• Cabai rawit berulang kali menyumbang inflasi signifikan di Sampit pada Februari, Maret, dan Oktober 2026, dengan andil bervariasi.
• Penurunan produksi cabai di sejumlah sentra nasional tercatat sebagai salah satu faktor pendorong inflasi tersebut.
• Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar diskusi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim pada Jumat (20/11).
• Diskusi tersebut berfokus pada lima pokok bahasan, meliputi pola koordinasi dan kolaborasi, penguatan sektor hortikultura lokal, serta penguatan kelembagaan petani.
• TMI Kotim menyatakan komitmennya untuk mendukung kemajuan pertanian daerah, menjembatani petani dan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
SAMPIT, kanalindependen.id – Bentuknya mungil, tetapi daya sengat cabai rawit berulang kali menggoyang catatan inflasi Sampit tahun ini.
Pada Februari 2026, ketika Ramadan mulai bergulir, Sampit mencatat inflasi bulanan 0,61 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur (Kotim) menempatkan cabai rawit di urutan ketiga penyumbangnya dengan andil 0,09 persen, hanya di belakang daging ayam ras dan angkutan udara.
Sebulan kemudian, saat Lebaran tiba, cabai rawit kembali menyumbang andil 0,05 persen terhadap inflasi bulanan Sampit sebesar 0,43 persen.
Jejaknya terbaca lagi pada catatan Oktober 2026, kali ini lewat angka tahunan. Cabai rawit menyumbang andil 0,22 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year) Sampit sebesar 4,72 persen.
Andil itu sama besar dengan minyak goreng dan hanya kalah dari ikan nila, bensin, serta emas perhiasan. Sayur-mayur seperti kacang panjang, ketimun, terong, tomat, dan kangkung ikut berbaris dalam daftar penyumbang yang sama.
Denyut serupa terasa dalam skala nasional. Catatan inflasi Oktober 2026 dari BPS menempatkan cabai merah, cabai rawit, dan tomat di barisan depan pendorong inflasi bulanan, dengan andil masing-masing 0,13 persen, 0,05 persen, dan 0,04 persen.
Sawi hijau, labu siam, dan sawi putih mengekor di belakangnya dengan andil masing-masing 0,01 persen.
BPS juga merekam menyusutnya produksi cabai merah di sejumlah sentra seperti Lombok Timur, Cianjur, dan Banyuwangi, sementara produksi cabai rawit turun di Jember, Sampang, dan Brebes.
Komoditas-komoditas dapur itu bernaung di bawah satu atap: hortikultura. Sektor itulah yang ikut dibawa ke meja perbincangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kotim saat mengetuk pintu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim.
Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) yang dipimpin Muhammad Ridho membuka langkah awal lewat silaturahmi dan diskusi bersama jajaran dinas tersebut.
DPKP diwakili Kepala Bidang Hortikultura karena Kepala DPKP Kotim berhalangan hadir. Absennya pucuk pimpinan dinas tidak mematahkan langkah pengurus untuk tetap berdiskusi dan merajut komunikasi.
Ridho menegaskan, TMI hadir untuk mengambil peran nyata mendukung kemajuan pertanian daerah, tidak berhenti pada urusan membangun eksistensi organisasi.
Organisasi, menurutnya, harus bertumpu pada pola kerja yang jelas, komunikasi yang baik, serta kemampuan membangun hubungan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.
”Pertemuan ini merupakan langkah awal bagi kami untuk membangun komunikasi dan sinergi. Kami menyadari bahwa membangun pertanian tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, kesamaan visi, dan kemauan untuk bekerja bersama. Kami dari kalangan pemuda tani ingin hadir membawa gagasan, belajar, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Ridho, Jumat (20/11).
Lima Bahasan di Meja Dinas
Meja pertemuan itu menjadi ruang bertukar gagasan soal pola, mekanisme, dan sistem kerja yang dapat dirakit antara TMI dan pemerintah daerah, khususnya di sektor pertanian. Lima pokok bahasan mengemuka sepanjang diskusi.
Pertama, pola koordinasi dan komunikasi, yakni membangun jalur yang efektif antara DPD TMI dan DPKP agar aspirasi serta kebutuhan petani mengalir dan tersampaikan dengan baik.
Kedua, sistem kerja dan kolaborasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan lewat pembagian peran serta fungsi yang terang bagi masing-masing pihak.
Kemudian, penguatan sektor hortikultura dengan menggali peluang pengembangan komoditas hortikultura lokal sebagai salah satu potensi unggulan pertanian Kotim.
Selanjutnya, keempat, penguatan kelembagaan petani, yakni mendorong keterlibatan pemuda tani untuk membangun jaringan, memperkokoh kelompok tani, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
Terakhir, pola pendampingan dan tindak lanjut. Poin ini membuka ruang kerja sama untuk memetakan persoalan di lapangan, menyerap aspirasi petani, dan mendorong jalan keluar melalui komunikasi serta koordinasi lintas sektor.
Jalan yang Sudah Dirintis Dinas
Bahasan penguatan hortikultura itu bersambung dengan jalan yang lebih dulu dirintis DPKP. Pada Agustus lalu, DPKP Kotim mengadakan Gelar Teknologi Budidaya Tanaman Melon bersama Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang dirangkai panen melon bersama.
Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto saat itu menggarisbawahi, pertanian modern tidak melulu soal memperluas hamparan lahan.
Peningkatan pengetahuan petani, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mengembangkan hortikultura di Kotim.
DPKP juga mendorong kerja sama dengan kelompok-kelompok tani agar inovasi budidaya tidak mandek sebagai kegiatan percontohan.
Arah penguatan kelompok dan kapasitas petani itulah yang ikut bergema dalam bahasan TMI mengenai kelembagaan petani.
Jembatan di Awal Musim Tanam
Peran sebagai jembatan antara petani dan pemerintah sudah dicanangkan TMI sejak pelantikan pengurus Kotim pada 21 Juli 2026.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) TMI Don Muzakir saat itu menyinggung masih banyaknya kelompok tani yang belum memahami cara mengurus Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memperoleh pupuk, serta mengakses bantuan. Celah itulah, menurutnya, yang hendak diisi TMI lewat pendampingan.
Rencana pendampingan itu hadir di tengah bergesernya status penyuluh di Kotim tahun ini. Yephi pada Juni 2026 menyebut peralihan status penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi pegawai kementerian sejak 1 Januari 2026 membawa penyesuaian dalam pola koordinasi.
Ajakan bersinergi dari TMI juga datang saat petani mulai menatap awal musim tanam. Awal November lalu, Yephi menuturkan, sejumlah petani padi mulai menyiapkan lahan berdasarkan laporan PPL.
Hujan yang baru turun satu-dua kali, menurutnya, belum bisa dijadikan pegangan untuk langsung mengolah lahan karena kondisinya relatif belum stabil.
Dia juga menyebut penanaman akan berjalan bergiliran; tidak semua petani langsung turun menanam pada November, sebagian baru memulai pada Desember.
Sinyal kehati-hatian serupa datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotim.
Kepala BMKG Kotim Mulyono Leo Nardo pada 15 Oktober 2026 memprakirakan musim hujan kali ini berdurasi lebih pendek akibat El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027.
Musim hujan diperkirakan baru tiba pada November, mundur dari kondisi normal yang umumnya datang pada Oktober. Curah hujan pun berpotensi menyusut, sehingga ia meminta warga bijak mengelola air, terutama untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi.
Pemuda Tani dan Pertemuan Lanjutan
TMI memosisikan jajaran pengurusnya sebagai pemuda tani. Sensus Pertanian 2023 merekam potret regenerasi di sektor ini: petani milenial berumur 19 sampai 39 tahun berjumlah 6.183.009 orang, sekitar 21,93 persen dari seluruh petani Indonesia.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat diseminasi hasil sensus pada 4 Desember 2023 menyoroti tren menuanya pekerja sektor pertanian sebagai hal yang perlu diperhatikan guna mendorong regenerasi tenaga kerja pertanian.
Ridho berharap pertemuan awal ini menjadi pintu pembuka bagi jalinan komunikasi dan kolaborasi yang lebih lebar bersama DPKP Kotim.
”Pengurus juga menaruh harap pertemuan lanjutan bersama Kepala DPKP dapat terlaksana untuk membedah lebih dalam peluang kerja sama, pola koordinasi, dan langkah konkret menopang pembangunan pertanian daerah,” tuturnya.
TMI melihat urusan pertanian tidak melulu berputar pada hasil panen. Pembangunan pertanian juga berarti membangun sistem, memperkuat kelembagaan, menyiapkan generasi petani, serta memastikan potensi daerah dikelola secara optimal.
”Pertanian yang kokoh tumbuh dari paduan kebijakan, kolaborasi, keberanian berinovasi, dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat,” tegas Ridho. (ign)