• Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjadi sorotan warganet setelah dua video viral yang memperlihatkan gaya bicaranya saat menjelaskan bantuan air bersih (13/9/2026) dan tingkat keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebesar 30 persen.
• Keriuhan warganet yang menertawakan logat Gubernur disebut mengalihkan perhatian dari isu serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng, yang menurut data resmi mencapai 7.634,46 hektare (per 24 Agustus 2026) namun diperkirakan Walhi Kalteng seluas 45.000 hingga 68.000 hektare.
• Status penanganan karhutla di Kalteng telah dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026, dengan Kotawaringin Timur mencatat titik panas dan luasan terbakar tertinggi, sedangkan Palangka Raya frekuensi kejadian terbanyak.
• Pengamat hukum dan kebijakan publik Gumarang menilai fenomena viral ini sebagai "gorengan politik" yang tidak substantif dan menyerukan agar kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan serta kinerja penanganan karhutla, bukan pada logat atau aksen bicara.
PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.
”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.
Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”
“Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.
Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.
Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.
Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.
Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.
Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.
Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.
Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.
Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.
Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.
Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.
”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).
Substansi yang Hilang di Balik Transkrip
Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.
Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.
Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.
Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.
”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.
”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.
Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.
Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.
Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.
Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.
Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.
Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.
Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.
Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.
Sains Bahasa Membaca Selip Lidah
Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.
Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.
Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.
Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.
Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.
Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).
Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.
Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.
Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.
Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.
Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.
Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.
Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen
Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.
“Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.
Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.
Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.
Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.
Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.
Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.
Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.
”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.
Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik
Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.
Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.
Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.
Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.
Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.
Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.
Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.
Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.
Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.
Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.
Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.
Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.
Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.
Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)
