Kandasnya Tuah Jenderal: Anomali Suara Kotim, Jalan Berliku Gerindra Merebut Kursi Ketua DPRD

SAMPIT, kanalindependen.id – Kertas suara di Kotawaringin Timur (Kotim) seolah menyimpan dua takdir yang saling bertolak belakang pada Februari 2024.

Nama Prabowo Subianto menerjang bagai gelombang pasang, meraup 165.244 suara dan menyapu nyaris 70 persen dukungan sah di kabupaten ini.

Namun, pesona sang jenderal sontak lenyap begitu pemilih membentangkan lembar surat suara untuk DPRD kabupaten.

Partai Gerindra hanya mampu memungut 32.648 suara. Sebaliknya, PDI Perjuangan (PDIP) melenggang nyaman membawa 56.203 suara.

Angka milik PDIP itu membengkak lebih dari dua kali lipat melampaui perolehan calon presiden yang mereka usung sendiri: Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya meraih 24.368 suara di Kotim.

Dua lembar kertas suara dengan riwayat kontras itu kini menjadi peta navigasi bagi Gerindra. Sabtu (31/10/2026), Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Tengah (Kalteng) Iwan Kurniawan memancangkan target ambisius di hadapan sekitar 400 kader dan simpatisan dari 17 kecamatan.

Targetnya terang benderang. Gerindra harus menang di Kotim dan merebut kursi Ketua DPRD yang kini digenggam erat oleh Rimbun dari PDIP.

”Menghadapi 2029 tentu kami lebih optimistis dan lebih yakin. Harapan sekaligus doa saya, Gerindra di Kotim bisa menjadi pemenang. Kalau sekarang Pak Juliansyah Wakil Ketua DPRD, insyaallah 2029 beliau akan menjadi Ketua DPRD Kotim,” kata Iwan dalam pendidikan politik Gerindra Kotim tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Ketua DPC Gerindra Kotim yang juga Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah, anggota Fraksi Gerindra DPRD Kotim, serta anggota DPRD Kalteng.

Saat Pilkada 2024, Irawati merupakan politikus PDIP, partai yang menaungi karier politiknya bersama Halikinnor.

Iwan menegaskan target kemenangan itu menuntut mesin partai dipanaskan sejak dini lewat konsolidasi organisasi dan penguatan kader.

Data Pemilu 2024 dan pergeseran bandul hukum kepemiluan memperlihatkan misi itu harus mendaki dua tebing terjal.

Tebing pertama adalah angka. PDIP unggul 23.555 suara atas Gerindra dan menyapu bersih kemenangan suara partai di kelima daerah pemilihan (dapil). Tebing kedua ada pada kalender.

Bila Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 dieksekusi, pemilihan anggota DPRD kabupaten tidak lagi menempel pada Pilpres 2029, melainkan bergulir paling cepat pada 2031.

Nama Prabowo, yang pada 2024 pun tak banyak meneteskan tuah ke kursi dewan, dipastikan absen dari surat suara hari itu.

Ekor Jas yang Pendek

Limpahan suara dari popularitas tokoh sentral calon presiden kepada partai pengusungnya kerap diistilahkan sebagai efek ekor jas.

Bagi Gerindra Kotim, kain ekor jas itu ternyata terlampau pendek. Suara Gerindra untuk tingkat DPRD Kotim hanya setara kira-kira seperlima dari daya jelajah suara Prabowo.

Secara matematis, paling banyak hanya satu dari lima pemilih Prabowo yang sudi menitipkan suara untuk caleg Gerindra daerah.

Pola yang melompat jauh ke arah berlawanan justru menetas di kubu PDIP. Suara partai banteng ini untuk level DPRD menggelembung 2,3 kali lipat melampaui suara Ganjar-Mahfud.

Sekalipun seluruh loyalis Ganjar solid mencoblos PDIP, masih tersisa sedikitnya 31 ribu pencoblos PDIP di surat suara dewan yang menolak memilih Ganjar-Mahfud di surat suara presiden.

Fenomena belah tiket ini kembali memantul sembilan bulan kemudian. Pilkada 27 November 2024 menjadi palagan ketika pasangan petahana Halikinnor-Irawati, yang diusung PDIP, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, dan PPP, berhasil meraih 79.210 suara.

Mereka menundukkan Sanidin-Siyono (diusung Gerindra, Golkar, dan PKS) yang mengantongi 70.778 suara. Pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali-Paisal Damarsing mengikuti di belakang dengan 50.061 suara.

Kubu Sanidin-Siyono sempat melawan hasil pilkada hingga ke ruang sidang MK dengan sederet dalil, mulai dari pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa hingga praktik politik uang.

Mahkamah menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima karena tersandung syarat ambang batas: selisih kedua pasangan 8.432 suara atau 4,21 persen, jauh di atas batas maksimal 1,5 persen. Hakim konstitusi juga menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pola anomali pemilih Kotim justru mengemuka pada hari pencoblosan yang sama di level provinsi. Pemilih memenangkan jagoan Gerindra untuk kursi Kalteng 1.

Agustiar Sabran-Edy Pratowo meraih 87.140 suara di Kotim, unggul tipis 857 suara di atas Nadalsyah-Supian Hadi yang mengantongi 86.283 suara.

Agustiar-Edy diusung Gerindra, PAN, PKS, dan PSI, sedangkan Nadalsyah-Supian Hadi diusung Demokrat dan PDIP. Agustiar sendiri merupakan figur yang baru menanggalkan seragam PDIP dan melompat ke Gerindra pada Juli 2024.

Hari itu, Kotim meracik kekuasaannya sendiri: memberi jalan kemenangan bagi calon gubernur Gerindra, sekaligus mengunci takhta calon bupati PDIP.

Tiga Periode Palu di Tangan Banteng

Palu kekuasaan DPRD Kotim seolah sudah berakar di tangan PDIP setidaknya sejak periode 2014-2019. Jhon Krisli dari PDIP memegang palu di penghujung periode itu. Rinie kemudian meneruskan estafet kepemimpinan dewan pada 2019-2024.

Kini palu itu diketuk oleh Rimbun, didampingi Juliansyah dari Gerindra yang duduk di kursi Wakil Ketua I.

Pada Pemilu 2014, PDIP meraih delapan kursi, sedangkan Gerindra masih merajut kekuatan bersama PPP dan PKS dalam satu fraksi gabungan berisi enam anggota. Lima tahun kemudian PDIP mendapat tujuh kursi dan Gerindra lima.

Pada 2024, mesin PDIP meraung mengamankan sepuluh kursi, sementara Gerindra hanya menambah satu kursi menjadi enam. Gerindra memang sukses memanjat dari luar jajaran pimpinan menuju kursi Wakil Ketua I.

Namun, laju PDIP jauh lebih kencang: ketika Gerindra hanya menambah satu amunisi, PDIP sukses meraup tiga kursi tambahan. Mengacu pada 226.313 suara sah DPRD Kotim, PDIP menelan hampir seperempat kue elektoral, meninggalkan Gerindra yang tertahan di kisaran 14 persen.

Pada Maret 2024, Halikinnor selaku Ketua DPC PDIP Kotim menegaskan kemenangan sepuluh kursi itu bukan kebetulan.

Hasil tersebut lahir dari keringat kerja sama para caleg dengan struktur partai dari tingkat ranting, pimpinan anak cabang (PAC), hingga ke DPC.

Keunggulan banteng menyebar merata. Basis pertahanannya menghujam kuat di jantung kota. Dapil 1, yang memeluk kawasan Mentawa Baru Ketapang, menyumbangkan 15.956 suara bagi PDIP, hampir dua setengah kali lipat melampaui suara Gerindra (6.514).

Pertarungan memperebutkan sejengkal tanah justru meletup di utara. Dapil 5, yang meliputi enam kecamatan, merekam jarak tipis 11.335 suara PDIP melawan 10.426 suara Gerindra.

Dapil 2 (Baamang dan Seranau) juga mencatat kompetisi ketat dengan 7.532 suara PDIP berbanding 6.445 suara Gerindra.

Kawasan Dapil 5 turut menyuguhkan ironi elektoral tersendiri. Wilayah ini menjadi satu-satunya palagan tempat Gerindra sukses meraih dua kursi, mengimbangi kedigdayaan PDIP.

Juliansyah meraup 3.078 suara, memuncaki perolehan di dapil itu sekaligus melewati angka Rimbun yang mendapat 2.273 suara.

Rambat dari Gerindra juga tampil sebagai pengumpul suara perorangan tertinggi di Dapil 2. Meski begitu, mahkota suara perorangan tertinggi se-Kotim tetap direngkuh kader PDIP, Angga Aditya Nugraha, dengan tabungan 5.131 suara dari Dapil 1.

Regulasi menetapkan bahwa palu ketua dewan tidak ditentukan oleh kehebatan individu. Kursi ketua mutlak menjadi milik partai dengan kursi terbanyak, dan bila jumlah kursi berimbang, perolehan suara total partai menjadi penentunya.

Kanal Independen membedah kalkulasi pembagian kursi menggunakan Sainte-Laguë, metode yang dipakai KPU. Hitungan ini menyingkap celah kursi yang sebenarnya lebih tipis dari bayangan sepuluh lawan enam, tetapi tetap membutuhkan daya ungkit besar untuk ditembus.

Lewat asumsi suara partai lain stagnan, Gerindra hanya membutuhkan suntikan sekitar 1.090 suara di Dapil 2 dan 3.060 suara di Dapil 1. Margin ini cukup untuk merebut kursi terakhir milik PDIP di kedua dapil tersebut.

Skema ideal ini baru mampu memaksa kedudukan menjadi imbang delapan lawan delapan. Sayangnya bagi Gerindra, palu ketua akan kembali diputuskan lewat akumulasi suara total, medan tempat PDIP masih memimpin dengan jarak yang teramat renggang.

Sebaliknya, PDIP justru hanya kekurangan sekitar 970 suara di Dapil 4 dan sekitar 1.220 suara di Dapil 3 untuk mengekspansi kekuasaannya menjadi dua belas kursi.

Posisi Gerindra sebagai runner-up pun terus ditempel ketat. Golkar mengintai dengan 29.492 suara, hanya berjarak 3.156 pemilih di punggung Gerindra.

Peta serupa memantul di tingkat provinsi. Pada Pileg 2024, PDIP dan Golkar masing-masing berbagi kekuasaan sebagai pemenang kursi DPRD di enam kabupaten/kota, sedangkan panji Gerindra hanya berkibar di Sukamara.

Kalender yang Bergeser

Iwan meneropong peta waktu melalui kacamata Pemilu 2029.

”Kalau 2026 ini masih sedikit santai. Namun, memasuki 2027 kita sudah masuk tahun politik. Biasanya mulai menghangat. Menjelang 2028 akan lebih panas lagi, dan 2029 merupakan hari pelaksanaannya,” urainya merinci tahapan.

Kalkulasi waktu itu amat presisi untuk hajatan pemilu nasional. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK secara resmi memisahkan pemilu nasional (memilih DPR, DPD, presiden/wakil presiden) dari rel pemilu daerah (memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta kepala daerah).

Pemilu daerah dititahkan berlangsung paling cepat dua tahun dan selambatnya dua tahun enam bulan dihitung sejak pelantikan pejabat hasil pemilu nasional.

Bersandar pada putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut, pemilu daerah diproyeksikan baru akan berdentang pada 2031.

Aturan turunannya kini terus digodok di Senayan. Pada 8 Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, didapuk menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu.

Komisi II mematok target draf RUU ini rampung pada Desember 2026 dan sah menjadi undang-undang selambatnya Maret 2027. Iwan Kurniawan sendiri tercatat duduk di Komisi II, komisi yang membidani regulasi ini.

Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, tepat pada hari putusan MK dilahirkan, menyodorkan opsi perpanjangan masa jabatan sebagai satu-satunya jalan transisi bagi anggota DPRD.

Sebulan berselang pada Juli 2025, Bahtra menyebut parlemen tengah mengonstruksi fondasi hukum agar pemilihan DPRD dan pilkada dapat digeser mulus ke 2031.

Hingga lembar kalender Oktober 2026 ditutup, payung hukum khusus yang menjamin masa transisi anggota dewan hasil Pemilu 2024 belum juga terbit.

Ketidakpastian ini diwarnai wacana tandingan yang merembes dari politikus PKS Hidayat Nur Wahid pada akhir Oktober, yang menyarankan pemisahan jadwal pileg, pilpres, dan pilkada sebagai jalan keluar menggantikan konsep pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Bila skenario MK dijalankan penuh, perebutan takhta Ketua DPRD Kotim kelak akan beririsan langsung dengan arena pemilihan bupati.

Kursi eksekutif pada kontestasi itu akan menjadi arena terbuka bursa calon baru, sebab Halikinnor telah terkunci batas aturan dan tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai bupati.

Selama regulasi transisi masih mengambang, ujung masa bakti Rimbun dan anggota dewan hasil Pemilu 2024 lainnya tetap terselimuti kabut tanda tanya.

Angin Jakarta, Asap Kotim

Gerindra menyongsong tahun politik berbekal embusan angin segar dari statistik nasional. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 12-20 Oktober 2026 menahbiskan Gerindra di pucuk klasemen elektabilitas dengan 23,1 persen, mengasapi PDIP (11,6 persen) dan Golkar (10,7 persen).

Meski berdiri di puncak survei partai, Gerindra tetap memikul rapor kinerja kabinet yang dipimpin ketua umumnya. Poltracking memotret kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada awal Oktober berada di angka 55,3 persen, merosot 22,8 poin dari titik 78,1 persen pada setahun sebelumnya.

Potret lebih suram ditangkap oleh survei IndocPolls yang meletakkan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana pada jurang kepuasan terendah antarbidang dengan 31,3 persen.

Angka ini tertekan akibat rentetan ketidakpuasan publik merespons bencana alam serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tuntutan agar karhutla dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional terus bergema, salah satunya disuarakan mahasiswa dalam aksi di Bandung pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kotim sendiri telah dipaksa menelan asap karhutla sejak pertengahan tahun. Sebuah krisis yang memaksa BNPB mengerahkan dua helikopter pengebom air ke langit Kotim pada Juli 2026.

Kedua partai penguasa dewan sama-sama menjadikan isu ini sebagai ruang unjuk keberpihakan. Rimbun pada 26 Agustus menuntut aparat penegak hukum membongkar transparan korporasi yang terlibat karhutla.

Dia kemudian mengkristalkan tuntutannya dengan mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional pada 21 September.

Langkah itu disusul kritik tajam pada 2 Oktober, saat ia menuding Inpres Nomor 11 Tahun 2026 berpotensi menggilas kearifan peladang tradisional Dayak.

Iwan turut menyuarakan nada keras pada hari yang sama dengan acara konsolidasi partainya. Ia mendorong hukum ditegakkan tanpa kompromi terhadap korporasi yang terbukti memantik api, termasuk menjatuhkan sanksi pencabutan hak guna usaha (HGU).

Desakan ini meluncur tepat di belakang langkah Polda Kalteng yang telah berani menetapkan dua korporasi sebagai tersangka.

”Kalau memang kesalahannya fatal, tidak menutup kemungkinan HGU-nya dicabut,” tegas Iwan.

Pesan kritis ini melengkapi instruksi Iwan agar kader tidak hanya menjadi mesin pemilu, tetapi juga mata dan telinga yang mengawal kebijakan pemerintah.

Secara konstelasi nasional, PDIP kini menempatkan diri sebagai jangkar penyeimbang dan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar ring kekuasaan eksekutif.

Adapun Gerindra menjadi sumbu penggerak pemerintahan pusat sekaligus memegang kendali eksekutif Kalteng lewat tangan Agustiar Sabran.

Konsolidasi dari Kecamatan

Gerindra memilih merawat akar dari bawah. Juliansyah memastikan konsolidasi internal kini diarahkan untuk memperkuat kader, terutama memanaskan mesin di tingkat kecamatan.

Dia mengungkapkan, partainya juga tetap membuka pintu dengan mengundang perwakilan partai lain sebagai bentuk penghormatan dan etika komunikasi politik.

Selain perburuan kursi dewan lokal, Iwan memastikan bandul partai tidak melupakan tugas besarnya untuk panggung nasional.

”Untuk Pilpres 2029, kami akan berbuat maksimal untuk kembali memenangkan Pak Prabowo untuk kedua kalinya,” tegasnya.

Kontestasi presiden tersebut dipastikan akan tetap terjangkar pada jadwal 2029. Namun, bila putusan MK dijalankan sepenuhnya, arena pertempuran untuk merebut palu Ketua DPRD Kotim baru akan ditabuh sedikitnya dua tahun kemudian.

Menatap proyeksi tahun 2031, Gerindra dituntut bertempur dengan keringat dan daya ledaknya sendiri. Berusaha memecahkan mitos banteng di Kotim murni tanpa pesona nama Prabowo di selembar kertas suara. (ign)