• Sebanyak 172 penyandang disabilitas, terdiri dari 164 laki-laki dan 8 perempuan, tercatat bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) per 16 November 2026.
• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim menyelenggarakan Sosialisasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan pada Rabu (18/11/2026) untuk membahas pemenuhan hak dan perlindungan pekerja disabilitas.
• Kepala Disnakertrans Kotim, Rusnah, menegaskan perusahaan wajib menjamin delapan hak penyandang disabilitas sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, termasuk kesempatan kerja tanpa diskriminasi, upah setara, akomodasi layak, dan perlindungan dari pemberhentian kerja karena disabilitas.
• Rusnah juga menekankan bahwa disabilitas akibat kecelakaan kerja tidak boleh menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta perusahaan harus menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan menerapkan penyesuaian penempatan kerja (*job carving*) sesuai ragam disabilitas.
• Disnakertrans Kotim mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan pengembangan karier bagi para pekerja penyandang disabilitas.
SAMPIT, kanalindependen.id – Sektor industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tercatat mempekerjakan 172 penyandang disabilitas.
Selain membuka kesempatan kerja, perusahaan dituntut menjamin kesetaraan upah, menyediakan fasilitas yang layak, memberikan perlindungan keselamatan kerja hingga mempertahankan hak pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim per 16 November 2026, dari 172 pekerja penyandang disabilitas tersebut, sebanyak 164 orang merupakan laki-laki, sedangkan perempuan hanya delapan orang.
Kepala Disnakertrans Kotim Rusnah, menegaskan bahwa keberadaan penyandang disabilitas dalam industri perkebunan kelapa sawit harus mendapat perhatian serius, terutama menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan selama menjalankan pekerjaan.
”Penyandang disabilitas memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja serta berkontribusi bagi perekonomian daerah,” kata Rusnah, dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kotim, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rusnah, keterlibatan penyandang disabilitas dalam aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.
Pemerintah bersama dunia usaha memiliki tanggung jawab memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan berkembang sesuai kemampuan dan kompetensinya.
”Kehadiran rekan-rekan di dunia kerja bukan sekadar pemenuhan kuota kewajiban, melainkan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi dan berkarya,” tegasnya.
Perusahaan Wajib Lindungi Delapan Hak Pekerja Disabilitas
Dalam paparannya, Rusnah menguraikan delapan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Hak tersebut mencakup kesempatan memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, menerima upah yang sama untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, mendapatkan akomodasi yang layak serta perlindungan dari pemberhentian kerja karena alasan disabilitas.
”Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil dan bermartabat, kesempatan mengembangkan jenjang karier serta dukungan untuk memajukan usaha sendiri, koperasi maupun kegiatan kewirausahaan,” ujarnya.
Pemenuhan hak tersebut menjadi penting bagi pekerja perkebunan kelapa sawit yang setiap hari berhadapan dengan lingkungan operasional dan berbagai risiko pekerjaan.
Perusahaan tidak boleh membedakan hak normatif pekerja hanya karena kondisi disabilitasnya.
Kesempatan memperoleh promosi jabatan dan pengembangan kompetensi juga harus terbuka sesuai kemampuan dan profesionalisme masing-masing pekerja.
”Para penyandang disabilitas adalah masyarakat yang harus kita pastikan memperoleh hak yang setara dalam dunia kerja dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang, mandiri dan bermartabat,” kata Rusnah.
Disabilitas Akibat Kecelakaan Kerja Bukan Alasan PHK
Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam materi sosialisasi tersebut adalah perlindungan terhadap pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.
Industri perkebunan kelapa sawit memiliki berbagai aktivitas operasional yang melibatkan penggunaan alat berat, kendaraan angkutan, mesin produksi hingga peralatan panen.
Kondisi tersebut menuntut perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal.
”Apabila kecelakaan kerja menyebabkan seorang pekerja mengalami disabilitas, ini tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk memberhentikannya semata-mata karena disabilitas yang dialami,” tegasnya.
Melalui program kembali bekerja atau return to work, pekerja berhak memperoleh kesempatan melanjutkan aktivitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kemampuan fisik, kompetensi dan kebutuhan penyesuaian tugas.
Perusahaan dapat melakukan asesmen terhadap kemampuan pekerja, menyediakan alat bantu, menyesuaikan beban pekerjaan maupun mengalihkan penempatan pada bidang yang lebih sesuai.
”Pendekatan seperti ini memungkinkan pekerja mempertahankan penghasilan dan kemandirian ekonomi setelah mengalami kecelakaan kerja,” ujarnya.
Fasilitas Perusahaan Harus Ramah Disabilitas
Pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas juga harus tercermin dari kondisi lingkungan kerja yang disediakan perusahaan.
Rusnah memaparkan sejumlah bentuk akomodasi yang layak dan dapat diterapkan secara langsung di sektor perkebunan kelapa sawit.
Pada aspek infrastruktur, perusahaan dapat menyediakan jalur landai atau ramp dengan kemiringan sesuai standar pada kantor perkebunan, pabrik kelapa sawit, klinik, kantin dan fasilitas umum lainnya.
Penyediaan alat bantu kerja juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pekerja. Fasilitas tersebut antara lain kursi roda ergonomis, perangkat lunak pembaca layar atau screen reader bagi pekerja disabilitas netra di bagian administrasi, serta alat bantu prostetik bagi pekerja yang mengalami disabilitas setelah kecelakaan kerja.
”Perusahaan juga perlu menyediakan informasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam format yang dapat diakses seluruh pekerja,” ujarnya.
Peringatan bahaya tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis alarm. Perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan panduan visual, isyarat, alarm suara maupun getaran sesuai kebutuhan pekerja.
”Sistem keselamatan yang aksesibel diperlukan agar pekerja penyandang disabilitas dapat menerima informasi keadaan darurat, memahami prosedur keselamatan dan melakukan tindakan penyelamatan secara tepat,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan Teresia Florita Saragih yang menyampaikan materi mengenai praktik baik atau best practices dalam penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
Penempatan Kerja Harus Mempertimbangkan Ragam Disabilitas
Dalam materi yang disampaikannya, Rusnah turut menjelaskan empat ragam disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016, yakni disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan mental.
Disabilitas fisik berkaitan dengan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, paraplegia, lumpuh layuh, cerebral palsy maupun kondisi akibat stroke dan kusta.
Disabilitas sensorik berkaitan dengan gangguan fungsi pancaindra, seperti disabilitas netra, rungu dan wicara.
Sementara disabilitas intelektual mencakup kondisi terganggunya fungsi pikir, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan Down syndrome.
Adapun disabilitas mental berkaitan dengan fungsi pikir, emosi dan perilaku, baik dalam bentuk psikososial maupun disabilitas perkembangan.
Ragam disabilitas tersebut dapat dialami seseorang secara tunggal, ganda maupun multi. Karena itu, kebutuhan penyesuaian pekerjaan antara satu individu dan individu lainnya tidak selalu sama.
”Perusahaan perlu menerapkan pendekatan job carving, yakni penyesuaian pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pekerja,” katanya.
Pada industri perkebunan kelapa sawit, penempatan dapat dilakukan pada bidang administrasi, pembibitan, pergudangan, logistik, sortasi, pengawasan mutu maupun pekerjaan operasional lainnya setelah mempertimbangkan kompetensi dan risiko kerja.
”Penyesuaian jam kerja dan beban pekerjaan juga dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan serta produktivitas pekerja tetap terjaga,” ujarnya.
Dorong Kemandirian dan Pengembangan Karier
Disnakertrans Kotim turut mendorong peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri pekerja penyandang disabilitas melalui informasi mengenai kesempatan pelatihan, kewirausahaan serta program pengembangan potensi diri.
Rusnah memberikan apresiasi kepada penyandang disabilitas yang selama ini telah membuktikan kemampuan dan profesionalismenya dalam dunia kerja.
”Semangat, ketangguhan, dan dedikasi yang Bapak dan Ibu tunjukkan dalam bekerja adalah inspirasi bagi kita semua,” katanya.
Rusnah berharap pekerja penyandang disabilitas tidak berhenti mengembangkan kemampuan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.
”Teruslah belajar, mengasah keterampilan, dan tunjukkan bahwa keahlian serta profesionalisme kalian mampu bersaing secara sehat di dunia kerja,” pungkasnya. (hgn/ign)