✨ Intinya sih...

• Pada Senin, 16 November 2026, Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan lahan eks PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) di Dusun Rongkang, Natai Baru, seluas 486,50 hektare adalah milik masyarakat adat setelah pengecekan lapangan yang ditandai adanya makam kuno dan bukti kepemilikan.
• Masyarakat adat mengklaim hak pengelolaan lahan tersebut dari PT Agrinas Palma Nusantara (APN) yang saat ini mengelolanya, didukung 21 bukti surat terbitan Damang Kepala Adat dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) 2013.
• DAD Kotim akan menyusun rekomendasi tertulis untuk mendukung permohonan masyarakat adat, sementara APN diketahui belum memiliki perizinan dan Hak Guna Usaha (HGU) yang final.
• PT Agrinas Palma Nusantara tercatat tidak hadir dalam tiga kali mediasi yang digelar DAD Kotim pada 27 Oktober, 3 November, dan 9 November 2026.
• 16 nama pengklaim dari masyarakat adat, termasuk Sapran, dilaporkan oleh Agrinas ke Polres Kotim pada 23 Oktober 2026, tanpa mencantumkan pasal pidana, memicu kekhawatiran kriminalisasi.
• Menanggapi laporan tersebut, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah menyurati Kapolri pada 29 Oktober 2026, merujuk moratorium perkara pidana konflik agraria dan larangan kriminalisasi rakyat kecil.

SAMPIT, kanalindependen.id – Hujan pagi menyisakan aroma tanah basah ketika rombongan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim) menembus rimbunnya kebun sitaan eks PT Globalindo Alam Perkasa (GAP), wilayah Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Senin (16/11/2026).

Mereka menyusuri jalan tanah merah yang membelah barisan pohon sawit. Salah satu titik yang didatangi adalah sebuah makam beratap seng berkarat, terselip sunyi di bawah rindangnya rumpun bambu dan belukar.

Makam tua itu kini menjelma menjadi saksi sekaligus pijakan kokoh bagi DAD saat menyatakan lahan yang dimohonkan masyarakat adat pengklaim memang milik mereka.

”Hari ini, Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berada di lokasi. Kami melihat bahwa lokasi yang dimohonkan masyarakat adat di Natai Baru ini benar sesuai dengan bukti kepemilikan yang mereka sampaikan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar DAD Kotim Untung TR di lokasi.

”Surat yang mereka miliki memang benar dikeluarkan oleh pemangku-pemangku adat di wilayah ini. Hari ini kami juga melihat bahwa di tempat ini dulunya memang benar ada permukiman. Ini ditandai dengan adanya makam,” ujarnya.

”Keberadaan makam itu menggambarkan adanya tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Artinya, apa yang dimohonkan ini adalah benar,” lanjutnya.

Hamparan tanah bersengketa itu, menurut Untung, dimohonkan masyarakat adat kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk mereka kelola.

Pemeriksaan hari itu menindaklanjuti rencana yang ia sampaikan usai mediasi kedua, Selasa (3/11/2026). Agenda utamanya berfokus pada pencocokan lokasi dan titik koordinat alas hak yang diserahkan pengklaim.

”Langkah Dewan Adat Dayak setelah mengecek lokasi yang dimohonkan, pertama, lokasi ini benar milik masyarakat. Kedua, kita akan membuat kesimpulan atau rekomendasi sesuai hasil pengecekan lapangan ini. Ketiga, rekomendasi dan kesimpulan itu akan mendukung permohonan masyarakat ini,” tegasnya.

Draf kesimpulan tertulis berupa rekomendasi itu masih akan disusun. Tim DAD Kotim memanfaatkan titik koordinat hasil susur lapangan hari itu untuk menggambar peta lahan eks PT GAP yang kini dikelola Agrinas.

Enam titik sudutnya merangkai poligon seluas 486,50 hektare dengan keliling memanjang hampir 10 kilometer.

Catatan dalam dokumen peta itu menegaskan angka tersebut murni sebagai luas hasil plot titik GPS, bukan luas legal seperti Hak Guna Usaha (HGU) atau sertifikat.

Tak Lagi Bermukim, Hak Tak Hilang

Keberadaan pusara itu sudah lebih dulu disampaikan kepada DAD oleh Sapriyadi, kuasa hukum masyarakat adat pengklaim sekaligus perwakilan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Tengah.

Makam tersebut, menurut dia, sudah ada sejak 1973. Ahli waris almarhum adalah Aja, salah satu nama dalam daftar tanah adat 2013.

”Dulunya, keluarga kami memang betul bermukim di sini. Bahkan, ada yang menjadi kepala dukuh di Dukuh Rongkang ini, atas nama Bapak Helmi, pada tahun 1983. Artinya, kami yang hari ini berdiri di sini benar-benar ahli waris yang menuntut haknya,” kata Sapriyadi.

Pihaknya sama sekali tidak menampik kenyataan bahwa mereka tak lagi mendiami Dusun Rongkang maupun Desa Natai Baru.

”Apabila di luar sana ada yang berkomentar bahwa kami bukan warga masyarakat Dusun Rongkang ataupun Natai Baru, perlu mereka ketahui bahwa sekarang kami memang tidak lagi berdomisili di Dusun Rongkang dan Natai Baru. Namun, apakah hak-hak itu bisa dihilangkan? Saya rasa tidak bisa karena kami mempunyai dasar dan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Jejak sejarah itu salah satunya melekat pada sosok ayah Sapriyadi, Burhan. Bukti kartu tanda penduduk, menurut Sapriyadi, mencatat Burhan lahir di Natai Baru. Burhan merupakan kakak Sapran, salah satu nama dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) 2013 yang menjadi pijakan klaim KMHA.

”Ini suatu petunjuk yang menyatakan bahwa kami tidak asal mengklaim,” katanya.

Penilaian DAD di lapangan, menurut Sapriyadi, juga dikuatkan alas hak yang telah diserahkan pada mediasi sebelumnya.

”Kami tidak hanya menunjuk-nunjuk dan mengaku bahwa ini lahan kami, tetapi didasari dengan alas hak dan bukti di lapangan,” tegasnya.

Alas hak itu berupa 21 bukti surat terbitan Damang Kepala Adat, yang telah diserahkan kepada tim mediator DAD pada mediasi kedua. Peraturan Bupati Kotim terbitan Desember 2025 memosisikan SKTA sebagai petunjuk awal kepemilikan hak.

Patok APN, Kebun Tanpa Penjaga

Jejak Agrinas, BUMN pengelola kebun itu setelah penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), ditandai patok-patok beton bertuliskan APN di tepi jalan.

”Perusahaan sebelumnya adalah PT Globalindo Alam Perkasa. Setelah disita, barulah mereka membuat patok dan menandai semuanya. Yang membuat itu Agrinas Palma Nusantara,” ujar Sapriyadi.

Status hukum Agrinas dalam mengelola lahan sawit itu masih berselimut teka-teki. Direktur Utama Agrinas Mohammad Abdul Ghani sebelumnya mengakui perizinan dan hak atas tanah perusahaannya, termasuk HGU, masih dalam proses. Pengakuan ini meluncur terbuka dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Juli 2026.

Penegasan serupa mengenai batas kewenangan perusahaan pernah terlontar dari seorang pria yang mengatasnamakan Agrinas.

Suaranya terekam jelas dalam video perdebatan sengit dengan pengklaim, seperti diberitakan Kanal Independen pada 8 Oktober 2026.

”Kami Agrinas hanya mengelola lahan, tetapi bukan tanahnya,” ujarnya kala itu.

Tak ada perwakilan Agrinas di hamparan sawit itu saat pemeriksaan lapangan berlangsung. Tidak ada petugas yang berjaga, tidak tampak pula perwakilan Satgas PKH maupun aparat.

Petugas patroli Agrinas, menurut Sapriyadi, terakhir terlihat pada Oktober lalu saat situasi sempat memanas. Sejak itu, kata dia, tak ada lagi patroli.

”Faktanya, lahan ini memang milik masyarakat. Buat apa lagi ada petugas PT Agrinas berpatroli di lingkungan ini karena memang lahan ini milik masyarakat?” ujar Untung.

Menunggu Agrinas Membuka Pintu

Kehadiran patroli di hamparan tanah yang dimohonkan itu dinilai Untung tak lagi memiliki urgensi.

”Tinggal pihak PT Agrinas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan yang dimohon ini,” katanya.

Peluang tersebut dikaitkan Untung dengan payung aturan yang diturunkan pemerintah melalui Agrinas.

Niat baik ke arah sana pernah disuarakan perusahaan. Hasil audiensi pada 6 Agustus 2026 mencatat kesepakatan antara Agrinas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim.

Kedua pihak sepakat bahwa pengelolaan lahan eks penertiban kawasan hutan wajib memayungi hak masyarakat yang telah beraktivitas di dalamnya.

Skenario kemitraan ini, seperti diuraikan Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas Seger Budiarjo kala itu, akan melibatkan koperasi lokal yang memenuhi syarat. Seleksi mitra akan digelar secara terbuka melalui verifikasi bersama Pemkab Kotim.

Jalur koperasi itu pernah disambut masyarakat adat pengklaim. Sapriyadi, pada mediasi pertama, Selasa (27/10/2026), menyebut pihaknya sangat menyepakati saran pengurus DAD untuk membentuk badan hukum koperasi.

Agrinas justru tercatat absen dalam tiga kali mediasi yang digelar DAD Kotim, yakni pada 27 Oktober, 3 November, dan 9 November 2026.

Menjelang mediasi kedua, menurut Untung, perusahaan itu sempat mengabarkan ingin hadir, tetapi masih menanti arahan pimpinan pusat.

Sikap pasif Agrinas yang terus menutup pintu hingga hari susur lapangan membuat DAD Kotim sangat menyesalkan keputusan perusahaan yang belum mau bertatap muka dengan masyarakat.

”Alangkah baiknya mereka hadir untuk memberikan keterangan, walaupun kami tahu bahwa keputusan itu bukan ada di mereka. Namun, sebaiknya mereka hadir,” kata Untung.

Dari Kebun ke Meja Kapolres

Riak konflik ini juga merambat ke meja penegak hukum. Masyarakat adat pengklaim akhirnya meminta DAD menjembatani komunikasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Kotim untuk menangkal kriminalisasi. Kekhawatiran itu muncul, menurut Sapriyadi, setelah nama Sapran ikut masuk dalam laporan Agrinas ke Polres Kotim.

Lembaran aduan bernomor 008/Wilayah-1/Distrik-HK/APN/X/2026 itu dibubuhi tanda tangan Brigjen TNI (Purn) Ferry Kistiana Arubinata pada 23 Oktober 2026.

Teks aduan memuat 16 nama pengklaim tanpa mencantumkan satu pun pasal pidana. Sapran hanya dikaitkan dengan Blok C 36 dan 37, tanpa uraian perbuatan apa pun.

Ditanya soal tekanan, Sapriyadi mengisahkan momen ketika anggota Brimob bersenjata lengkap berhadapan langsung dengan orang tuanya. Namun, menurut dia, aparat saat itu hanya menjalankan tugas pengamanan.

Tameng pelindung segera dibangun KMHA dengan menyurati Kapolri pada 29 Oktober 2026. Langkah ini merujuk moratorium perkara pidana konflik agraria yang sempat dideklarasikan Kabareskrim saat itu, Komjen Syahardiantono, pada 7 September 2026.

Mereka juga melampirkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 22 Oktober 2025 yang melarang kriminalisasi rakyat kecil.

Cap penerimaan Polres Kotim tampak pada salinan surat yang diterima Kanal Independen. Sapriyadi juga sudah menegaskan kepada ketua tim DAD bahwa masyarakat adat tidak menginginkan kriminalisasi.

”Pada dasarnya, kami berproses sesuai hukum yang berlaku, mengikuti mediasi dan proses lainnya. Hari ini, yang tidak mengikuti, tidak taat aturan, dan tidak mengikuti semua mekanisme penyelesaian ini adalah PT Agrinas itu sendiri,” kata Sapriyadi.

”Apalagi di dalam struktur Agrinas ini ada purnawirawan tentara. Artinya, mereka mempunyai wawasan yang sangat luar biasa. Namun, faktanya sampai detik ini mereka tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Padahal, mediasi ini memiliki asas untuk beriktikad baik,” ujarnya.

DAD Kotim siap berdiri di belakang masyarakat adat. Pengurus DAD bersama kuasa hukum dan tokoh masyarakat, menurut Untung, akan berupaya menemui pucuk pimpinan Polres Kotim setelah kesimpulan tertulis dibuat.

”Kita akan menceritakan kronologis yang sebenarnya tentang lahan yang dimiliki ini sehingga nantinya masyarakat bisa secara leluasa mengelola lahan ini,” kata Untung.

”Intinya, jangan sampai masyarakat kita ditekan,” tegasnya.

Sapriyadi berharap kepolisian dan TNI mengayomi serta membina masyarakat adat.

”Jangan hanya bertujuan mengkriminalisasi, tetapi bina masyarakat adat ini supaya taat aturan dan taat hukum. Jangan ajarkan kami untuk memberontak, tetapi ajarkan kami untuk menaati peraturan itu sendiri,” ujarnya.

Patok-patok beton bertuliskan APN hari itu masih berdiri tegak di atas tanah yang oleh DAD dinyatakan milik masyarakat adat. Deretan penanda itu seakan ikut menanti kesimpulan tertulis DAD yang masih akan disusun. (ign)