Murka Publik dan Wajah Negara di Desa
Sementara perdebatan soal “berencana” atau “tidak” berlangsung di meja hijau, di luar gedung pengadilan, kemarahan publik jelas tergambarkan.
Kalangan anggota DPRD Kotawaringin Timur secara terbuka mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, bahkan ada yang menyerukan hukuman mati.
Mereka menyebut pembunuhan terhadap perempuan hamil di Tualan Hulu sebagai kejahatan yang melukai rasa keadilan masyarakat dan meruntuhkan kepercayaan terhadap perangkat desa sebagai perpanjangan tangan negara.
Adapun di Desa Merah, kabar bahwa seorang mahasiswi muda dibunuh oleh lelaki yang sehari-hari membantu mengurus administrasi warga meninggalkan jejak trauma dan rasa waswas, terutama di kalangan perempuan.
Kasus ini menelanjangi betapa rapuhnya perlindungan perempuan di tingkat desa. Pada banyak kampung, kehamilan di luar nikah masih dipandang sebagai aib yang harus ditanggung terutama oleh perempuan, sementara laki-laki punya lebih banyak ruang untuk menghindar.
Perempuan yang mempertahankan kandungannya kerap menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari keluarga, lingkungan, dan kadang dari laki-laki yang seharusnya ikut bertanggung jawab.
Dalam kasus Rina, ketimpangan itu diperparah oleh fakta bahwa laki-laki di hadapannya bukan sekadar mantan kekasih, tetapi juga pemegang jabatan di desa.
Seseorang yang punya akses ke struktur kekuasaan, tahu bagaimana dokumen berjalan, dan terbiasa menghadapi warga yang datang dengan posisi lebih lemah. (ign)
