• Krisis air bersih melanda Kota Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim), sejak September akibat intrusi air asin ke Sungai Mentaya yang mencapai 105 km dari muara, membuat air Perumdam Tirta Mentaya serta air isi ulang terasa payau dengan salinitas hingga 4.700 ppm, jauh di atas batas layak konsumsi 500 ppm.
• Bersamaan dengan krisis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim merencanakan pembangunan gedung serbaguna senilai Rp149 miliar di kawasan Lingkar Selatan, yang akan dimulai sekitar Rp49 miliar pada 2027, meskipun kepastian skema anggaran (bertahap atau tahun tunggal) masih menunggu persetujuan APBD 2027.
• Selain masalah air, Kotim menghadapi infrastruktur jalan yang buruk, dengan 61,04% atau 967,66 km dari total 2.024 km jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak dan rusak berat pada 2025, terutama di wilayah pelosok.
• Masalah kesehatan juga menonjol dengan lonjakan kasus gizi buruk pada bayi menjadi 157 kasus sepanjang 2025 (dari 73 kasus pada 2024), sebagian besar terjadi di kecamatan pelosok, ditambah kekurangan tenaga medis dan prevalensi stunting 21,6% pada April 2026 yang masih di atas target nasional.
• Kondisi tersebut diperparah dengan peningkatan angka kemiskinan di Kotim menjadi 27,70 ribu jiwa (5,83%) pada 2025 dan penurunan angka partisipasi murni SMP dari 82,39% (2024) menjadi 74,26% (2025), serta pendapatan daerah yang menyusut dari Rp2,34 triliun (2024) menjadi Rp2,06 triliun (2025).
• Keputusan mengenai alokasi anggaran, termasuk untuk proyek gedung serbaguna dan penanganan kebutuhan dasar warga, akan diputuskan dalam persetujuan APBD 2027 oleh DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan paling lambat akhir November ini, dengan rapat kompilasi pada 16 November 2026.
SAMPIT, kanalindependen.id – Air yang mengucur dari jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mentaya di Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, dua kecamatan Kota Sampit, kehilangan rasa tawarnya kemarau tahun ini.
Hingga akhir Oktober, salinitas Sungai Mentaya yang menjadi sumber air bakunya masih bertahan di angka 4.700 parts per million (ppm), hampir sepuluh kali lipat dari batas layak konsumsi yang dipatok Perumdam.
Air keran warga pun hanya disarankan untuk mandi, cuci, dan kakus, tepat ketika Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan rencana gedung serbaguna senilai sekitar Rp149 miliar di kota yang sama.
Kegelisahan warga lebih dulu tumpah di linimasa media sosial. Sejak pekan ketiga September, sebagian air isi ulang, salah satu sumber air minum utama warga, ikut terasa payau.
”Air galon di Sampit ini rasanya sudah payau. Tidak layak untuk diminum,” tulis seorang warga di Facebook pada 21 September.
Sehari sebelumnya, warga lain mempertanyakan jalan keluar bagi kalangan menengah ke bawah yang tidak sanggup membeli air mineral, sebab galon isi ulang pun sudah terasa payau. Keluhan senada terus bersahutan hingga Oktober.
”Di musim sekarang air laut terus mudik ke hulu. Hati-hati beli air minum, bisa dapat air payau. Contohnya aku barusan beli air galon, dapat air payau, bikin sakit perut,” tulis warga lainnya pada 2 Oktober.
Memasuki 12 Oktober, seorang anggota grup Facebook Info Sampit mencari tahu keberadaan depot isi ulang yang airnya tidak payau. Unggahan singkat itu memancing 42 komentar.
Rencana pembangunan gedung serbaguna bergulir di tengah situasi tersebut. Bupati Kotim Halikinnor sendiri menyebut daerahnya memiliki kebutuhan lain.
Pada 3 November lalu, ia menjelaskan pembangunan gedung itu akan dibagi bertahap selama dua tahun, dimulai sekitar Rp49 miliar pada 2027 dan disusul sekitar Rp100 miliar pada tahap berikutnya.
”Anggaran untuk kita bertahap, dua tahun perhitungan saya, karena kita juga ada kebutuhan lain. Kurang lebih Rp49 miliar yang pertama,” kata Halikinnor.
Keterangan berbeda sempat meluncur sekitar sepekan sebelumnya dari meja legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Idi menyebut usulan proyek itu telah disetujui di tingkat komisi melalui skema tahun tunggal senilai Rp149 miliar pada APBD murni 2027. Kepastian skema mana yang bakal dipakai baru akan benderang saat APBD 2027 disetujui bersama.
Pemerintah daerah bukannya tanpa alasan saat menggagas fasilitas baru itu. Upacara 17 Agustus dan perayaan hari jadi Kotim selama ini selalu digelar di Stadion 29 November, yang rumput berstandar nasionalnya kerap rusak bila dipakai upacara.
Kegiatan besar di gedung pertemuan tengah kota juga berpotensi memicu kemacetan. Rencana pembangunan gedung di kawasan Lingkar Selatan itu pun telah tercantum dalam RPJMD dan RKPD Kotim.
Menurut Halikinnor, gedung baru dirancang memuat minimal sekitar 3.000 orang, dilengkapi halaman luas untuk expo, upacara, tabligh akbar, hingga hiburan.
”Jadi apabila ada kegiatan besar kita tidak lagi menggunakan lapangan sepak bola di Stadion 29 November Sampit, karena rumput untuk lapangan itu mahal, sayang kalau sampai rusak. Makanya, nanti kita buat gedung pertemuan,” kata Halikinnor pada Mei 2025.
Catatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dimuat Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kotim memiliki enam gedung serbaguna pada 2025. Menurut Halikinnor, gedung-gedung yang ada umumnya hanya mampu menampung ratusan orang.
Kanal Independen menyandingkan rencana proyek itu dengan publikasi Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan BPS serta rekaman krisis sepanjang kemarau tahun ini.
Sejumlah indikator kebutuhan dasar tampak memburuk dalam setahun terakhir. Urusan air bersih memperlihatkan kawasan kota pun tidak luput, sementara pada data yang tersedia per kecamatan, beban jalan rusak dan gizi buruk menumpuk di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Air yang Tak Lagi Tawar
Kemarau panjang membuat air laut merangsek jauh ke hulu Sungai Mentaya, sumber air baku utama Perumdam.
Kepala Bagian Teknik Perumdam Edy Dyufriadi menyebut intrusi air asin sudah menembus sekitar 105 kilometer dari muara, menjangkau Kelurahan Tanah Mas hingga sebagian Kecamatan Kota Besi.
Sebagai patokan, Perumdam memakai batas salinitas di bawah 500 ppm untuk air layak konsumsi. Hujan yang mulai turun di sekitar Sampit belum sanggup mendorong air asin kembali ke laut, lantaran wilayah hulu belum menerima hujan memadai.
”Karena kondisi tersebut, air yang disalurkan ke masyarakat di sejumlah wilayah mulai dari Kota Sampit di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang hingga wilayah selatan Kotim, hanya disarankan untuk keperluan MCK,” kata Edy, beberapa waktu lalu.
Memasuki awal November, Edy kembali menyebut belum ada perubahan berarti pada kadar garam sungai.
Situasi ini ikut memantik perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes Kotim mencatat 315 kasus diare dalam sepekan pada minggu ke-40 tahun ini.
”Memang dari diare juga ada peningkatan di Baamang Ketapang, ini mungkin ada kaitan dengan air asin, air payau itu sendiri,” kata Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi, Rabu (14/10).
Guna memenuhi kebutuhan minum, Dinkes menyarankan warga memakai air isi ulang yang diproduksi dari sumber air Rubung Buyung.
Krisis air ini menimpa warga yang sehari-hari memang bergantung pada air yang dibeli. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat hanya 1,90 persen rumah tangga Kotim yang menjadikan air leding sebagai sumber air minum utama.
Hampir dua pertiga rumah tangga, tepatnya 64,94 persen, membeli air kemasan atau isi ulang. Proporsi rumah tangga yang minum dari mata air tidak terlindung, air permukaan seperti sungai, atau sumber lain naik dari 1,43 persen pada 2024 menjadi 4,18 persen.
Perumdam sendiri mencatat 40.964 pelanggan pada 2025, bertambah dari 38.975 pelanggan setahun sebelumnya.
Kecamatan di wilayah selatan telah lebih dulu merasakan dampak kekeringan. Pada Juli lalu, Pemkab melalui Perumdam menyalurkan sekitar 30.000 liter air bersih bagi warga selatan yang terdampak.
Penyaluran bantuan air dari berbagai kalangan terus mengalir hingga Oktober, termasuk menyasar permukiman dalam kota. DPRD Kotim, misalnya, menyalurkan 12.400 liter air bagi warga bantaran Sungai Mentaya di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, seperti diberitakan Berita Sampit.
”Mereka berdoa moga ada yang kasih bantuan air layak untuk diminum,” tulis pengelola laman Facebook Sampit Tumbur saat mengunggah penyaluran air bersih pada 28 Oktober.
Halikinnor mengakui persoalan tersebut. Pada awal Oktober, ia meminta Perumdam mencari teknologi pengolahan agar air tetap layak dikonsumsi saat kemarau.
Jaringan pipa Perumdam kini telah menjangkau kawasan Parebok dan ditargetkan merentang sampai Ujung Pandaran hingga Pulau Hanaut.
”Yang menjadi persoalan sekarang sumber air bakunya yang mulai payau. Kalau ada teknologi untuk mengatasinya, tentu akan menjadi pertimbangan kita agar saat kemarau masyarakat tetap mendapatkan air layak konsumsi,” kata Halikinnor.
Seperempat Jalan dalam Kondisi Baik
Jika warga kota bergelut dengan air keran yang payau, warga pelosok berhadapan dengan bentangan jalan yang rusak. Data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim yang dihimpun BPS mencatat hanya 478 kilometer atau 23,63 persen jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik pada 2025.
Sebanyak 61,04 persen berstatus rusak dan rusak berat, dengan kategori rusak berat saja mencapai 967,66 kilometer dari total 2.024 kilometer jalan kabupaten.
Ruas yang beraspal baru menyentuh 37,29 persen. BPS mencatat kontur tanah gambut menjadi salah satu penghambat pengaspalan.
Peta kerusakan itu timpang antara kota dan pelosok. Kecamatan Telaga Antang mencatat 87 persen jalannya rusak dan rusak berat, disusul Pulau Hanaut 85 persen, Mentaya Hulu 82 persen atau sekitar 260 kilometer, Bukit Santuai 79 persen, Cempaga 77 persen, serta Antang Kalang 76 persen.
Sebaliknya, kerusakan jalan di Mentawa Baru Ketapang yang menjadi jantung Kota Sampit berada di kisaran 25 persen, salah satu yang terendah, sedangkan Baamang, kecamatan kota lainnya, mencatat sekitar 60 persen.
Pemkab memasukkan peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebagai salah satu arah kebijakan RAPBD 2027, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Irawati dalam rapat paripurna DPRD Kotim pada 14 September lalu.
Salah satu ruas yang kini digarap adalah jalan penghubung Desa Kandan dan Desa Camba di Kecamatan Kota Besi, jalur alternatif dari Sampit menuju Mentaya Hulu. Menurut Halikinnor, warga wilayah itu selama ini menempuh perjalanan 3 sampai 4 jam dengan kendaraan bermotor untuk menuju Sampit.
”Kalau kita punya anggaran dan itu bisa diwujudkan, maka dari Sampit ke Mentaya Hulu bisa dekat sekali, jauh sekali memotongnya,” kata Halikinnor saat meninjau ruas itu, 20 Oktober lalu.
Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama menyebut pengerjaan jalan itu dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
Tahun ini, ruas tersebut dikerjakan sepanjang 2.137 meter dengan anggaran Rp11,9 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Bila merujuk biaya per kilometer ruas Kandan-Camba yang berkisar Rp5,6 miliar, nilai Rp149 miliar setara dengan kira-kira 27 kilometer peningkatan jalan sejenis, atau sekitar 2,8 persen dari total panjang jalan rusak berat. Hitungan ini kasar, sebab biaya jalan sangat bergantung pada medan dan spesifikasinya.
Bayi Bergizi Buruk di Pelosok
Selain urusan jalan, wilayah pedalaman juga memikul beban kesehatan anak. Data Dinkes Kotim yang dimuat BPS mencatat 157 bayi bergizi buruk sepanjang 2025.
Angka itu melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan catatan tahun sebelumnya yang berjumlah 73 bayi, serta berlipat jauh dari 20 bayi pada 2023.
Data tersebut tidak menjelaskan apakah lonjakan berasal dari bertambahnya kasus atau dari penjaringan yang lebih aktif. Kasus bayi lahir dengan berat badan rendah justru bergerak turun, dari 216 bayi pada 2024 menjadi 202 bayi pada 2025.
Kantong-kantong kasusnya kembali mengarah ke pelosok. Mentaya Hulu, kecamatan yang memikul jalan rusak terpanjang, sekaligus mencatat angka tertinggi dengan 27 bayi bergizi buruk dari 355 kelahiran.
Berikutnya Parenggean dengan 23 kasus dari 526 kelahiran, Telawang 17 dari 332, serta Cempaga 15 dari 426. Mentawa Baru Ketapang mencatat 18 kasus, tetapi dari 1.952 kelahiran, sementara Baamang 16 kasus dari 1.433 kelahiran.
Ketimpangan serupa terlihat pada sebaran tenaga medis. BPS mencatat jumlah tenaga kesehatan terus bertambah, tetapi belum tersebar merata di semua kecamatan.
Pada pertengahan tahun ini, Umar Kaderi mengakui Kotim sangat kekurangan dokter, perawat, apoteker, dan bidan, terutama di luar Kota Sampit.
Angka stunting bergerak ke arah sebaliknya. Pemkab Kotim pada April 2026 menyebut prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tercatat 21,6 persen.
Angka itu turun dari 35,5 persen menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, tetapi masih di atas target pemerintah 17,5 persen pada 2026, yang terus diturunkan hingga 14,2 persen pada 2029.
Persoalan gizi itu kembali bertaut dengan air. Riset yang terbit di jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia pada 2025 menautkan stunting di Kotim dengan faktor air, sanitasi, dan kebersihan.
Penelitian tersebut menekankan pentingnya perbaikan akses air bersih, sanitasi layak, dan edukasi perilaku hidup bersih untuk mencegah stunting di Kotim.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Makin Dalam
Laju ekonomi daerah sebenarnya bergerak positif. Ekonomi Kotim tumbuh 5,82 persen pada 2025, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sekitar Rp93 juta menurut angka sementara BPS.
Namun, pertumbuhan itu tidak diiringi membaiknya angka kemiskinan di kabupaten berpenduduk terbanyak di Kalimantan Tengah ini, yang dihuni 452,87 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin bertambah dari 26,69 ribu jiwa atau 5,66 persen pada 2024 menjadi 27,70 ribu jiwa atau 5,83 persen pada 2025.
Indeks kedalaman kemiskinan ikut menanjak dua tahun berturut-turut, dari 0,75 pada 2023 menjadi 0,96, lalu menyentuh 1,00. Indeks keparahannya pun bergerak naik dari 0,15 menjadi 0,24, kemudian 0,27.
Artinya, pengeluaran penduduk miskin makin jauh di bawah garis kemiskinan yang kini Rp596.118 per kapita per bulan, dan ketimpangan di antara mereka melebar.
Kanal Independen menghitung skala jarak itu menggunakan rumus yang lazim dipakai ekonom, yakni indeks kedalaman dikali garis kemiskinan dan jumlah penduduk.
Hasilnya, menutup seluruh selisih pengeluaran penduduk miskin hingga ke garis kemiskinan membutuhkan sekitar Rp32 miliar setahun.
Hitungan itu mengandaikan bantuan sampai tepat ke setiap penduduk miskin, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam praktik, sehingga angkanya hanya menunjukkan skala. Nilai gedung serbaguna setara kira-kira empat setengah tahun dari angka tersebut.
Partisipasi sekolah juga bergeser. Angka partisipasi murni (APM) SMP, jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten, turun dari 82,39 persen pada 2024 menjadi 74,26 persen pada 2025.
APM SMA, yang menjadi kewenangan provinsi, berada di kisaran 50 persen, artinya separuh remaja usia SMA tidak bersekolah di jenjang yang sesuai usianya.
Angka berbasis survei di tingkat kabupaten ini bisa bergejolak dari tahun ke tahun, tetapi penurunan APM SMP mencapai sekitar delapan poin dalam setahun.
Pendapatan yang Terus Menyusut
Semua kebutuhan dasar itu bersaing di dalam dompet daerah yang makin tipis. Realisasi pendapatan Kotim tercatat Rp2,34 triliun pada 2024 dan menyusut menjadi Rp2,06 triliun pada 2025, menurut laporan yang belum diaudit.
APBD murni 2026 memasang pendapatan Rp1,94 triliun, sedangkan rancangan 2027 hanya mematok Rp1,70 triliun, sekitar 27 persen lebih rendah dari realisasi 2024.
Saat menyampaikan RAPBD 2027 pada 14 September lalu, Irawati menegaskan angka di dalamnya masih dapat berubah karena belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lain.
Sebagai catatan, pendapatan transfer dalam rancangan itu tercatat Rp1,27 triliun, nyaris sama dengan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menurut data realisasi APBD Ditjen Perimbangan Keuangan yang diolah Databoks.
Dari sisi kemandirian fiskal, pendapatan asli daerah (PAD) 2025 terealisasi Rp375,25 miliar, sekitar 77 persen dari target Rp488,8 miliar.
Dalam lima tahun terakhir, realisasi PAD Kotim belum pernah melampaui kisaran Rp375 miliar, sementara target 2027 dipatok Rp436,96 miliar.
Hingga Oktober tahun ini, polanya serupa. Data yang sama menunjukkan target PAD Kotim 2026 dipatok Rp466,89 miliar, namun realisasi dari Januari hingga Oktober baru menyentuh Rp289,30 miliar atau 61,96 persen.
Sejak Mei 2025, Halikinnor menyebut gedung baru akan terbuka untuk umum dengan sistem sewa agar menambah PAD.
Sebagai pembanding, nilai gedung setara hampir delapan kali lipat seluruh retribusi daerah Kotim pada 2025, yang terkumpul Rp19,07 miliar. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, retribusi daerah baru terkumpul Rp15,18 miliar.
BACA JUGA: Rapor Moncer Dokumen Bisu: KPPM Desak Kajian Gedung Serbaguna Kotim Rp149 Miliar Dibuka
Ruang belanja fisik juga terbatas. Realisasi belanja modal Kotim dalam lima tahun terakhir rata-rata sekitar Rp300 miliar per tahun. Nilai Rp149 miliar setara sekitar separuhnya, sedangkan Rp49 miliar sekitar 16 persen.
Pagu belanja modal APBD 2026 hanya Rp181,72 miliar menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan yang dikutip Tribunbatam, sehingga nilai gedung setara sekitar 82 persennya.
Serapan anggaran tahun ini pun berjalan lambat. Data Databoks mencatat, hingga Agustus 2026, realisasi belanja Kotim baru Rp861,39 miliar atau 43,47 persen dari anggaran Rp1,98 triliun.
Belanja modal yang terealisasi baru Rp14,88 miliar, sekitar 8 persen dari pagunya. Adapun porsi belanja pegawai pada 2025 mencapai 38,1 persen dari realisasi belanja.
Ruang gerak Pemkab memang tidak sepenuhnya tertutup. Laporan realisasi anggaran 2025 yang belum diaudit mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp221,85 miliar.
SiLPA itu antara lain tersisa karena belanja hanya terealisasi 87 persen dari anggaran, dan sifatnya sekali pakai. Pemerintah pusat juga telah menetapkan TKD 2027 sebesar Rp735 triliun secara nasional, naik 5,5 persen dari proyeksi 2026.
Sebagai konteks, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat porsi TKD terhadap APBN nasional justru turun dari 18 persen pada 2026 menjadi 17 persen pada 2027.
Pemkab menyatakan rencana gedung sudah dilengkapi DED dan kajian kelayakan, tetapi isi kedua dokumen itu belum dipublikasikan.
Menurut Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Kotim Rifarna Montazriani, kajian itu menyebut idealnya ada acara setiap hari agar biaya operasional gedung tertutup. Rencana pengelolaannya belum dirumuskan.
Sesuai ketentuan, APBD 2027 harus disetujui bersama paling lambat sebulan sebelum tahun anggaran dimulai, atau akhir November ini.
Rapat kompilasi pembahasan APBD 2027 antara DPRD Kotim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan pada 16 November 2026. Pj Sekretaris Daerah Diana Setiawan menegaskan seluruh program prioritas dalam RPJMD harus terakomodasi.
”Seberapa pun persentasenya, yang penting ada,” kata Diana, Jumat (6/11).
Ketukan palu persetujuan itu kelak menentukan berapa yang dialokasikan untuk gedung serbaguna, berdampingan dengan anggaran air bersih, jalan, gizi, dan sekolah.
Bupati menyebut daerah punya kebutuhan lain. Lewat deretan data dan keluhan warga, kebutuhan itu punya alamat yang jelas. Keran di kota yang airnya sempat hanya disarankan untuk mandi dan mencuci, 967,66 kilometer jalan rusak berat, serta 157 bayi bergizi buruk yang sebagian besar tercatat di luar dua kecamatan Kota Sampit. (ign)
