• Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, menyoroti pendangkalan alur Sungai Mentaya di Sampit sebagai ancaman serius bagi transportasi laut dan ekonomi setempat, saat kunjungan kerja monitoring kesiapan angkutan Lebaran pada Senin (16/3/2026).
• Syauqie akan menindaklanjuti persoalan pendangkalan sungai tersebut ke tingkat pusat, Komisi V DPR RI, serta mitra terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, karena pengerukan memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga di luar APBN.
• Di sisi lain, Syauqie menilai pelayanan angkutan mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit berjalan cukup baik dengan kondisi penumpang tertib dan fasilitas memadai, serta berharap pelayanan ini tetap konsisten hingga arus balik.
• Selain meninjau Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan, dan Terminal Patih Rumbih, Komisi V DPR RI juga mengecek kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah dan merencanakan sejumlah program pembangunan di Kotawaringin Timur.
• Dalam kunjungannya, Syauqie juga mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang turut meninjau Pelabuhan Sampit serta beberapa kegiatan penyaluran bantuan Presiden dan pasar murah di halaman Museum Kayu Sampit.
SAMPIT, kanalindependen.id – Di tengah kelancaran arus mudik Lebaran 2026, persoalan lama yang belum terselesaikan kembali mencuat. Pendangkalan alur Sungai Mentaya dinilai menjadi ancaman serius bagi kelancaran transportasi laut dan aktivitas ekonomi di Pelabuhan Sampit.
Hal itu disoroti Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (16/3/2026), dalam rangka monitoring kesiapan angkutan Lebaran.
Dalam kunjungannya, Syauqie bersama rombongan meninjau sejumlah simpul transportasi utama di Kota Sampit, mulai dari Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan, hingga Terminal Patih Rumbih.
Namun, di balik pelayanan mudik yang dinilai berjalan baik, ia menegaskan adanya persoalan mendasar yang harus segera ditangani, yakni tingginya sedimentasi di alur Sungai Mentaya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menghambat mobilitas kapal yang selama ini masih bergantung pada kondisi pasang surut air.
”Masalah pendangkalan alur sungai tidak hanya terjadi di Sungai Mentaya, tetapi juga di banyak wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah. Namun, untuk pengerukan alur tidak bisa menggunakan APBN, sehingga perlu kerja sama dengan pihak ketiga,” tegas Syauqie.
Persoalan ini penting untuk ditindaklanjuti. Jika tidak segera ditangani, pendangkalan tersebut dapat mengganggu arus logistik dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Syauqie memastikan akan menindakalanjuti persoalan ini ke tingkat pusat untuk dibahas bersama Komisi V DPR RI serta mitra kerja terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
”Kita harapkan alur yang padat sedimentasi bisa segera dikeruk, karena dampaknya besar bagi perekonomian, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Di sisi lain, dari hasil peninjauan lapangan, ia menilai pelayanan angkutan mudik di Sampit, khususnya di Pelabuhan Sampit, sudah berjalan cukup baik.
Rombongan meninjau langsung posko layanan, terminal penumpang, hingga ke anjungan KM Lawit yang dijadwalkan berangkat pukul 13.00 WIB. Dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 1.400 orang, proses keberangkatan dinilai tertata rapi.
”Kita melihat penumpang tertib dan proses keberangkatan sudah berjalan baik sebelum waktu keberangkatan,” ungkapnya.
Dia juga menilai fasilitas yang disediakan operator kapal serta dukungan dari instansi terkait cukup memadai dalam mendukung kelancaran arus mudik tahun ini.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelayanan tersebut tetap konsisten hingga masa arus balik Lebaran.
”Kami berharap pelayanan ini terus dijaga, baik saat arus mudik maupun arus balik, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
Selain sektor transportasi laut dan udara, Komisi V DPR RI juga melakukan pengecekan terhadap kondisi infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama pemudik di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan itu, Syauqie juga mengungkapkan adanya sejumlah program DPR RI yang direncanakan masuk ke wilayah Kotim, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, serta program di sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Namun, ia meminta masyarakat bersabar karena program-program tersebut masih dalam proses dan akan direalisasikan secara bertahap.
”Insya Allah ada beberapa program yang akan masuk ke Kotim. Kita tunggu sampai bisa direalisasikan,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Kota Sampit, Syauqie juga mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang turut meninjau Pelabuhan Sampit serta kegiatan penyaluran bantuan Presiden RI, Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, Kartu Huma Betang Sejahtera, dan Cek Kesehatan Gratis di halaman Museum Kayu Sampit, Jalan Tjilik Riwut.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan PANsar Murah serta ditutup dengan buka puasa bersama ribuan masyarakat di Rins Ballroom, Jalan Kapten Mulyono. (hgn)
