• Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa berinisial G, seorang sopir truk pengangkut sawit, dengan hukuman delapan tahun penjara dalam kasus eksploitasi seksual di Seruyan.
• G mengancam akan membuang muatan sawit milik korban, seorang ibu tunggal, jika korban menolak panggilan video seks. Korban terpaksa memenuhi tuntutan tersebut akibat ancaman kerugian ekonomi yang besar.
• Dalam dakwaannya, JPU menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang membidik penyalahgunaan kerentanan atau ketergantungan seseorang untuk memaksakan kehendak seksual demi keuntungan.
• Perkara ini terbongkar pada 3 Maret 2026 setelah istri terdakwa menemukan bukti di ponsel suaminya, dan G menyerahkan diri pada 12 Maret 2026.
• Pada persidangan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu, 17 Juni 2026, JPU menuntut pidana penjara delapan tahun dikurangi masa tahanan dan perampasan satu unit ponsel milik terdakwa sebagai barang bukti.
• Kasus ini dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa dan manipulasi ketergantungan ekonomi korban, di mana terdakwa menggunakan muatan sawit untuk menyandera nasib pihak yang mempekerjakannya.
SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin truk pengangkut sawit itu dimatikan di sebuah pos jaga yang lengang.
Di atas baknya, puluhan tandan buah segar menumpuk, mewakili harapan seorang ibu tunggal di Seruyan untuk membiayai hidup anak-anaknya.
Alih-alih memacu kendaraan ke pabrik, sang sopir justru memegang ponsel, menghubungi majikannya dengan dalih mengantuk, lalu menyodorkan satu barter sepihak: muatan akan selamat asalkan perempuan itu melayani panggilan video seks.
Penolakan sebenarnya sudah berulang kali diutarakan. Namun, kali ini penolakan itu punya harga mahal.
Sang sopir mengancam membuang seluruh muatan sawit tersebut. Perempuan itu tahu persis dampak kehilangan satu rit panen saat ia harus menanggung beban kehidupan keluarga sendirian. Ia terpaksa menyerah pada tuntutan tersebut.
Peristiwa di pos sepi itulah yang memicu bergulirnya perkara nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Spt.
Pada persidangan yang digelar Rabu, 17 Juni 2026 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tini Karmila Sitepu menuntut terdakwa berinisial G dengan hukuman delapan tahun penjara.
Pilihan Pasal Eksploitasi
Sepintas, perkara ini menyerupai pola pemerasan seksual daring yang kerap memakan korban di Kalimantan Tengah.
Modusnya nyaris seragam. Rayuan ditolak, ancaman dilempar, korban terpojok, lalu direkam diam-diam. Kekuatan perkara ini justru terletak pada kejelian JPU membingkai dakwaannya.
Kejaksaan Negeri Seruyan menolak mengambil jalan pintas menggunakan pasal kekerasan seksual berbasis elektronik atau pornografi, jalur yang lazim dipakai namun memuat ancaman hukuman lebih ringan.
JPU memilih celah yang lebih tajam. Dalam dakwaan alternatif, mereka menyodorkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tentang eksploitasi seksual.
Pasal 12 membidik pihak yang menyalahgunakan kerentanan, ketidakberdayaan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksakan kehendak seksual demi keuntungan. Ancaman maksimalnya 15 tahun penjara.
Penggunaan pasal ini menggeser narasi persidangan dari sekadar isu “perekaman konten asusila” menjadi isu yang lebih esensial, yakni manipulasi posisi tawar ekonomi untuk menundukkan tubuh perempuan.
Realitas posisi tawar itu tergambar jelas dalam persidangan. Korban terpaksa menanggung beban usaha keluarga seorang diri menyusul penahanan suaminya di lembaga pemasyarakatan.
Terdakwa adalah pekerja yang ia upah. Namun, ketika muatan berpindah ke atas truk, kendali berbalik. Pekerja menggunakan muatan yang dipercayakan kepadanya untuk menyandera nasib pihak yang mempekerjakannya.
Ancaman Berbalut Canda
Relasi kerja antara keduanya bermula wajar sejak Oktober 2025. Terdakwa bertugas mengangkut tandan buah segar, dan komunikasi berjalan layaknya urusan profesional biasa.
Perubahan terjadi sebulan kemudian. Melalui pesan WhatsApp, terdakwa mengutarakan ketertarikannya.
Korban menolak tegas karena mereka sama-sama telah berkeluarga. Terdakwa mengulangi, dan kembali ditolak. Pola ini terus berlanjut hingga muncul satu pesan bernada intimidasi. “Saya bisa berbuat nekat sama Ibu,” tulisnya.
Saat korban menanyakan apakah itu sebuah ancaman, terdakwa lekas berkilah, “Saya bercanda.”
Dua kalimat tersebut merangkum pola utuh kejahatan ini. Tekanan dijatuhkan, lalu disangkal sebagai gurauan.
Dalam uraian dakwaan, korban disebut merasa tertekan, namun terpaksa menahan diri demi menjaga roda usahanya tetap berjalan.
Ajakan panggilan video tak senonoh terus berdatangan dan konsisten ditolak, hingga akhirnya nasib satu rit sawit korban masuk ke dalam genggaman terdakwa di tengah perjalanan sepi.
Terbongkar dari Layar Ponsel
Perkara ini mencuat ke permukaan bukan dari laporan korban, melainkan dari kemarahan internal keluarga terdakwa.
Pada 3 Maret 2026, istri terdakwa mendapati gambar-gambar korban tanpa busana di telepon genggam sang suami. Istri terdakwa yang emosi kemudian mendatangi rumah korban.
Menghadapi situasi yang tak lagi bisa ditutupi, terdakwa menyerahkan diri ke Polres Seruyan sembilan hari kemudian, tepatnya pada 12 Maret 2026.
Hasil penyidikan polisi membongkar puluhan tangkapan layar korban dalam keadaan tanpa busana, belasan bukti percakapan, serta dua rekaman video di ponsel terdakwa.
Berkas penyidikan memastikan korban tidak pernah memberikan izin. Terdakwa merekam semuanya secara diam-diam.
Tahap Tuntutan di Pengadilan
Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sampit, yang mewadahi perkara dari Seruyan karena kabupaten tersebut belum memiliki pengadilan sendiri, menyimpulkan bahwa terdakwa memenuhi unsur pidana dalam dakwaan alternatif kedua.
”Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual,” ujar Tini Karmila Sitepu di hadapan majelis hakim.
Selain pidana penjara delapan tahun dikurangi masa tahanan, jaksa menuntut terdakwa tetap berada di balik jeruji besi.
Barang bukti berupa tiga telepon genggam mendapat perlakuan berbeda. Dua unit dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan satu unit milik terdakwa yang menyimpan rekaman asusila dituntut untuk dirampas negara. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara lima ribu rupiah.
Saat ini, terdakwa mendapat pendampingan dari penasihat hukum Ornela Monty dan rekan. Tuntutan belum menjadi ujung perkara. Terdakwa masih memiliki hak mengajukan nota pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan final.
Pola Kejahatan Relasi Kuasa
Pemerasan berdimensi seksual melalui panggilan video sudah sering terjadi di Kalimantan Tengah.
Kepolisian mencatat tingginya aduan korban. Satuan tugas di berbagai kampus bahkan sampai mengeluarkan imbauan agar mahasiswa mewaspadai modus serupa.
Perkara dari Seruyan ini memiliki garis pembatas yang tegas. Pelakunya bukan sosok anonim di dunia maya yang mengandalkan manipulasi emosi.
Pelakunya adalah pekerja yang dikenal dan memegang kendali atas muatan milik pemberi kerjanya sendiri. Senjata perasnya berupa ancaman kerugian ekonomi riil bagi seorang ibu yang sedang menanggung beban keluarga.
Penerapan pasal eksploitasi seksual oleh kejaksaan mencoba menjawab esensi kejahatan ini.
Peristiwa di pos jaga itu adalah wujud nyata dari penyalahgunaan kuasa, tentang bagaimana ketergantungan ekonomi seseorang dimanipulasi menjadi alat paksa, dan bagaimana hukum membaca manipulasi tersebut dengan jerat yang setimpal. (ign)
Catatan redaksi: Identitas korban dan terdakwa dalam tulisan ini sengaja diinisialkan dan dikaburkan detailnya. Keputusan ini sejalan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik guna memutus rantai informasi yang berpotensi memudahkan publik melacak identitas korban kejahatan susila.
