• DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor pada Senin (2/11/2026) untuk membahas percepatan pembangunan daerah.
• Dalam pertemuan tersebut, PAN Kotim mengusulkan penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kotim periode 2027–2035 guna mengatasi persoalan layanan air bersih.
• Usulan masterplan ini muncul karena kondisi air PDAM Perumdam Tirta Mentaya di Kotim terasa asin sejak dua bulan terakhir akibat intrusi air laut dan kekeringan.
• PAN juga mendorong Pemkab Kotim untuk menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027 dan optimalisasi kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie guna memperjuangkan program pemerintah pusat.
• Selain itu, agenda strategis yang disampaikan mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan, sanitasi, penanganan banjir, serta pengembangan Bandara Haji Asan Sampit.
SAMPIT, kanalindependen.id – Percepatan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan dukungan program pemerintah pusat sekaligus penanganan serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu menjadi pokok pembahasan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kotim saat melaksanakan audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor, Senin (2/11/2026).
Selain mendorong perjuangan berbagai program pembangunan melalui Anggota DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie, PAN juga mengusulkan penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih 2027–2035 untuk menjawab persoalan layanan air bersih di daerah.
Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid bersama jajaran pengurus menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan agenda strategis dalam pertemuan tersebut.
Mulai dari optimalisasi akses program pemerintah pusat, persoalan air bersih, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan organisasi partai di tingkat kecamatan.
Abdul Hafid mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Karena, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi serta menawarkan gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan.
”Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. PAN tidak hanya hadir untuk menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga ingin memberikan kontribusi melalui gagasan dan perjuangan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Abdul Hafid.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian PAN adalah optimalisasi kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie. Dukungan tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperjuangkan lebih banyak program pemerintah pusat agar dapat masuk dan direalisasikan di Kotim.
Abdul Hafid mengatakan, kebutuhan pembangunan daerah cukup besar dan tidak seluruhnya dapat ditangani hanya dengan mengandalkan kemampuan anggaran kabupaten. Karena itu, akses terhadap program kementerian dan dukungan pemerintah pusat perlu dimanfaatkan secara maksimal.
”Kita memiliki banyak kebutuhan pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, perumahan, sanitasi, sampai air bersih. Peluang program dari pemerintah pusat harus kita perjuangkan agar semakin banyak kebutuhan masyarakat yang bisa diakomodasi,” ujarnya.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
PAN juga mendorong pemanfaatan program penyediaan air bersih melalui Kementerian Desa, terutama untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar di wilayah perdesaan.
Kendati demikian, Abdul Hafid menekankan bahwa peluang mendapatkan program pusat harus dibarengi kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan usulan.
”Jangan sampai kesempatan memperjuangkan pembangunan tidak dapat dimaksimalkan karena persoalan administrasi maupun belum siapnya dokumen teknis,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Hafid, PAN mendorong Pemkab Kotim menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut perlu dilengkapi data desa sasaran, kesiapan administrasi, kepastian lahan apabila dipersyaratkan, serta proposal teknis sesuai ketentuan masing-masing program.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah mulai memetakan kebutuhan dan menyiapkan usulan dari sekarang. Kalau data, administrasi, dan persyaratan teknis sudah siap, peluang untuk memperjuangkan program ke pemerintah pusat tentu bisa lebih optimal,” ujar Hafid.
Air PDAM Asin, PAN Usulkan Masterplan 2027–2035
Di antara berbagai kebutuhan pembangunan yang dibahas, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian khusus PAN Kotim.
Kondisi air Perusahaan Air Minum (PAM) yang dikelola Perumdam Tirta Mentaya terasa asin sejak musim kemarau, tepatnya dua bulan terakhir. Dampak intrusi air laut dan situasi kekeringan serta minim hujan mengakibatkan air terasa asin payau.
Persoalan tersebut membutuhkan solusi yang lebih mendasar, terutama dalam memastikan ketersediaan sumber air baku dan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat.
PAN menilai pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan jangka panjang agar penanganan persoalan air bersih tidak berjalan parsial.
Untuk itu, Abdul Hafid bersama jajaran mendorong penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2027–2035.
”Air bersih ini kebutuhan dasar. Masyarakat membutuhkan air yang layak untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Karena itu, persoalan ini harus ditangani secara serius dan tidak cukup hanya dengan solusi sementara,” ujarnya.
Melalui masterplan tersebut, PAN berharap pemerintah daerah mempunyai peta jalan yang jelas dalam mengatasi persoalan air bersih, mulai dari pengembangan sumber air baku hingga peningkatan kapasitas pengolahan dan distribusi.
Beberapa aspek yang diusulkan untuk dikaji meliputi diversifikasi sumber air baku, pembangunan dan optimalisasi reservoir, penerapan teknologi pengolahan air, serta penguatan jaringan distribusi.
Salah satu teknologi yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO), yakni teknologi pengolahan air payau menggunakan membran untuk mengurangi kandungan garam terlarut.
”Penerapannya ini tetap harus melalui kajian teknis dengan mempertimbangkan karakteristik sumber air, kebutuhan kapasitas produksi, biaya energi dan operasional, serta kemampuan pemeliharaan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Infrastruktur Jalan Hingga Bandara Juga Diperjuangkan
Selain air bersih, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, serta penanganan banjir juga menjadi bagian dari agenda yang disampaikan PAN kepada Bupati.
Abdull Hafid mengatakan pemerataan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat hingga wilayah perdesaan.
Selain itu, infrastruktur yang memadai bukan hanya menunjang mobilitas, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, distribusi hasil produksi, dan kemudahan masyarakat mengakses pelayanan publik.
Peningkatan jaringan irigasi, misalnya, dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian. Sementara pembangunan jalan dan jembatan menjadi penunjang konektivitas antarkawasan yang berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
Perhatian juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur Bandara Haji Asan Sampit. Peningkatan fungsi bandara dinilai penting untuk menunjang konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap kebutuhan pembangunan di Kotim bisa diperjuangkan melalui berbagai program yang tersedia. Yang terpenting, program tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” kata Abdul Hafid.
Dalam pertemuan audiensi tersebut, Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid juga memperkenalkan kepengurusan baru kepada Bupati Halikinnor.
Kepengurusan baru PAN Kotim juga akan memprioritaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh kecamatan.
Penguatan struktur organisasi dinilai penting agar komunikasi partai dengan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Melalui konsolidasi tersebut, PAN ingin memastikan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dapat terserap dan diperjuangkan melalui jalur politik.
“Kami ingin PAN semakin dekat dengan masyarakat. Penguatan organisasi bukan hanya untuk membangun struktur partai, tetapi bagaimana seluruh pengurus bisa aktif mendengar aspirasi dan ikut memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” ujar Hafid.
Melalui audiensi tersebut, PAN berharap hubungan komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kotim dapat terus terjalin secara konstruktif. Berbagai gagasan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah.
”Pada prinsipnya, kami ingin ikut mengambil bagian dalam pembangunan Kotim. Perbedaan politik jangan sampai menghalangi kita untuk bekerja sama memperjuangkan kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya. (hgn/ign)
