✨ Intinya sih...

• Warga Desa Sebabi, yang diwakili Sarnudin J, berupaya memanen buah sawit di lahan sengketa dengan PT Agro Indomas pada Sabtu (21/11/2026) pagi di Kotawaringin Timur, namun dicegah oleh petugas keamanan perusahaan.
• Sengketa ini berpusat pada klaim kepemilikan lahan dan hak panen; Sarnudin mengklaim lahannya digusur tanpa ganti rugi, sementara PT Agro Indomas berdalih mengelola areal berdasarkan perizinan dan putusan pengadilan belum menyatakan mereka bersalah.
• Secara hukum, perkara perdata antara Sarnudin dan PT Agro Indomas ini sedang bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).
• Gugatan Sarnudin dan gugatan balik perusahaan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sampit pada 3 Juni 2026 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 10 Agustus 2026.
• Permohonan kasasi Sarnudin telah diregistrasi di MA pada 15 Oktober 2026 dan statusnya masih dalam proses distribusi. PT Agro Indomas juga pernah melaporkan Sarnudin ke Polda Kalimantan Tengah pada September 2025 atas dugaan pencurian buah sawit, dan Sarnudin menyurati Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 28 Oktober 2026.

SAMPIT, kanalindependen.id – Puluhan orang berimpitan di antara batang sawit di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur. Suara meninggi dari dua barisan yang saling berhadapan: warga di satu sisi, petugas keamanan PT Agro Indomas di sisi lain. Sejumlah ponsel terangkat, merekam perdebatan pagi itu.

Sarnudin J, penggugat dalam sengketa lahan ini, ada di barisan warga.

Ketegangan sekitar pukul 08.40 WIB pada Sabtu (21/11/2026) itu berawal dari kedatangan warga sekitar pukul 08.00 WIB. Tujuan mereka satu: memanen buah sawit di lahan yang disengketakan Sarnudin dengan PT Agro Indomas. Begitu tiba, warga berpencar ke beberapa titik.

Langkah itu tertahan. Pantauan Kanal Independen, salah satu hamparan yang didatangi warga sudah dijaga sekuriti perusahaan, hingga upaya panen di lokasi tersebut sempat dicegah. Tak lama berselang, kabar perdebatan datang dari titik lain.

Pangkal perdebatannya, siapa yang berhak memanen buah sawit di lahan yang pemiliknya belum diputus pengadilan.

Satu Blok, Dua Klaim

Berdiri di hadapan warga, Kepala Keamanan PT Agro Indomas di lokasi, Budi, meminta semua pihak menghormati perkara yang masih berjalan.

”Saat ini kan proses dalam persidangan. Kita hormati proses yang sedang berjalan di persidangan,” kata Budi.

Dia menerangkan, perusahaan sempat memanen di blok yang kini dipersoalkan, tetapi berhenti setelah dilarang Sarnudin.

”Dulu waktu kami panen, kami dilarang oleh Pak Sarnudin di blok ini. Kami hargai di blok ini. Kami tidak mau ada keributan,” ujarnya.

Namun, menurut dia, larangan itu tak berlaku bagi areal di luar blok tersebut. ”Nah, kalau di tempat lain hak kami, Pak,” kata Budi.

Budi menyebut tugas timnya menjaga aset perusahaan agar tidak diambil. Bila kelak ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Sarnudin, ia memastikan perusahaan tidak akan bertahan. “Bapak enggak usah repot, kami mundur,” katanya.

Komitmen serupa pernah ia sampaikan saat warga mendatangi pos keamanan perusahaan pada 25 Agustus lalu. Kala itu, Budi juga menegaskan perusahaan akan tetap bertahan apabila putusan pengadilan memenangkan perusahaan.

Saat Kanal Independen menanyakan status lahan, Budi menyebut areal itu sebagai lahan sengketa yang tengah disidangkan.

”Kalau posisi dalam persidangan bukan bagian kami, kami hanya mengamankan saja,” katanya.

Tudingan warga bahwa perusahaan tetap memanen pun ia tepis. Menurut dia, buah sawit di blok itu dibiarkan sejak larangan muncul. ”Sampai detik ini buahnya masih kami tinggalkan di lapangan,” ujarnya.

Klaim itu langsung dibantah Sarnudin. ”Tapi ada dua kali panen, Pak. Ada dua kali panen Bapak di pojok sana. Videonya ada, fotonya ada,” tegasnya.

Informasi dihimpun, aksi warga pagi itu dipicu kekesalan lantaran melihat perusahaan memanen di depan mata mereka saat perkara lahan tersebut belum tuntas.

Siapa yang Menanam

Ketika warga bersikukuh hendak memanen, Budi melempar satu pertanyaan balik.

”Saya bertanya, Bapak. Yang tanam siapa, Pak?” tanyanya.

Pertanyaan pendek itu merangkum garis pertahanan perusahaan. Manager Litigasi PT Agro Indomas, Dodi Yoanda Lubis, yang ditemui di lokasi, menegaskan perusahaan masih mengelola areal tersebut.

Menurut dia, putusan pengadilan tidak menyatakan perusahaan bersalah. Ia memisahkan klaim atas tanah dari hak atas tanaman yang tumbuh di atasnya.

”Kalau mereka mau melakukan klaim, silakan klaim, gugat. Tapi bukan terkait dengan tanam tumbuhnya,” kata Dodi.

Menurut Dodi, gugatan Sarnudin merupakan perkara perdata, sedangkan pemanenan oleh warga bersinggungan dengan unsur pidana.

Memanen buah sawit, lanjutnya, tidak bisa dianggap wajar sebagai cara menguasai lahan yang diklaim. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan bersalah atau eksekusi dari negara maupun pengadilan, ia menilai perusahaan masih dapat memanen.

Argumen tanam tumbuh itu bukan hal baru. Dalam jawabannya di Pengadilan Negeri Sampit, Agro Indomas mendalilkan Sarnudin telah lebih dari dua tahun memanen sawit yang ditanam perusahaan, padahal mengetahui perbuatannya sedang diproses polisi.

Perusahaan menggolongkan tindakan itu sebagai main hakim sendiri. Lewat gugatan balik, Agro Indomas menuntut ganti rugi materiil Rp3,24 miliar dan imateriil Rp10 miliar atas dalil penyerobotan 15,6 hektare di Blok B-102.

Sarnudin menyodorkan versi berlawanan. Dalam gugatannya, dia mendalilkan sawit tersebut ditanam perusahaan sejak 2005 setelah karet, rotan, nangka, dan cempedak di lahannya digusur tanpa ganti rugi.

Perusahaan membantahnya dengan bukti pembayaran ganti rugi lahan kepada Yayasan Menteng Raya pada 2004.

Sarnudin juga menyebut panen yang dilaporkan perusahaan sebagai pencurian itu dilakukan di kebunnya sendiri di Desa Selunuk, tepat di sebelah objek sengketa pertama.

Pertanyaan siapa yang berhak atas buah sawit di lahan sengketa sudah dibawa ke ruang sidang.

Sarnudin meminta majelis hakim menyatakannya sebagai pemegang hak menguasai (bezit) yang sah atas tanaman sawit berikut buahnya, dalil yang dibantah Agro Indomas.

Namun, gugatan kandas di syarat formil sehingga pertanyaan itu tetap belum terjawab. Gugatan balik perusahaan pun bernasib sama, tidak dapat diterima.

Untuk urusan alas hak, Dodi menyatakan perusahaan telah membebaskan lahan dan membayar ganti rugi. Adapun hak guna usaha (HGU), menurut dia, masih berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Terkait dengan HGU itu proses di BPN. Tentunya BPN itu kan masih menunggu karena ada gugatan,” kata Dodi.

Dia sekaligus menepis anggapan yang menurut dia beredar di media bahwa perusahaan melanggar hukum. ”Bukan karena perusahaan melanggar hukum, enggak. Perusahaan sudah menyelesaikan haknya,” ujarnya.

Berkas perkara mencatat Agro Indomas mengantongi izin lokasi dari Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 5 Maret 2005 serta izin usaha perkebunan tertanggal 28 Agustus 2007.

Menunggu Mahkamah Agung

Silang klaim di kebun itu terus bergulir saat proses peradilan belum memberi kepastian mengenai pemilik sah lahan. Perkara ini bermula ketika Sarnudin menggugat Agro Indomas dan PT Bumi Sawit Kencana atas empat bidang tanah adat seluas sekitar 89 hektare di Desa Sebabi dan Desa Selunuk.

Pada 3 Juni 2026, Pengadilan Negeri Sampit menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima karena kurang pihak. Sebagian objek ternyata berupa kebun milik Pemerintah Desa Selunuk lewat badan usaha milik desanya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Amar putusan hanya menolak eksepsi para tergugat, menyatakan gugatan Sarnudin maupun gugatan balik perusahaan tidak dapat diterima, serta membebankan biaya perkara kepada Sarnudin.

Tidak ada perintah soal penguasaan ataupun panen di atas objek sengketa. Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan putusan tersebut pada 10 Agustus 2026.

Kini perkara bergeser ke tingkat kasasi. Data Info Perkara Mahkamah Agung mencatat permohonan Sarnudin terdaftar dengan nomor 5797 K/PDT/2026.

Berkasnya diterima kepaniteraan MA pada 2 Oktober 2026 dan diregistrasi pada 15 Oktober 2026.

Hingga Sabtu malam, statusnya masih “dalam proses distribusi” dengan majelis yang diketuai hakim agung Nani Indrawati. Belum ada putusan.

Jalur pidana lebih dulu membayangi sengketa perdata ini. Sebelum Sarnudin menggugat, Agro Indomas melaporkannya ke Polda Kalimantan Tengah pada September 2025 atas dugaan pencurian buah sawit di Blok B-102 Estate Sungai Purun.

Kanal Independen belum memperoleh informasi terbaru mengenai status laporan tersebut.

Surat ke Jakarta

Sarnudin juga menempuh jalur lain. Lewat surat bertanggal 28 Oktober 2026, ia meminta penjelasan tertulis kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara yang mengelola sebagian lahan hasil penertiban kawasan hutan.

Surat yang juga ditujukan kepada Agro Indomas itu mempertanyakan mengapa objek sengketa tetap dikelola dan dipanen Agro Indomas, bukan dikelola Agrinas.

Menurut Sarnudin, lahan tersebut masuk kawasan hutan dan areal penguasaan kembali Satgas PKH. Sebagai bukti, ia melampirkan peta berjudul Peta Penguasaan PT Agro Indomas (Kalteng). Dia menyebut surat itu sudah dikirim hingga ke Jakarta.

Agrinas sendiri, sebagaimana dikutip Bisnis.com pada Januari 2026, menyatakan tidak semua lahan yang dikuasai kembali Satgas PKH diserahkan kepada perusahaan negara itu.

Dodi mengaku perusahaan mendapat informasi ada pihak yang menyurati Agrinas. Ia mempersilakan surat itu ditindaklanjuti. Baginya, status lahan tersebut masih dalam proses gugatan. ”Tidak ada kita temukan plang sitaan di sini,” katanya.

Ketika dimintai kepastian status lahan, Dodi menyebut dirinya tidak dalam posisi mengomentari soal sitaan. Kedudukan Agro Indomas di areal itu, menurut dia, berdasar perizinan.

”Mungkin nanti bisa dipastikan ke pihak Agrinas atau siapa pun yang berkaitan dengan sitaan tadi. Kita hanya mempertahankan hak kita di sini,” ujarnya.

Saat operasi penertiban di Kotawaringin Timur pada Maret 2025, Satgas memang menyebut lahan Agro Indomas seluas 1.276,22 hektare ikut dikuasai kembali.

Nama Agro Indomas juga tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang memuat daftar perkebunan sawit terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan dengan permohonan yang berproses atau ditolak.

Perusahaan dari grup Goodhope itu muncul dalam dua baris di Kotawaringin Timur: baris pertama mencatat 2.983 hektare berproses dan 636 hektare ditolak; baris kedua mencatat 5.097 hektare berproses dan 193 hektare ditolak. Keputusan itu hanya mencantumkan kabupaten tanpa letak areal.

Sebaliknya, dalam perkara Sarnudin, Agro Indomas mengajukan dua keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 dan 2023 tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, salah satunya tercatat atas nama PT Agro Indomas.

Letak areal dalam kedua keputusan itu tidak tercantum pada salinan putusan yang dipegang redaksi, sehingga belum bisa dipakai untuk memastikan status objek sengketa.

Mundur Tanpa Jaminan

Sementara silang dokumen itu belum memberi kepastian, adu argumen di kebun sawit Sebabi pagi itu tak kunjung menemukan titik temu. Budi meminta Sarnudin menarik mundur warga. ”Kalau Bapak mundur, kami mundur juga,” kata Budi.

Menurut dia, hasil panen tak seberapa dibanding risiko persoalan hukum baru atau keributan. ”Mending kalian berjuang di pengadilan,” ujarnya.

Dari barisan warga, muncul keluhan lain. Mereka meminta perusahaan membuka surat-suratnya yang menurut warga tak pernah ditunjukkan kepada masyarakat. Sosok pengambil keputusan di perusahaan pun ikut dipersoalkan. ”Enggak pernah datang pimpinannya,” keluh seorang warga.

Warga akhirnya menarik diri tanpa jaminan apa pun dari perusahaan bahwa panen di lahan sengketa akan dihentikan. Sikap mereka tetap keras: bila perusahaan memanen, warga juga akan memanen.

Sawit di lahan itu terus berbuah, sementara berkas kasasinya di Mahkamah Agung masih dalam proses distribusi. (ign)