salah satu sasaran utama kegiatan tersebut.
”Pemerintah daerah ingin memperkuat pemahaman pekerja mengenai hak ketenagakerjaan dan membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dunia industri serta komunitas penyandang disabilitas,” ujarnya
Kegiatan sosialisasi diikuti 20 peserta. Mereka terdiri atas 10 perwakilan perusahaan atau HRD pemberi kerja dan 10 pekerja penyandang disabilitas.
”Untuk pembiayaan kegiatannya, bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Disnakertrans Kotim Tahun Anggaran 2026,” ujar Kartini dalam laporannya.
Perusahaan Diminta Aktif Melaporkan Data Pekerja
Melalui kegiatan tersebut, Disnakertrans Kotim berupaya membangun kerja sama yang lebih intensif dengan manajemen perusahaan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan inklusif.
”Dunia usaha memiliki peran strategis dalam membuka akses pekerjaan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan sesuai kewenangannya,” ujar Kartini.
Perusahaan dapat berkoordinasi dengan ULD Ketenagakerjaan Disnakertrans Kotim untuk mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan inklusif.
”Keaktifan perusahaan dalam menyampaikan data pekerja menjadi bagian penting untuk memperkuat basis informasi ketenagakerjaan di daerah Kotim,” tandasnya. (hgn/ign)