Panen Raya, Kas Merana: Target Pajak Rp89 Miliar Kotim Tersandera Moratorium HGU

SAMPIT, kanalindependen.id – Hamparan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus dipanen, tetapi dasbor pendapatan daerah justru memperlihatkan keheningan yang kontras menjelang tutup tahun.

Pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemberian hak baru dipatok Rp88,95 miliar untuk 2026. Penerimaan yang menetes ke kas hingga Minggu (8/11/2026) baru menyentuh Rp1,25 miliar, atau hanya 1,4 persen.

Baris di atasnya berdetak jauh lebih sehat. BPHTB pemindahan hak sudah terkumpul 85 persen dari target.

Pos tersebut menampung bea dari peralihan hak seperti jual beli, sedangkan pemberian hak baru murni bertumpu pada penerbitan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

Kepala Bapenda Kotim saat itu, Ramadansyah, menjelaskan pada September 2025 bahwa tumpuan terbesar BPHTB daerah memang ada pada HGU perusahaan.

Sumber pendapatan raksasa yang paling diharapkan itu kini membeku. Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Kotim Fitriansyah membenarkan penerbitan HGU perusahaan sementara terhenti total karena moratorium.

”Iya, jadi enggak ada. Yang terbit lagi enggak ada, sementara ini,” kata Fitriansyah saat diwawancarai Kanal Independen, Selasa (6/10/2026) lalu.

Fitriansyah tidak merinci aturan yang menjadi jangkar moratorium tersebut. Dalam urusan bea, kata dia, BPN hanya berperan mempersyaratkan. Uangnya tidak disetor ke instansi tersebut.

”Hanya mempersyaratkan saja,” ujarnya.

Aturan pajak soal kapan bea itu terutang akhirnya membuat skema penarikan ini menggantung di awang-awang.

Undang-Undang 1/2022 menetapkan BPHTB atas pemberian hak baru terutang pada tanggal surat keputusan pemberian hak diterbitkan. Pemerintah daerah tak punya dasar menagih walau satu rupiah pun selama SK HGU belum diteken kementerian.

Kebun yang masih menanti sertifikat itu menghampar di bentang alam yang teramat luas. Ketua DPRD Kotim Rimbun, pada 26 Februari 2025, membeberkan bahwa 16 perusahaan belum mengantongi HGU, padahal sebagian sudah memanen kebunnya selama puluhan tahun.

Total BPHTB yang semestinya bisa dihirup pemerintah dari deretan korporasi itu, kata dia, Rp844.541.260.000.

Daftar yang dimuat media saat itu merangkum 15 nama. Hitungan Kanal Independen atas luas yang tercantum menunjukkan sekitar 130 ribu hektare areal belum ber-HGU, setara delapan persen luas wilayah Kotim.

Tiga areal terluas dipegang atas nama PT Buana Adhitama (24.300 hektare), PT Agro Karya Prima Lestari (22.300 hektare), dan PT Buana Artha Sejahtera (14.300 hektare).

Utang kepatuhan ini sudah mengendap selama satu dekade. Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 138/PUU-XIII/2015 pada 27 Oktober 2016. Amar putusan itu mewajibkan perusahaan perkebunan memegang hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

Penahanan ”Sementara” Berumur Dua Tahun

Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan lembaran aturan bernomor yang ditancapkan sebagai dasar moratorium tersebut. Inpres 8/2018 tentang moratorium perizinan sawit sudah kedaluwarsa sejak 19 September 2021.

Jejak penahanan yang tersisa kini hanya tertuang dalam penjelasan menteri. Kementerian ATR/BPN melalui keterangan resminya pada 31 Oktober 2024 memuat pernyataan Menteri Nusron Wahid bahwa kementeriannya ”menahan dulu sementara” proses pendaftaran maupun penerbitan HGU.

Langkah ini menyasar 537 perusahaan pemegang izin usaha perkebunan tanpa HGU dengan hamparan seluas 2,5 juta hektare.

Sebanyak 1,673 juta hektare HGU sawit dan tambang belum disetujui karena pemerintah ingin menuntaskan penataan ruang yang berkeadilan, papar Nusron pada akhir 2025.

Akademisi Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto menyoroti moratorium berlapis ini dalam IPOS Forum 2026 di Medan, Jumat (30/10/2026).

Salah satunya merujuk pada moratorium turunan Inpres 8/2018 yang diperpanjang lewat kebijakan internal Kementerian ATR/BPN.

Akibatnya, banyak korporasi berizin usaha yang tak kunjung memperoleh HGU, dan kepastian hukum atas lahannya menggantung. Pandangan itu turut termuat di laman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Keterangan soal jumlah pemohon di Kotim terekam berbeda-beda. Enam perusahaan sudah mengajukan HGU ke ATR/BPN, tutur Ramadansyah pada September 2025.

Dia saat itu berharap SK terbit sebelum akhir tahun. Realisasi BPHTB baru merangkak 21 persen dari target hingga bulan itu.

”Begitu SK HGU itu keluar dan diteken Menteri, perusahaan wajib membayar BPHTB,” kata Ramadansyah kala itu.

Angin segar itu nyatanya belum juga berembus. Perwakilan BPN Kotim, pada 6 April 2026, memaparkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) plasma di DPRD Kotim bahwa 14 perusahaan sedang mengajukan HGU di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah.

Sebagian berkas masih mandek di tahap pengukuran tingkat provinsi. Fitriansyah kemudian menyebut angka tujuh saat ditanya enam bulan berselang.

”Ada tujuh, tapi itu belum ada yang keluar,” katanya.

Angkanya berayun dari enam, empat belas, lalu tujuh. Menurut BPN Kotim, sampai Oktober 2026 belum satu pun lembar SK yang terbit.

Rantai Dampak yang Menjalar

Efek moratorium ini memukul jauh melampaui meja kementerian. Kas daerah menjadi kubu pertama yang terhantam letupannya.

Wakil Bupati Kotim Irawati pada pertengahan 2024 menjelaskan bahwa realisasi BPHTB 2023 meleset karena potensi terbesarnya tertanam pada pengurusan HGU, kewenangan pusat yang tak bisa diintervensi daerah.

Bapenda, pada awal 2025, mengakui target BPHTB 2024 disusun dengan mengacu pada banyaknya perusahaan yang belum ber-HGU.

Dokumen Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan BPS mencatat realisasi pajak daerah 2024 hanya masuk Rp103,07 miliar dari anggaran Rp407,63 miliar.

Target BPHTB dipatok Rp35 miliar pada awal 2025. Angkanya mendaki hampir tiga kali lipat untuk 2026 menjadi Rp98,53 miliar, dengan lebih dari 90 persen ditaruh di pundak pos pemberian hak baru.

Selisih di pos itu berkisar Rp87,7 miliar per 8 November, setara hampir 80 persen dari jurang kekurangan realisasi pajak daerah Kotim secara keseluruhan.

Potensi Rp844,5 miliar itu sebenarnya tidak hangus ditelan kalender. Uangnya hanya tertidur menunggu persetujuan pusat. Ironisnya, yang terus memanjang justru masa kebun-kebun itu beroperasi tanpa mengantongi HGU.

Sanksi yang dijanjikan pemerintah pusat juga belum menampakkan taringnya di ruang publik.

Nusron menyatakan pada Oktober 2024 bahwa perusahaan sawit tanpa HGU bisa dikenai denda pajak yang besarnya sedang dihitung BPKP.

Dia juga mengatakan Jaksa Agung sudah masuk ke persoalan itu. Nusron mempersoalkan perusahaan yang bertahun-tahun melanggar dan “menikmati hasil yang bukan haknya”, lalu meminta HGU.

Penelusuran Kanal Independen hingga 8 November 2026 tidak menemukan lembar pengumuman hasil hitungan denda tersebut di sumber terbuka.

Warga desa perlahan terseret menjadi rantai korban berikutnya. Aturan perkebunan mengunci tenggat fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat tiga tahun sejak HGU diberikan.

Permentan 18/2021 menjadwalkan sosialisasi fasilitasi tersebut paling lambat 90 hari kerja setelah HGU terbit. Selama dokumen HGU tertahan, argo tenggat itu sama sekali belum berjalan.

Sejak Januari 2025, Nusron juga mewajibkan plasma 20 persen diberikan di depan bagi perusahaan yang mengajukan HGU baru.

Kaitan HGU dan kewajiban plasma mengemuka dalam RDP 6 April. Perwakilan BPN menegaskan pemenuhan plasma 20 persen sebagai syarat mutlak perpanjangan maupun pembaruan HGU.

Kanal Independen mencatat pada April lalu, baru sekitar 10 koperasi yang terakomodasi plasma dari total 32 koperasi yang bernaung di bawah Amplas.

Ketua Amplas Kotim Audy Valent menyatakan siap menerjunkan 12.439 anggota bila hak plasma mereka tak kunjung direalisasikan.

Benang kusut perizinan ini kian melilit sebagian kebun dalam daftar Rimbun yang tersangkut persoalan kawasan hutan.

Data SPOS KEHATI 2019 menempatkan Kotim di urutan pertama nasional untuk luas kebun sawit dalam kawasan hutan, yakni 318.527 hektare.

Kepmenhut 36/2025 yang terbit 6 Februari 2025 memuat daftar subjek hukum perkebunan sawit yang terbangun di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan.

Laporan elaeis.co menyebut daftar itu menyeret sekitar 65 perusahaan di Kotim dengan luas kebun sekitar 66 ribu hektare di kawasan hutan.

Nusron mengungkap pada September 2025 bahwa 31 perusahaan yang mengajukan HGU ternyata berada di kawasan hutan, dan penanganan entitas semacam itu diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Satgas PKH menyita 3.798,9 hektare kebun PT Agro Bukit, anak usaha Goodhope, pada 7 Maret 2025.

Satgas PKH dalam rilis yang diberitakan RRI awal 2026 menyebut PT Agro Bukit, PT Karya Makmur Sejahtera, PT RIM Kapital, dan PT Agro Wana Lestari dari Goodhope Group di Kotim belum memenuhi panggilan.

Kantor berita ANTARA mencatat empat perusahaan Goodhope Group yang absen panggilan menanggung potensi denda sekitar Rp1,83 triliun. PT Agro Bukit dan PT Karya Makmur Sejahtera juga tercantum dalam daftar Rimbun, dengan areal belum ber-HGU mencapai 26.930 hektare.

Denda administratif di bidang kehutanan berstatus penerimaan negara bukan pajak. Kedudukannya sangat berbeda dengan BPHTB, pajak daerah yang masuk ke kas Kotim.

Pintu ISPO dan Tuas yang Belum Ditarik

Persoalan legalitas lahan turut membayangi penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) oleh Pemkab Kotim.

Tim penyusunnya dibentuk melalui FGD pada Jumat (30/10/2026). Daftar persoalan forum itu memuat ketertelusuran, tata ruang, lingkungan, legalitas lahan perkebunan rakyat, dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). HGU perusahaan tidak tercantum dalam rincian tersebut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim dalam forum yang sama memaparkan kebun berbasis HGU perusahaan menguasai lebih dari 450 ribu hektare. Daftar Rimbun, di sisi lain, memperlihatkan fakta bahwa sebagian kebun perusahaan di Kotim belum memegang HGU.

Legalitas lahan juga menjadi syarat wajib sertifikasi nasional. Permentan 33/2025 yang ditetapkan 21 November 2025 mewajibkan perusahaan melampirkan bukti hak atas tanah saat mengajukan sertifikasi ISPO.

Kriterianya menuntut areal operasional berada di dalam HGU atau hak pakai yang sah. Perusahaan yang tidak memiliki sertifikat ISPO dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga usulan penghentian sementara kegiatan usaha.

Kanal Independen sebelumnya mencatat Permen ESDM 3/2026 mewajibkan perusahaan bioenergi sawit bersertifikat ISPO mulai 20 Maret 2027, sekaligus menelusuri asal bahan bakunya. Sementara itu, belasan areal korporasi dalam daftar Rimbun tadi belum ber-HGU.

Pj Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan meminta RAD-KSB disusun membumi berbasis data lapangan yang nyata, termasuk soal legalitas lahan.

”Rencana aksi yang disusun harus realistis dan terukur,” kata Diana dalam forum itu.

Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto menuntut dokumen itu menjadi kompas yang pasti bagi tata kelola sawit daerah.

”Arah ke mana pengembangan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini harus punya track yang jelas,” tegasnya.

Pemkab selama ini lebih banyak berdiri di jalur pendorong. Bapenda pada awal 2025 mengutarakan Pemkab tidak bisa berbuat banyak selain mendorong perusahaan menyelesaikan HGU, karena izin tersebut terkunci sebagai kewenangan pusat.

Daerah sebenarnya masih menggenggam satu tuas kewenangan. Rimbun dalam RDP 6 April lalu menyatakan DPRD akan meminta Bupati mencabut IUP perusahaan yang tetap mengabaikan teguran soal plasma.

Kewenangan itu ada di tangan Bupati, sementara HGU bukan wewenang daerah. Naskah asli Permentan 98/2013 memuat format IUP-B dengan diktum pencabutan izin bila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, termasuk menyelesaikan perolehan hak atas tanah. Dokumen yang sama menyatakan IUP dapat diakses oleh masyarakat.

Desakan penertiban juga berembus dari legislator lain. Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mempersoalkan dugaan penggarapan lahan oleh perusahaan yang belum berizin di selatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Pada 7 April 2026, dia mengaitkan kejelasan izin dengan potensi kontribusi bagi pendapatan daerah.

”Kalau lahan sudah digarap tapi izinnya belum jelas, tentu harus segera ditertibkan,” kata Akhyannoor.

Baris BPHTB pemberian hak baru di dasbor Bapenda Kotim masih membeku di angka 1,4 persen per Minggu (8/11/2026). Saat itu, napas tahun anggaran tinggal 53 hari. (ign)