- Gibran menutup 753 hari masa jabatannya sebagai wakil presiden dengan sikap bertolak belakang: memilih bungkam dari cecaran wartawan di Senayan, tetapi memajang beruntun 26 video di akun TikTok-nya dalam semalam.
- Kesaksian jurnalis yang menempelnya sejak masa kampanye menyibak watak asli Gibran di luar sorotan kamera. Ia kerap membalik peran dengan mencecar wartawan dan diam-diam mengawasi program pemerintah dari balik layar.
- Tiga versi berbeda mengiringi kejatuhan kursi RI-2. Gibran membantah keras keputusannya berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah, sementara Presiden Prabowo menyinggung syarat administratif dan laporan Tempo mengungkap adanya tekanan pemakzulan.
Kanalindependen.id – Bagi para jurnalis yang mengekor rombongannya, Gibran Rakabuming Raka kerap mengubah kebiasaan setiap kali selesai menyambangi pasar, sekolah, atau kampung korban bencana.
Sang wapres yang baru saja meletakkan jabatannya itu membalik peran. Bukannya bersiap menjawab, Gibran justru berbalik menanyai wartawan. Setidaknya begitu kesaksian seorang peliput yang menempelnya sejak masa kampanye.
”Eh, kalian tadi dapat apa di sana? Kalian lihat enggak ada ibu-ibu bersama anaknya sakit,” kata Theressia Silalahi menirukan Gibran.
Theressia merupakan reporter B-Universe yang bertugas di Istana Wakil Presiden dan menulis untuk BeritaSatu.
Cerita dari balik layar itu ia bagikan dalam program Meja Redaksi yang diunggah ke kanal YouTube BeritaSatu pada Jumat, 13 November 2026, sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Potongan kesaksian dari jurnalis yang mengikutinya sejak kampanye 2023 itu lalu menyebar ke TikTok dan X, dan ditonton ratusan ribu kali.
Namun, cerita soal sisi interaktif itu berbenturan tajam dengan catatan media. Gibran selama ini lekat dengan citra pelit meladeni wawancara cegat.
Pola irit bicara itu memuncak secara mencolok pada pekan terakhirnya menjabat, melahirkan sebuah kontras. Saat ia menolak bersuara di dunia nyata, akun pribadinya justru bergerak sebaliknya.
Selasa malam, 10 November 2026, hingga dini hari keesokannya, akun TikTok-nya yang lebih dari 40 hari sunyi tiba-tiba memajang 26 video kegiatan.
Rabu malam, konferensi pers yang sempat dijadwalkan Istana Wapres mendadak menguap tanpa penjelasan resmi.
Kamis siang, tak satu pun pertanyaan wartawan ia jawab saat menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung MPR.
Kesaksian dari dalam rombongan dan jejak digital itu memperlihatkan sisi lain Gibran yang jarang dibicarakan: irit bicara di hadapan jurnalis, tetapi riuh di kanal yang ia kendalikan sendiri. Ia meninggalkan kursi wapres setelah 753 hari menjabat dan menjadi wapres kedua yang mundur di tengah masa jabatan setelah Mohammad Hatta pada 1956.
Kursi itu sendiri membawa beban masa lalu yang menempel sejak 2023, yakni julukan ”anak haram konstitusi”. Majalah Tempo memakainya sebagai judul opini dan Mahfud MD mengulangnya, merujuk jalan pencalonan Gibran yang terbuka lewat putusan Mahkamah Konstitusi ketika lembaga itu dipimpin pamannya sendiri.
Wartawan yang Menempel Sejak Kampanye
Dalam acara itu, Theressia diperkenalkan sebagai wartawan yang dekat dengan Gibran.
”Beliau ini cukup pendiam, tidak terlalu banyak ngomong. Tapi kalau sekalinya ngomong, kita merasa ini bercanda apa beneran sih,” kata Theressia.
Dia menyebut Gibran sangat memperhatikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke kota mana pun rombongan bergerak, menurut Theressia, Gibran selalu membuka kotak makan anak-anak untuk memastikan rasanya.
Pada satu kunjungan yang lokasinya tak lagi diingat Theressia, Gibran berterus terang soal menu yang ia periksa.
”Wah, ini mah enggak enak makanannya. Ini untuk anak kecil, anak saya juga bakal enggak suka kayak gini,” kata Theressia menirukan Gibran.
Gibran, kata Theressia, juga kerap meminta wartawan menyorot daerah yang luput dari perhatian.
”Coba kalian lihat, daerah ini masih belum terlihat loh. Coba kalian angkatlah yang baik-baik,” kata Theressia menirukan pesan Gibran.
Menurut Theressia, rombongan bisa menyinggahi delapan hingga sepuluh titik dalam sehari, dan pasar nyaris tak pernah terlewat.
Prabowo Subianto menyebut intensitas serupa dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis, 12 November 2026.
Selama dua tahun, kata Presiden, Gibran mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah.
Kisah paling personal datang dari kampung halaman Theressia. Saat banjir besar melanda Sibolga, Sumatera Utara, pada akhir November 2025, ia bercerita kepada Gibran tentang keluarganya, dan Gibran mencatat letak rumah mereka.
Belakangan, menurut Theressia, Gibran berangkat ke Sibolga, dan kunjungan itu sampai tepat di rumah keluarganya. Theressia mengaku tak tahu apakah hal itu kebetulan.
”Mas Gibran sudah di sini. Terima kasih, kami sudah dibantu untuk bisa makan, dapat internet,” kata Theressia menirukan kabar dari keluarganya.
Dari pengalaman itu, Theressia melukiskan Gibran dengan satu kalimat.
”Laki-laki yang action-nya itu di belakang, tapi silent di depan,” ujarnya.
Theressia juga bercerita, sebelum bertemu Prabowo, Gibran sempat pulang ke Solo pada subuh hari untuk meminta restu ayahnya, dan Jokowi merestuinya.
Majalah Tempo edisi 15 November 2026 mencatat perjalanan kilat itu dengan versi berbeda.
Pesawat yang membawa Gibran lepas landas menuju Solo sekitar pukul 02.45 WIB pada Selasa, 10 November, dan ia hanya satu jam berada di rumah ayahnya.
Menurut empat narasumber Tempo, Jokowi menyarankan putranya lebih dulu membuktikan keabsahan pendidikannya di pengadilan dengan menghadirkan teman-teman sekolahnya di Singapura dan Australia.
Para wartawan peliput RI-2 sendiri, kata Theressia, tak pernah diajak bicara soal dinamika besar itu dan baru mengetahuinya dari pemberitaan.
Kepada mereka seusai acara perpisahan, Gibran hanya menyampaikan keinginannya agar dinamika politik tidak berkepanjangan.
Dia juga sempat menyebut akan berfokus ke bisnis, rencana yang menurut tiga narasumber Tempo juga ia sampaikan kepada Prabowo.
Soal kedekatan itu, Theressia terang-terangan menyebut bahwa timnya mendapat proyek liputan dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
Beberapa hari sebelum tampil di Meja Redaksi, ia berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Setwapres untuk proyek tersebut.
”Kebetulan kami dapat projek dari Setwapres untuk ke sana, untuk melihat secara langsung bagaimana IKN sebenarnya,” kata Theressia.
Hingga Senin malam, 16 November 2026, video Meja Redaksi itu ditonton lebih dari 85 ribu kali di YouTube, sementara potongannya di akun TikTok @m.bahrunnajach ditonton lebih dari 520 ribu kali. Tanggapan warganet di X terbelah.
”Kalo wartawan yang ikut dia aja sampe termehek-mehek, berarti orang ini memang luar biasa hebat,” tulis akun @leuven2019.
Akun @mamoth92, yang dalam unggahan lain mengaku pernah bertugas sebagai jurnalis Istana, meragukan kesaksian tersebut.
”Ini wartawan apa ya? Kok sering beda dengan kabar faktual dari masyarakat yang dikunjungi ya,” tulisnya.
Diam di Depan Wartawan, Riuh di Akun Sendiri
Saat pertama kali diperkenalkan kepada awak media, Gibran justru meninggikan nada. Senin pagi, 20 Oktober 2014, sebelum Joko Widodo berangkat ke Gedung MPR untuk mengucap sumpah sebagai presiden, sang ayah memperkenalkan putra sulungnya kepada para wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, kawasan Taman Suropati, seperti dicatat RMOL.
Pengusaha katering asal Solo yang saat itu berusia 27 tahun tersebut sempat menunjuk ke arah wartawan.
Liputan6.com melaporkan, Gibran kesal karena sebuah media menjulukinya ”anak haram” Jokowi lantaran tak pernah ikut kampanye ayahnya pada Pilpres 2014.
”Kalian media tidak jelas. Saya tidak ikut Bapak karena kerja. Saya kan kerja, bukan pengangguran,” kata Gibran ketika itu.
Sembilan tahun kemudian, pelajaran soal diam datang dari partai yang membesarkannya. Senin, 22 Mei 2023, Gibran dipanggil DPP PDI Perjuangan setelah menemani Prabowo bertemu relawan di Solo.
Hari itu, Megawati Soekarnoputri lewat akun Instagram resmi DPP PDIP mengingatkan Gibran agar tidak banyak bicara.
”Strategi diam adalah emas ketika menghadapi berbagai manuver tokoh-tokoh politik menjelang Pemilu 2024,” ujar Megawati.
Esoknya, di Balai Kota Solo, Gibran mengungkap pesan Megawati yang paling diingat, yang disampaikan lewat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
”Diam. Wis, aku tak meneng,” kata Gibran, seperti dikutip Detik.com.
Dalam bahasa Jawa, kalimat itu kurang lebih berarti: sudah, saya diam saja. Sikap itu kembali tampak di masa kampanye.
Ditanya mengapa begitu irit bicara, Gibran menjawab singkat di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ”Ya memang seperti itu,” ujar Gibran, seperti dikutip Kompas.com.
Pola tersebut berlanjut setelah ia terpilih. Sore 17 Agustus 2024, Gibran, yang saat itu wapres terpilih, dua kali menghindari wartawan seusai upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, sementara Wapres Ma’ruf Amin masih sempat menjawab sejumlah pertanyaan.
Tiga pekan setelah dilantik, saat meninjau hari kedua posko Lapor Mas Wapres pada 12 November 2024, Gibran enggan diwawancarai dan memilih pergi, seperti dilaporkan Tirto.
Karima, mantan jurnalis yang kini membuat konten sosial politik, menyorot kebiasaan itu lewat unggahan di X.
”Saya awal-awal nyebut bagaimana wakil presiden sering melengos dari teman-teman wartawan yang nempel wapres,” kata Karima kepada Magdalene, akhir 2024.
Ruang bertanya bagi jurnalis di lapangan juga kerap menyempit. Saat Gibran berkunjung ke Situbondo, Jawa Timur, Jumat, 10 Juli 2026, Memorandum Disway melaporkan Kodim 0823/Situbondo hanya menerbitkan lima kartu liputan.
Wartawan dari sepuluh media, termasuk Antara, RRI, dan Kompas TV, tertahan di warung kopi dekat pintu keluar tol Situbondo Barat.
Akun pribadinya justru riuh menjelang ia mundur. Akun Instagram @gibran_rakabuming yang sepi unggahan sejak 30 September mendadak memuat hingga 26 konten video dalam sehari, bertepatan dengan hari Gibran menemui Prabowo.
Penelusuran Kanal Independen menemukan pola serupa di akun TikTok terverifikasi @gibran_rakabuming yang diikuti sekitar 6,5 juta akun.
Unggahan terakhirnya sebelum itu tercatat pada 30 September 2026, sehingga rentang sunyinya melewati putusan MK soal ijazahnya pada 6 Oktober 2026.
Mulai pukul 19.23 WIB pada Selasa, 10 November 2026, hingga pukul 01.18 WIB keesokan harinya, akun itu memajang 26 video kegiatan selama menjabat. Hingga Senin malam, 16 November 2026, ke-26 video itu ditonton sekitar 58 juta kali.
Theressia bercerita, para wartawan pernah menanyakan mengapa kegiatan Gibran tak lagi diunggah, dan Gibran menjawab sedang malas memegang media sosial. Ketika 26 video itu muncul beruntun, mereka kembali bertanya.
”Ya enggak apa-apa, biar di-upload semua,” kata Theressia menirukan jawaban Gibran.
Selasa itu, sebelum unggahan beruntun dimulai, Gibran memberi keterangan pers di Istana Wapres seusai bertemu Prabowo. Dalam jumpa pers itu ia tak menyinggung sedikit pun soal niat mundur dan hanya bercerita tentang masukan Prabowo.
”Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.
Rabu sore, 11 November 2026, menurut Tempo, Gibran menjemput Prabowo yang pulang dari Aceh di Bandara Halim Perdanakusuma.
Dia menunggu hampir setengah jam, hanya ditemani empat anggota Paspampres, lalu kembali menyatakan mundur dalam pembicaraan empat mata.
Sepulang Gibran dari Halim, dua pejabat Istana Wapres yang dikutip Tempo melihatnya berpamitan kepada staf. Menurut keduanya, Gibran juga meminta bingkai foto wakil presiden di dinding diturunkan.
Pihak Istana Wapres sempat mengabarkan rencana konferensi pers hari itu, tetapi agenda tersebut batal tanpa penjelasan resmi.
Menurut sumber Tempo, rencana itu batal karena Prabowo meminta bertemu lagi di rumah dinasnya di Widya Chandra.
Sekitar pukul 18.30 WIB mobil hitam wapres dipanaskan dan awak media bersiaga. Setengah jam kemudian, mobil itu justru bergerak ke arah lain, lalu seorang staf Setwapres meminta wartawan kembali menunggu di Selasar Marsela, kantin di lingkungan Istana Wapres.
Saat mereka bergerak ke sana, Gibran keluar lewat gerbang Jalan Kebon Sirih dengan berjalan cepat sambil berlari kecil. Menurut seorang saksi mata, ia mengenakan jersey lari hijau, celana pendek, dan topi.
Kamis pagi, 12 November 2026, Gibran masih sempat mengantar anak sulungnya, Jan Ethes Srinarendra, ke sekolah, seperti dicatat Tempo.
Sekitar pukul 10.15 WIB ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo, lalu tiba di kompleks parlemen Senayan sekitar pukul 11.15 WIB dengan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.
Warna dasi itu menyimpang dari biru telur asin yang lazim dipakai dalam acara kenegaraan era Prabowo.
Menyitir laporan Liputan6.com, wartawan membentuk dua barisan dan menyisakan jalan di tengah untuk dilaluinya.
Beberapa wartawan terjatuh di tengah kerumunan. Dua kali muncul di hadapan mereka, Gibran tak sekali pun menjelaskan urusan yang membawanya ke Senayan. Sekitar 20 menit kemudian, ia pergi.
Kepada para relawan yang menantinya di Istana Wapres hari itu, Gibran justru bercerita. Dia mengaku beberapa kali meminta pendapat Prabowo sebelum mundur, dan menyebut Prabowo selalu menanyakan kesehatan Jokowi setiap kali mereka bertemu.
”Pak Presiden tuh sayang banget dengan ayah saya,” kata Gibran.
Petangnya, saat meninggalkan kantor Setwapres, Gibran tak memberi keterangan apa pun kepada wartawan.
Dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan singkat ke arah awak media. Momen itu mengulang hari pertamanya.
Pada 20 Oktober 2024, seusai serah terima memori jabatan dengan Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Gibran juga hanya melambaikan tangan tanpa sepatah kata kepada pegawai dan wartawan yang menunggu.
Penjelasan resmi soal pengunduran dirinya muncul lewat video berdurasi hampir tujuh menit yang dirilis Setwapres pada Kamis malam dan diunggah pula ke akun media sosial pribadinya. Versi TikTok-nya ditonton sekitar 5,9 juta kali hingga Senin.
Sisi Lain Versi Orang Dalam: Bekerja dalam Diam
Orang-orang yang bekerja dengan Gibran melukiskan sisi yang senada. Nanik S. Deyang, mantan wartawan yang pernah menjabat Wakil Kepala lalu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), membagikan video pertemuannya dengan Gibran saat membahas program MBG lewat Instagram pada Jumat, 13 November 2026.
”Sekadar pengingat bagi saya pribadi bahwa sebagai Wapres, panjenengan (Anda) bukan tidak bekerja atau tidak perhatian pada program unggulan presiden, tetapi Anda justru diam-diam bekerja menyukseskan program unggulan presiden, termasuk program MBG,” tulis Nanik.
Nanik menuliskan, Gibran dulu meminta video itu dihapus karena tak ingin dianggap mencari popularitas atau ikut campur dalam pelaksanaan MBG.
Nanik juga menyebut Gibran memberi masukan perbaikan tata kelola MBG, termasuk soal pencegahan keracunan makanan.
Politikus partai yang dulu membesarkan Gibran ikut bersaksi. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan Gibran datang tanpa protokoler dan hanya didampingi empat personel Paspampres. Pertemuan di ruang rapat Ketua MPR Ahmad Muzani di lantai 7 itu berlangsung sekitar 18 menit.
”Begitu saya serahkan surat ini, hati saya sudah plong,” kata Bambang menirukan Gibran dalam video unggahan akun Banteng Senayan, Jumat, 13 November 2026.
Pegawai Setwapres melepasnya dengan suasana haru. Detik.com mencatat, di salah satu ruangan Gibran menyalami pegawai diiringi lagu ”Sampai Jumpa” milik Endank Soekamti.
Saat ia meninggalkan gedung, pegawai dan relawan berbaris di selasar untuk bersalaman dengannya. Prabowo pun mengaku melepas wakilnya dengan berat hati.
”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Sisi senyap itu memiliki wajah lain dalam laporan Tempo. Majalah tersebut pada Mei 2025 melaporkan bahwa Prabowo, melalui para pembantunya, meminta Gibran menghentikan program Lapor Mas Wapres dan berhenti membagikan bantuan atas nama wapres kepada pelajar SMA.
Istana juga disebut meminta Gibran berhenti memanggil para menteri. Menurut Tempo, Prabowo tak nyaman dengan langkah Gibran yang dinilai terlalu dini menyiapkan medan untuk Pemilu 2029.
Program pengaduan itu sendiri tetap berjalan. Pada Juni 2025, Setwapres menyebut Gibran meminta Lapor Mas Wapres tidak stagnan, dan sepanjang tahun pertamanya program itu menerima 16.505 aduan.
Kursi yang Dibukakan Putusan Paman
Lewat video perpisahannya, Gibran menegaskan jabatan wapres tak pernah masuk dalam rencananya. Ia menyebut pinangan untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023.
”Sejujurnya berada di kursi ini bukanlah sesuatu yang pernah saya rancang, pikirkan atau kejar sebelumnya,” kata Gibran.
Menerima pinangan itu, kata Gibran, membuatnya melalui pergulatan batin yang tidak ringan.
”Yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ujarnya.
Empat bulan sebelum pinangan itu datang, ia masih menyatakan kesetiaan kepada Megawati. Momen itu diungkit lagi pada 11 November 2026 oleh akun X @KapudS640, yang mengaku ikut meliput peristiwa tersebut sebagai jurnalis Antara.
Pada 22 Mei 2023, seusai menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Gibran berbicara kepada wartawan.
”Saya sebagai kader PDIP, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum,” kata Gibran.
KompasTV mencatat, arahan yang dimaksud adalah memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP pada Pemilu 2024. PDIP kemudian memecat Gibran bersama Jokowi dan Bobby Nasution pada Desember 2024.
Catatan lembaga negara memperlihatkan jalan menuju kursi itu dibuka dengan cara yang tak lazim.
Pada Oktober 2023, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun, sementara Gibran baru 36 tahun.
Senin, 16 Oktober 2023, MK menolak tiga permohonan uji materi atas pasal yang sama dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Pada hari yang sama, MK mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa Universitas Surakarta yang dalam permohonannya menyebut diri pengagum Wali Kota Surakarta, jabatan yang saat itu diemban Gibran.
MK menambahkan syarat alternatif: pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
Sidang itu dipimpin Ketua MK Anwar Usman, adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam pendapat berbedanya, menyebut perubahan sikap mahkamah itu sebagai peristiwa aneh yang luar biasa dan jauh dari batas penalaran yang wajar.
”Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat,” kata Saldi saat membacakan pendapatnya.
Sembilan hari kemudian, 25 Oktober 2023, Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU, yang menerima berkas mereka dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang belum disesuaikan dengan putusan MK.
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Anwar dicopot dari kursi Ketua MK, tetapi majelis etik itu menyatakan tidak berwenang mengubah Putusan 90, sehingga pencalonan Gibran tetap melaju.
Lima hari kemudian, Majalah Tempo edisi 12 November 2023 menerbitkan kolom opini berjudul ”Anak Haram Konstitusi”. Tempo menilai Gibran kehilangan legitimasi demokratis dan semestinya mundur dari pencalonan.
Giliran penyelenggara pemilu yang disanksi. Pada 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena memproses pendaftaran Gibran tanpa lebih dulu mengubah syarat usia dalam peraturan KPU.
Dua hari setelahnya, dalam acara Tabrak Prof! di Pos Bloc, Jakarta, 7 Februari 2024, Mahfud MD yang saat itu calon wakil presiden nomor urut 3 menyebut rentetan pelanggaran etik tersebut mendatangkan hukuman moral bagi Gibran.
”Tapi kalau setiap orang mengatakan ‘eh, ini anak haram konstitusi’, itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat,” kata Mahfud, seperti dikutip Pikiran Rakyat.
Label itu tak menghalangi kemenangan. Pasangan Prabowo-Gibran meraup 96,2 juta suara atau 58,59 persen pada Pilpres 14 Februari 2024. Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 dalam usia 37 tahun, wapres termuda dalam sejarah Indonesia.
Ijazah, Pintu Keluar yang Tak Diakui
Fondasi kursi itu perlahan goyah oleh urusan dokumen pendidikan. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang antara lain diajukan Denny Indrayana dan Partai Ummat untuk mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.
Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA.
”Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Meski begitu, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena status calon berakhir saat ia dilantik, sehingga keabsahan syarat pendidikannya menjadi ranah lembaga lain yang berwenang menurut UUD 1945.
Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon, yang bukan pasangan calon pada Pilpres 2024, tidak memiliki kedudukan hukum. Istana lantas membingkai putusan tersebut dengan cara berbeda.
”Saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Gedung DPR, Kamis, 8 Oktober 2026, seperti dikutip Pojoksatu.
Kubu Gibran sempat membuka dokumen di ruang sidang. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, memperlihatkan hasil pindai dokumen pendidikan kliennya, dari ijazah SD hingga S1 di University of Bradford, Inggris, dan menyatakan siap menunjukkan dokumen aslinya pada waktunya.
Hari itu juga, Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mengajukan pencabutan gugatan atas surat keterangan penyetaraan tersebut dan meninggalkan ruang sidang.
”Kami juga siap buka-bukaan, tapi mau bagaimana lagi, penggugatnya malah mundur,” kata Gibran di Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026, seperti dikutip Katadata dari Antara.
Hari yang sama, majelis kasasi Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi advokat Subhan Palal dalam perkara lain atas surat yang sama.
Lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan bertanggal 6 Agustus 2019 itu dan mewajibkan tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mencabutnya.
Salinan lengkapnya baru terbit di Direktori Putusan MA pada Selasa, 10 November 2026, dan memuat pertimbangan bahwa MA tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
Selasa itu pula Gibran menemui Prabowo selama sekitar 2,5 jam, dan tiga versi soal isi pertemuan beredar dalam sehari.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur, Prabowo tidak menolaknya, dan Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN. Pada hari yang sama di Istana Wapres, Gibran menyebut jalur itu justru saran Prabowo.
”Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Malamnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah. Menurut dia, pandangan hukum Presiden diwakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
”Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” kata Syahganda.
Yusril sendiri, di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari yang sama, menilai upaya lewat PTUN tak ada gunanya karena putusan MK dan MA sudah final, seperti dikutip kumparan.
Laporan utama Tempo pekan ini memuat versi keempat. Mengutip tiga narasumber yang mengetahui isi pertemuan di rumah dinas Presiden di Widya Chandra pagi itu, Tempo menulis bahwa Prabowo-lah yang menyarankan Gibran mundur di tengah tekanan pemakzulan yang menguat di DPR.
Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan pendidikannya di pengadilan, dan Presiden memberinya tenggat sepekan.
Dalam kesempatan lain, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengaku pernah mendengar anjuran Prabowo di lingkup internal partai agar Gibran mundur ketimbang dimakzulkan.
”Supaya mundur dengan terhormat,” kata Sugiat, seperti dikutip Tempo.
Sementara itu, awan gelap di parlemen ikut menebal. Rabu, 11 November 2026, pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat yang diteken 120 anggota dari delapan fraksi, termasuk 11 anggota Fraksi Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjadwalkan usulan itu dibawa ke rapat paripurna Kamis, hari ketika Gibran justru datang ke MPR membawa surat pengunduran diri. Hari itu juga, DPR membatalkan rapat paripurna tersebut, seperti dicatat Tempo.
Alasan mundur pun dituturkan berbeda. Prabowo mengaitkan keputusan Gibran dengan putusan hukum yang menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan, sembari menyebut sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia.
Dalam video perpisahannya, Gibran menolak kaitan itu.
”Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Dia menegaskan, seluruh dokumen pendidikannya ada lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.
Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai penegasan yang diulang-ulang itu justru menunjukkan sikap penyangkalan, seperti dikutip Warta Ekonomi.
Tempo melaporkan, Gibran sudah mengutarakan niat mundur sejak Senin malam, 9 November 2026, dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.
Menurut dua narasumber majalah itu, Gibran meminta keputusannya tidak dikaitkan dengan keabsahan ijazah, hak politiknya tidak hilang, dan ada jaminan bagi keluarga besarnya.
Aminuddin tidak membantah adanya pertemuan itu, tetapi enggan menanggapi isinya, sementara Raffi tak merespons permintaan wawancara Tempo.
MPR kini menyiapkan pengisian kursi yang ia tinggalkan. UUD 1945 memberi waktu paling lama 60 hari, dan pada Senin, 16 November 2026, rapat gabungan MPR menyepakati sidang paripurna pemilihan wapres pengganti digeser dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Prabowo.
Menghadapi simpang siur versi itu, Gibran memilih merawat kebisuannya. Saat Tempo meminta konfirmasi soal dinamika pengunduran dirinya, nomor pribadi yang dulu ia pakai untuk wawancara tertulis semasa menjabat Wali Kota Surakarta sudah tidak aktif, sementara koordinator asisten pribadinya, Devid Agus Yunanto, menyatakan tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Sehari setelah mundur, seusai salat Jumat di Masjid Himmatul Masaakiin, Gandaria, Jakarta Selatan, ia disambut warga, termasuk anak-anak seusia SD. Ketika seorang bocah melontarkan pertanyaan, Gibran tersenyum dan memintanya mengulang.
”Pak Gibran, sakit hati nggak, Pak Gibran?” tanya bocah itu.
Gibran hanya tersenyum tanpa jawaban yang jelas, sampai bocah itu mendesaknya menjawab.
”Pulang ya, pulang,” kata Gibran.
Kepada warga yang menanyakan kegiatannya setelah itu, jawabannya tetap pendek.
”Pulang ya, pulang dulu, istirahat dulu saya,” ujarnya.
Dua belas tahun lalu, pada pagi ayahnya dilantik, julukan ”anak haram” dari sebuah media membuat Gibran menunjuk ke arah wartawan dan menyebut mereka media tidak jelas.
Kamis pekan lalu, di kompleks parlemen tempat ayahnya dulu mengucap sumpah, tak satu pun pertanyaan wartawan ia jawab, persis pesan Megawati yang pada 2023 ia sebut paling diingat.
Julukan yang kini menempel padanya bertambah satu kata. Tempo memakai ”anak haram konstitusi” sebagai judul opini setelah Majelis Kehormatan MK menyatakan sang paman melanggar etik berat, dan pekan ini menurunkan opini berjudul ”Akhir Anak Haram Konstitusi”.
Pada Februari 2024, Mahfud MD sudah memperkirakan cibiran itu tak akan hilang seumur hidup Gibran. (ign)