• Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diwajibkan mengikuti program "Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS)".
• Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Kotim Nomor 400.13/211/DPPPAPPKB.5/2026.
• ASN yang memiliki anak usia PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat, wajib mengisi formulir pelaporan dan mengunggah dokumentasi kegiatan mengantar anak pada hari pertama sekolah melalui tautan digital yang disediakan.
• Bupati Kotim, Halikinnor, menegaskan bahwa keterlibatan ayah bertujuan memberikan dukungan psikologis, membangun kedekatan emosional anak, dan menjadikan ASN sebagai teladan dalam pengasuhan.
• Pelaksanaan gerakan GAMAS ini akan menyesuaikan dengan jadwal hari pertama masuk sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini dituntut untuk mengambil peran yang lebih mendalam dalam sirkuit pengasuhan anak melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Kebijakan ini tidak hanya sekadar mengimbau kehadiran fisik para ayah di lembaga pendidikan, melainkan telah ditingkatkan menjadi kewajiban administratif di mana para ASN diwajibkan melaporkan keikutsertaan mereka lengkap dengan bukti dokumentasi kegiatan.
Kewajiban Dokumentasi Mandiri Lewat Surat Edaran Bupati
Melalui ketetapan resmi yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kotim Nomor 400.13/211/DPPPAPPKB.5/2026, seluruh ASN yang tercatat memiliki anak usia sekolah diinstruksikan untuk mengisi formulir pelaporan khusus. Tidak berhenti di situ, mereka juga diwajibkan mengunggah berkas dokumentasi kegiatan secara mandiri melalui tautan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Bupati Kotim, Halikinnor, memberikan penegasan kuat bahwa keterlibatan figur ayah dalam sirkuit pendidikan anak tidak boleh hanya berakhir sebagai simbol atau slogan semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada momen krusial seperti hari pertama masuk sekolah dinilai mampu memberikan suntikan dukungan psikologis yang masif serta membangun sirkuit kedekatan emosional dengan anak.
“Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan dimaksud, ASN diharapkan mengisi formulir pelaporan dan mengunggah dokumentasi kegiatan secara mandiri melalui tautan yang telah disediakan,” urai Halikinnor saat memberikan penegasan regulasi pada Jum’at (10/7).
Cakupan Lintas Jenjang dan Tuntutan Menjadi Teladan Publik
Halikinnor menegaskan bahwa sebagai aparatur negara, ASN harus mampu menjadi cerminan and teladan bagi masyarakat luas dalam membangun pola pengasuhan sehat yang melibatkan partisipasi aktif kedua orang tua.
“ASN diharapkan menjadi teladan. Gerakan ini bukan hanya tentang mengantar anak ke sekolah, tetapi bagaimana orang tua hadir dan memberikan perhatian terhadap perjalanan pendidikan anak,” katanya.
Manifes Gerakan GAMAS ini resmi berlaku secara mengikat bagi ASN yang memiliki anak pada berbagai sirkuit jenjang pendidikan, meliputi: Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD), jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Adapun sirkuit pelaksanaan di lapangan akan menyesuaikan dengan jadwal hari pertama masuk sekolah di masing-masing lembaga pendidikan. Selain diwajibkan mengikuti sirkuit kegiatan internal tersebut, para ASN juga dituntut untuk aktif menyosialisasikan gerakan GAMAS ini kepada keluarga, kerabat, hingga sirkuit lingkungan sekitar agar kesadaran makro mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dapat meluas secara agresif.
Kewajiban mengisi formulir and menyetor foto dokumentasi mengantar anak ke sekolah bagi ASN Kotim lewat gerakan GAMAS adalah potret nyata dari reduksionisme nilai pengasuhan yang kini dikerdilkan menjadi sekadar beban administrasi birokrasi. Niat Bupati Halikinnor untuk menghadirkan peran ayah dalam pendidikan anak secara psikologis adalah langkah moral yang baik. Namun, memaksakan kehadiran emosional tersebut lewat Surat Edaran yang diikat dengan kewajiban unggah tautan mandiri justru berisiko melahirkan budaya formalitas kepatuhan semu (tokenistic compliance). Kehadiran ayah di hari pertama sekolah yang seharusnya didasari oleh ketulusan and kasih sayang murni, kini bergeser maknanya menjadi sekadar ritual “kejar setoran foto” demi menggugurkan kewajiban dinas.
Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam. Mengubah pola asuh yang mengabaikan peran ayah tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan cara memaksa ASN mengisi formulir pelaporan di hari pertama sekolah. Apakah pemerintah daerah menjamin bahwa setelah foto diunggah, sang ayah akan tetap hadir dalam proses belajar anak di hari-hari berikutnya? Tentu tidak. Ini adalah bentuk gimmick administratif yang hanya memperpanjang rantai pelaporan tidak produktif bagi ASN yang sudah dibebani tugas kerja harian.
Bupati Kotim and DPPPAPPKB seharusnya fokus pada kebijakan makro yang lebih substansial: berikan dispensasi jam kerja yang fleksibel bagi para ayah saat anak mereka sakit, sediakan ruang konseling keluarga di tingkat dinas, and evaluasi beban kerja ASN agar mereka memiliki waktu berkualitas di rumah tanpa perlu terdistraksi oleh kewajiban pamer foto birokrasi.
Negara tidak perlu bertindak sebagai mandor pelapor moralitas domestik warganya. Jangan sampai gerakan GAMAS ini hanya menjadi ajang pamer data statistik di atas meja Bupati untuk mengklaim keberhasilan program, sementara di tingkat tapak keluarga, anak-anak ASN tetap kehilangan figur ayah yang sesungguhnya karena waktu mereka habis terkuras oleh tuntutan administrasi negara yang ugal-ugalan. (***)
