• Pengadilan Negeri (PN) Sampit menghukum PT Mulia Agro Permai (MAP) untuk membayar ganti rugi Rp5 miliar kepada Rudiyanto, Totol, Jhon Kosnedi, dan Naung selaku ahli waris almarhum Hongkeng bin Bidin.
• Putusan yang dibacakan pada Jumat, 6 November 2026, menyatakan PT MAP terbukti beritikad buruk karena membayar ganti rugi lahan garapan Hongkeng kepada pihak yang tidak berhak dan fiktif.
• Kesaksian dua pria yang namanya tertera dalam berkas penerima ganti rugi PT MAP justru menguatkan dalil penggugat, dengan pengakuan nama mereka hanya dipinjam atau tanda tangan dipalsukan.
• Majelis hakim juga menyatakan para penggugat sebagai pemilik sah atas lahan seluas 28 hektare yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan di luar parit batas buatan PT MAP.
• PT MAP telah resmi mengajukan banding atas putusan tersebut pada Senin, 16 November 2026, sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.
SAMPIT, kanalindependen.id – Langkah PT Mulia Agro Permai (MAP) menghadirkan dua saksi ke ruang sidang mulanya diniatkan untuk mematahkan gugatan warga.
Anang Arifin dan Ardiyanur, dua pria yang namanya tertera dalam berkas penerima ganti rugi lahan tahun 2008 dan 2009, duduk memberikan keterangan di bawah sumpah.
Alih-alih memperkokoh dalil perusahaan sawit tersebut, kesaksian keduanya justru berbalik menggerogoti bantahan yang dibangun PT MAP.
Anang, seorang buruh harian lepas, membuka cerita tentang selembar surat pembebasan lahan yang disodorkan perusahaan kepadanya. \
Dia mengaku hanya membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang telah disiapkan perusahaan itu, sementara alamat yang tertulis di sana bukanlah tempat tinggalnya.
Lahan seluas 5 hektare yang tercatat atas namanya, kata Anang, sebenarnya milik orang lain dan namanya hanya dipinjam.
Kesaksian Ardiyanur menyusul dengan nada sanggahan yang tak kalah telak. Dia menyebut tanda tangan pada bukti ganti rugi atas namanya bukan goresan tangannya karena KTP yang dipakai dalam berkas itu berbeda.
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit menjadikan pengakuan kedua saksi tersebut sebagai salah satu pijakan penting. Hakim menyimpulkan uang ganti rugi yang diandalkan perusahaan ternyata mengalir ke tangan pihak yang tidak berhak.
”Tindakan Tergugat yang tetap bertahan pada argumen ‘telah membayar ganti rugi’ tetapi di atas tanah milik Para Penggugat kepada pihak yang tidak berhak dan fiktif (pinjam nama), merupakan bentuk kelalaian nyata (gross negligence) atau kesengajaan yang mengindikasikan awal dari itikad buruk Tergugat,” tulis majelis dalam pertimbangannya.
Pertimbangan tajam itu terekam dalam salinan putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Spt setebal 110 halaman yang diperoleh Kanal Independen.
Majelis hakim yang diketuai Wasis Priyanto, bersama hakim anggota Sulaeman dan Ardhi Radhisshalhan, memutus perkara tersebut pada Kamis (29/10/2026) dan membacakannya dalam sidang terbuka pada Jumat (6/11/2026).
Amar putusan menghukum PT MAP, perusahaan sawit Grup Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) asal Malaysia, membayar ganti rugi Rp5 miliar kepada Rudiyanto, Totol, Jhon Kosnedi, dan Naung selaku ahli waris almarhum Hongkeng bin Bidin.
Perusahaan turut dihukum menanggung biaya perkara sebesar Rp2.212.000. Catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit menunjukkan perusahaan resmi mengajukan banding pada Senin (16/11/2026).
Pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak hanyalah satu dari empat alasan majelis menilai PT MAP beriktikad buruk.
Alasan kedua berpijak pada sikap perusahaan yang mengabaikan klaim, protes, dan mediasi penggugat sejak 2013 hingga 2026.
Kemudian, merujuk tindakan perusahaan menggali parit gajah secara sepihak pada 2024 sebagai respons atas klaim warga, sembari tetap menolak membayar kewajibannya.
Terakhir, langkah perusahaan mengingkari komitmen perwakilannya, termasuk seorang bernama Erson, dengan dalih yang saling bertentangan soal status kepegawaiannya.
”Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah secara sah dan meyakinkan terbukti bertindak dengan itikad buruk (bad faith), oleh karena Tergugat secara sengaja membiarkan sengketa ini berlarut-larut selama bertahun-tahun, berlindung di balik formalitas pembayaran keliru kepada pihak lain yang tidak sah, serta mengabaikan asas kepatutan, keadilan, dan kelayakan dalam menjalankan kegiatan usahanya di atas tanah garapan milik Para Penggugat,” tulis majelis.
Kemenangan para ahli waris Hongkeng tetap dibingkai batas hukum yang tegas. Majelis menyatakan para penggugat sebagai pemilik sah atas lahan seluas 28 hektare yang membentang di luar Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 30 Tahun 2005 dan di luar parit batas buatan perusahaan.
Hak penggugat atas tanah yang berada di dalam HGU diputus hanya berupa ganti rugi. Tuntutan Rp19,29 miliar dikabulkan sebagian karena penggugat tidak menyertakan bukti penilaian harga, rincian hasil kebun yang hilang, maupun luas yang pasti.
Permintaan warga agar perusahaan menghentikan seluruh kegiatan di objek sengketa ditolak majelis, begitu pula permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu meski proses banding bergulir.
Ganti Rugi atas Nama Pinjaman
PT MAP melalui berkas jawabannya menyatakan lahan seluas 291,5 hektare yang diklaim penggugat berada di dalam HGU perusahaan.
Luasan itu, menurut perusahaan, sudah tercakup dalam areal yang dibebaskan lewat sepuluh transaksi ganti rugi pada 2008 dan 2009.
Daftar penerimanya memuat nama Untung, Kelompok Tani Hatantiring melalui Anang Arifin, serta Ardiyanur. Perusahaan memosisikan diri sebagai pembeli beritikad baik dan menyebut klaim keluarga Hongkeng baru muncul pada 2023.
Lurah Pasir Putih dan Camat Mentawa Baru Ketapang masuk dalam deretan sembilan pihak yang digugat sebagai turut tergugat.
Kedua pejabat wilayah itu membenarkan keberadaan sepuluh surat pernyataan tanah atas nama para penerima ganti rugi yang diregistrasi di Kecamatan Kota Besi dan Kecamatan Baamang.
Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Kementerian ATR/BPN merujuk Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 yang berlaku masa itu.
Kedua instansi tersebut menerangkan kewajiban ganti rugi atas tanaman atau bangunan milik pihak lain di atas calon areal HGU, yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, melekat pada pemohon HGU, yakni PT MAP.
Rincian kesaksian dua penerima utama di persidangan perlahan menyingkap cara ganti rugi tersebut berjalan.
Anang mengaku mewakili sekitar 30 orang penerima ganti rugi untuk lahan seluas 801,5 hektare. Perusahaan menyebut 111,7 hektare dari hamparan itu masuk ke areal yang kini diklaim penggugat.
Rombongan yang tercatat dengan label kelompok tani itu, menurut pengakuan Anang, sebenarnya kumpulan orang yang bukan petani.
Dia tidak memegang surat tanah dan tidak pernah berkebun di sana, sebab hutan itu hanyalah tempatnya bekerja mencari gembor atau kulit kayu.
Anang menerima uang Rp601 juta di kantor perusahaan untuk dibagi kepada sekitar 30 orang, ditambah komisi sekitar Rp20 juta.
Ardiyanur menuturkan dirinya sudah keluar masuk lokasi itu sejak 1983 untuk mencari gembor dan getah jelutung. Dia juga tidak mengantongi surat tanah dan menerima uang ganti rugi semata karena areal tersebut merupakan lokasi tempatnya bekerja.
Nilainya, kata Ardiyanur, dipatok Rp1 juta per hektare untuk 27,5 hektare atau sekitar Rp27 juta yang dibagi kepada sepuluh orang, sedangkan bagian untuk dirinya sekitar Rp7 juta.
Perusahaan menyebut 4,7 hektare dari lahan itu beririsan dengan areal klaim penggugat, dan Ardiyanur membenarkan tanah yang diganti rugi tersebut adalah lahan yang kini disengketakan.
Kedua saksi itu melukiskan kondisi lokasi pada masa lalu sebagai hamparan tanah berpasir dan hutan tanpa bekas tanam tumbuh.
Majelis menilai keterangan tersebut bersifat negatif karena keduanya tidak melihat dan tidak mengenal sosok Hongkeng, terlebih mereka berstatus sebagai penerima uang yang memiliki kepentingan.
Hakim mencatat perusahaan tidak menghadirkan satu pun saksi yang menyaksikan proses verifikasi alas hak atau pengukuran lahan saat uang ganti rugi dibayarkan.
Dua karyawan yang dihadirkan ke ruang sidang, Dedi Ferdinan dan Erwin Sani, mengaku tidak mengetahui proses pembebasan lahan tersebut.
Enam dari sepuluh bukti ganti rugi perusahaan bahkan hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan hakim.
Selembar dokumen lain menautkan jejak Anang dengan klaim keluarga Hongkeng. Kubu penggugat mengajukan surat kesepakatan bersama tertanggal 19 Desember 2018 yang dirumuskan di rumah Ketua RT 09 Kelurahan Pasir Putih.
Surat itu mencatat klaim kelompok Rudiyanto atas tanah sekitar 300 hektare di Km 19 serta klaim kelompok lain seluas sekitar 276 hektare.
Anang membenarkan dirinya pernah menandatangani surat tersebut dalam kapasitas sebagai ketua RT, kendati mengaku tidak mengetahui letak tanahnya.
Dokumen itu berusia lima tahun lebih tua dibandingkan tahun 2023 yang disebut perusahaan sebagai awal kemunculan klaim. Majelis menyimpulkan rentetan tuntutan penggugat telah bergulir secara konsisten sejak 2013.
Barisan turut tergugat tidak mengajukan satu pun bukti di persidangan. Majelis mencatat para turut tergugat yang sempat menyerahkan jawaban tertulis tidak pernah hadir selama tahap pembuktian dan melewatkan haknya mengajukan bukti surat maupun saksi.
Bupati Kotim melalui jawabannya meyakini izin usaha perkebunan yang diterbitkan untuk perusahaan pasti telah sesuai aturan, namun naskah eksepsinya keliru menyebut nama penggugat dengan nama orang lain.
Majelis akhirnya menolak seluruh eksepsi Bupati, Kantor Pertanahan Kotim, dan Kementerian ATR/BPN.
Elson dan Angka Rp5 Miliar
Berkas gugatan mengisahkan upaya Rudiyanto mendatangi kantor PT MAP pada 2013 dan melayangkan surat resmi pada 2015 yang berlalu tanpa tanggapan berarti.
Titik terang baru terlihat pada 2024 tatkala perwakilan perusahaan bernama Elson menyambangi rumahnya. Elson menyampaikan kesediaan perusahaan membayar ganti rugi Rp5 miliar untuk seluruh lahan seluas 300 hektare.
Pengukuran bersama di lapangan belakangan menemukan luasan 28 hektare berada di luar HGU, dan pihak perusahaan menolak memasukkan bagian itu ke dalam hitungan ganti rugi.
PT MAP membantah keras dalil tersebut. Perusahaan melalui jawabannya menyatakan Elson bukanlah pimpinan PT MAP.
”Apabila ada orang yang bukan pimpinan atau setidaknya selevel manajer menjanjikan sesuatu, maka itu semua adalah kebohongan belaka, karena dibuat atau dijanjikan oleh orang yang tidak berwenang di PT Mulia Agro Permai, apalagi orang yang bernama Elson tersebut tidak pernah menjadi karyawan PT Mulia Agro Permai,” bunyi jawaban perusahaan.
Saksi-saksi perusahaan sendiri justru mematahkan bantahan itu di kursi sidang. Edi Aman Lawolo, koordinator PT Daun Mas selaku kontraktor PT MAP, mengenal nama Elson sebagai mantan koordinator keamanan perusahaan, meski mengaku belum pernah bertemu langsung dengannya.
Dedi Ferdinan yang bertugas di bagian pemetaan pernah melihat seseorang bernama Erson mendampingi operator alat berat di lokasi penggalian parit pada 2024.
Erwin Sani yang menjabat asisten manajer sejak 2018 turut menyebut nama Edson atau Erson sebagai bagian dari keamanan perusahaan.
”Fakta ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dan upaya pengingkaran (denial) secara sengaja oleh Tergugat dalam persidangan untuk melepaskan diri dari janji penyelesaian sengketa yang telah dibicarakan dalam mediasi,” tulis majelis.
Jejak angka Rp5 miliar ditelusuri majelis lewat keterangan Syahrian, seorang pedagang yang mendampingi Rudiyanto mengikuti empat kali mediasi di kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2023.
Menurut Syahrian, yang mendengarnya dari Rudiyanto lewat sambungan telepon, Erson menyampaikan sikap perusahaan bahwa PT MAP akan menyelesaikan ganti rugi sekitar Rp5 miliar pada 2024, setelah penggalian parit rampung, khusus untuk bagian lahan di dalam parit atau di dalam HGU. Versi ini berbeda dengan uraian gugatan yang menyebut tawaran tersebut mencakup seluruh lahan 300 hektare.
Majelis mengakui keterangan Syahrian hanya bernilai sebagai persangkaan hakim. Kesaksian itu bertumpu pada satu orang saksi, sebagian merupakan kesaksian dari pendengaran (testimonium de auditu), serta tidak ditopang akta kesepakatan tertulis.
Namun, persangkaan itu dinilai bersesuaian dengan rangkaian fakta lain di lapangan. Perusahaan telah mengetahui klaim warga sejak 2023, menggali parit batas pada 2024, dan Erson hadir langsung di lokasi pengerjaan.
PT MAP juga tidak menghadirkan Erson ke persidangan untuk membantah cerita tersebut, padahal perusahaan merupakan pihak yang paling mudah melacak keberadaan bekas karyawannya.
”Angka tersebut dipandang sebagai batas bawah nilai kompensasi pada tahun 2024 dan belum pernah dibayarkan hingga putusan ini,” tulis majelis.
Majelis menegaskan nominal itu dipakai sebagai takaran nilai kompensasi yang layak, bukan sebagai perjanjian yang mengikat. Parameter pembandingnya datang dari hitungan perusahaan sendiri.
PT MAP melalui gugatan baliknya menghitung kerugian akibat tidak bisa memanen sawit di dalam HGU mencapai Rp7.405.788.164 hanya untuk delapan bulan masa klaim.
Bertolak dari angka itu, majelis menilai kompensasi di kisaran miliaran rupiah untuk bagian lahan di dalam HGU bukanlah hitungan yang tidak masuk akal.
Hakim kemudian menetapkan angka Rp5 miliar sebagai ganti rugi yang layak atas hilangnya hak penggugat mengelola dan menguasai tanah garapan Hongkeng, baik di dalam maupun di luar HGU. Amar putusan tidak memecah rincian nilai tersebut berdasarkan luasan atau bagian tanah.
Nominal Rp5 miliar pernah muncul di PN Sampit lewat dalil perkara yang berbeda. Rudiyanto sempat mendaftarkan gugatan wanprestasi Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Spt pada 22 September 2025.
Dia mendalilkan PT MAP, diwakili Manajer Humas Tri Cahyo Juni Kurniawan, menyerahkan secara lisan lahan 18,9 hektare pada April 2025 sembari menjanjikan ganti rugi Rp5 miliar.
Tri Cahyo bersaksi dalil itu tidak benar dan menegaskan dirinya tidak pernah mewakili perusahaan menemui Rudiyanto. Gugatan wanprestasi tersebut ditolak seluruhnya lewat putusan yang dibacakan pada 25 Februari 2026.
Kuasa hukum Rudiyanto dalam perkara lama itu mengundurkan diri pada 22 Desember 2025, terpaut dua hari sebelum penyidik Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menangkap Rudiyanto.
Dia hadir tanpa kuasa hukum pada persidangan berikutnya dan tidak mengajukan replik, bukti, maupun kesimpulan. Salinan putusan perkara Nomor 24 tidak menyinggung riwayat perkara tersebut.
Parit Gajah, Pengakuan Diam-Diam
Masran dan Edi Aman Lawolo, dua koordinator di PT Daun Mas, menuturkan parit gajah selebar lima hingga enam meter digali pada 2024 selama sekitar sebulan atas perintah perusahaan.
Parit besar itu membentang membelah Blok 19 sampai Blok 29 sebagai pembatas dengan masyarakat atau batas HGU, dan sengaja digali karena adanya klaim penggugat.
Bentangan parit gajah tidak pernah ada di lokasi itu sebelumnya. Galian parit pertama di Blok M bahkan sempat salah dan harus diperbaiki.
Syahrian menyaksikan langsung aktivitas penggalian parit tersebut yang berlangsung bersamaan dengan pembongkaran pos perusahaan.
Hadis A, pemanen PT MAP periode 2023 hingga 2025 yang dihadirkan pihak penggugat, tidak melihat siapa yang merobohkan pos itu.
Pos tersebut, menurut dia, dibangun kembali di bagian dalam parit karena, seperti yang dia dengar, areal di seberangnya sudah bukan lagi milik atau dikuasai PT MAP.
Hadis turut mengisahkan peristiwa pada 2024 ketika Rudiyanto menegur dan melarangnya memanen sawit di Blok M tanpa menyebut alasan dan tanpa disertai ancaman.
Mandor kebun lantas menerangkan kepada Hadis bahwa areal tersebut sudah dikembalikan kepada Rudiyanto dan tidak boleh dipanen lagi, sehingga tandan buah sawit di sana dibiarkan membusuk.
Kubu perusahaan menyodorkan versi berbeda. Erwin Sani menyebut blok-blok sawit itu dipasangi tali rafia dan kayu sejak April 2024. Para pemanen, menurut dia, dilarang masuk atas perintah Rudiyanto disertai penghadangan oleh lebih dari 20 orang.
Majelis membaca keberadaan parit gajah itu dari sudut pandang lain. Keterangan Hadis dan Syahrian memperlihatkan bahwa setelah parit digali, perusahaan hanya memanen sawit di bagian dalam parit, sedangkan hamparan di luarnya dikelola Rudiyanto.
Masran, Edi, dan Erwin menerangkan pokok sawit di bagian luar HGU itu dulunya ditanam dan dirawat perusahaan sampai 2023. Erwin bahkan menyebut areal di luar HGU tersebut dipanen PT MAP sejak 2013 dan kini telah dilepaskan perusahaan.
”Pembuatan parit gajah dan pemindahan pos perusahaan tersebut secara implisit adalah merupakan pengakuan tersembunyi (implicit admission) dari Tergugat bahwa lahan di luar parit tersebut secara hukum bukanlah hak Tergugat,” tulis majelis.
Dedi Ferdinan, karyawan pemetaan sejak 2015, mengaku tidak menemukan patok HGU di objek sengketa. Dia mencatat ada lebih dari 10 klaim di dalam HGU dan sekitar 3 klaim di luar HGU sejak dirinya bekerja pada 2015.
Tanah di luar HGU, kata Dedi, belum pernah diganti rugi dan berada di luar penguasaan perusahaan. Peta T-29 yang dia susun dari data Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) menempatkan sekitar 255,3 hektare klaim Rudiyanto berada di dalam HGU.
Dedi juga mengungkap sebagian areal HGU berstatus kawasan hutan meski telah ditanami sawit, namun area yang pernah dipasangi plang Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan merupakan bagian lahan yang disengketakan.
PT MAP melancarkan serangan balik lewat gugatan rekonvensi. Perusahaan menuding Rudiyanto memagari dan melarang aktivitas perkebunan di Blok M20 hingga M29, Blok L20 hingga L29, serta Blok K24 hingga K29 dalam dua periode antara 22 April 2024 dan 30 September 2025. Nilai kerugiannya dihitung mencapai Rp7.405.788.164.
Perusahaan juga menuntut sita jaminan atas rumah dan dua mobil milik Rudiyanto, ditambah uang paksa Rp10 juta per hari.
Majelis menolak gugatan balik itu seluruhnya. Hakim menilai perusahaan tidak mengklaim lahan 28 hektare di luar HGU sebagai haknya. Tabel kerugian yang disusun Erwin pun dinilai timpang dan tidak konsisten karena luas klaim tertulis 273,2 hektare di tabel, berubah menjadi 291,5 hektare di uraian jawaban, dan menyusut menjadi 255,3 hektare di peta T-29.
Perhitungannya hanya mengambil sampel beberapa bulan, menyisakan selisih 355,16 ton atau setara Rp959.177.060 antara total tonase dan total nominal.
Angka yang disajikan juga berupa penjualan kotor tanpa dikurangi biaya panen, angkut, dan produksi, sementara Erwin mengaku tidak mengetahui proses awal penanaman maupun sejarah pembebasan lahan.
Hakim menilai aksi saling klaim dan pembatasan aktivitas di lapangan tidak bisa dilepaskan dari perbuatan melawan hukum yang lebih dulu dilakukan perusahaan.
Kedudukan kedua pihak dinilai saling memicu sengketa, sehingga tidak ada dasar moral dan hukum yang adil untuk membebankan ganti rugi kepada penggugat.
Surat 1975 dan Ahli Penyidik Polda
Rekam jejak keseharian Hongkeng di kawasan Natai Lenggana kembali hidup lewat penuturan tiga saksi di ruang sidang.
Mereka adalah Thomas Lubis, Singing, dan Yenson, tiga warga yang menurut majelis tidak memiliki ikatan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan penggugat.
Ketiganya pernah melihat Hongkeng menetap dan membuka ladang di kawasan itu pada rentang waktu berbeda antara 1971 dan 1988.
Ingatan mereka merekam keberadaan sebuah pondok panggung, ladang padi, kebun karet, pohon rambutan, cempedak, serta sebuah lesung penumbuk padi.
Majelis menilai kesaksian ketiganya saling bertaut dan bersesuaian. Cerita itu sejalan dengan surat riwayat garapan tertanggal 14 Juli 1971 serta hasil pemeriksaan setempat pada 7 Agustus 2026, ketika majelis hakim turun ke lapangan dan menemukan jejak bekas huma, bekas tempat tiang rumah, dan lesung kayu tersebut.
Kontraktor PT MAP menyuguhkan kesaksian berbeda. Masran dan Edi mengaku rutin membersihkan lahan dan parit di wilayah perusahaan setiap tahun, tetapi tidak pernah melihat lesung itu hingga 2023.
Mereka baru melihat benda tersebut pada awal September 2026 di Blok M, tepat di luar parit gajah, setelah diajak oleh orang kebun. Hadis pun mengaku tidak pernah melihat lesung maupun patok bertuliskan nama Hongkeng selama bekerja memanen sawit.
Majelis menyimpulkan Hongkeng memang menguasai dan mengusahakan tanah garapan di Natai Lenggana atau Kampung Tanah Putih, yang kini masuk wilayah Pasir Putih dan sekitarnya.
Penguasaan itu berlangsung setidaknya sejak awal 1970-an sampai sekitar 1986 atau 1988. Tidak ditemukan bukti langsung penguasaan oleh Hongkeng setelah periode itu hingga dia wafat pada 9 Juli 1996.
Penguasaan berikutnya baru terbukti secara umum lewat keterangan Yenson, dan terwujud secara nyata sejak Rudiyanto mendirikan pondok pada 2024.
Jeda waktu itu membuat syarat penguasaan berkelanjutan selama 20 tahun dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dinilai tidak sepenuhnya terbukti secara langsung.
Alas hak yang dipegang keluarga penggugat adalah Surat Kepemilikan Tanah Adat Nomor Register 09-/SKPT-MA/VI/1975 atas nama Hongkeng bin Bidin.
Dokumen yang diajukan penggugat ke persidangan berupa fotokopi sesuai aslinya. Surat itu bertanggal 23 Juni 1975 dan diteken Kepala Kampung Tanah Putih, Adas B. Tingah.
PT MAP menyebut surat itu diduga palsu karena, menurut catatan perusahaan, Adas baru menerima jabatan kepala kampung lewat serah terima pada 14 Juli 1975 atau tiga pekan setelah tanggal surat.
Perusahaan melalui berkas jawabannya mengklaim Adas pernah mengaku tidak meneken surat 1975 tersebut.
Namun, daftar bukti T-1 hingga T-29 milik perusahaan tidak mencantumkan pernyataan Adas yang menyangkal surat itu. Kubu penggugat sebaliknya mengajukan bukti P-13 berupa surat pernyataan Adas B. Tingah yang, meski berwujud fotokopi dari fotokopi, pada pokoknya membenarkan surat tanah tersebut.
PT MAP turut mempersoalkan pemakaian ejaan lama pada surat itu, mengingat Ejaan yang Disempurnakan telah ditetapkan pada 1972.
Perusahaan menambahkan bahwa surat tersebut diterbitkan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, sedangkan objek sengketa berada di Kelurahan Pasir Putih dan Desa Palangan.
Perusahaan lantas menghadirkan ahli bahasa Dr. Fauzi Syamsuar untuk menguatkan dalil bantahannya. Dosen bahasa itu pernah menelaah dokumen segel tersebut atas permintaan penyidik Polda Kalteng.
Dia menilai pemakaian huruf tj, oe, dan dj pada surat bertanggal 1975 tampak janggal, sembari menyoroti adanya keterangan garapan mulai 1975 sampai 1977 di dalam surat yang dibuat pada 1975.
Fauzi kendati demikian mengaku tidak dapat menyatakan surat itu asli atau palsu. Dia hanya menganalisis ejaan dari dokumen yang bukan asli, dan menegaskan bahwa pemakaian ejaan lama hanyalah sebuah kekeliruan, bukan bukti kepalsuan dokumen.
Majelis mencatat PT MAP tidak mengajukan bukti uji forensik atau gugatan pembatalan yang dapat membuktikan surat itu palsu.
Majelis dalam perkara perdata ini menilai surat tahun 1975 tersebut tidak terbukti palsu, sekaligus menolak permintaan PT MAP dalam jawabannya agar surat tanah penggugat dinyatakan palsu.
Surat adat itu, menurut penilaian majelis, tetap memiliki kelemahan karena tidak memuat gambar situasi dan batas yang dapat ditarik secara presisi di lapangan.
Batas-batasnya hanya ditulis menggunakan nama orang dan fitur alam tanpa didasarkan pada pengukuran, serta diteken oleh kepala kampung yang masa jabatannya patut diuji pada tanggal tersebut.
Tanggal surat versi penggugat (23 Juni 1975) juga berbeda dua hari dengan tanggal pada fotokopi yang diajukan perusahaan (25 Juni 1975), diikuti perbedaan luas antara 300 hektare menurut gugatan dan 304,23 hektare menurut perusahaan.
Saksi-saksi penggugat tidak mengetahui luas dan batas pasti tanah itu, sementara pihak penggugat mengakui satuan ukur masa itu masih tidak baku dan hanya disebut lembar.
”Menyatakan Surat Kepemilikan Tanah Adat Nomor Register 09-/SKPT-MA/VI/1975 tanggal 23 Juni 1975 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Tanah Putih Adas B. Tingah hanya merupakan petunjuk penguasaan lahan dan bukan dasar penetapan luas, ukuran, dan batas bidang tanah,” bunyi amar kedua putusan.
Persoalan dugaan surat palsu ini juga telah bergulir ke ranah pidana. Penyidik Polda Kalteng menangkap Rudiyanto pada 24 Desember 2025 atas dugaan menggunakan surat palsu untuk mengklaim lahan di PT MAP.
Rudiyanto melawan dengan mengajukan tiga permohonan praperadilan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalteng.
Catatan SIPP PN Sampit dan Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan hakim praperadilan PN Sampit pada 19 Januari 2026 memutus penangkapan itu tidak sah, tetapi menyatakan penahanannya sah.
Sehari berselang, permohonan praperadilan atas penahanan dan penetapan tersangka ditolak seluruhnya.
Saksi Syahrian dalam perkara perdata ini turut menerangkan bahwa segel asli surat 1975 tersebut menjadi barang sitaan di Kejaksaan.
Penelusuran Kanal Independen di SIPP PN Sampit hingga Selasa (17/11/2026) belum menemukan pelimpahan perkara pidana atas nama Rudiyanto terkait dugaan surat palsu tersebut.
Baliho di Blok M29
Tujuh hari setelah putusan dibacakan di pengadilan, Rudiyanto dan kawan-kawan memasang baliho di areal objek perkara.
Baliho itu memuat tuntutan agar PT MAP segera melaksanakan putusan dan membayar ganti rugi Rp5 miliar, sekaligus meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan apa pun di lokasi sengketa sebelum putusan dilaksanakan atau ada putusan lain yang membatalkannya.
Kuasa hukum penggugat, Nurahman Ramadani, mengatakan pihaknya lebih dulu menyurati perusahaan untuk meminta pertemuan dan mediasi.
”Kami sebelumnya sudah bersurat kepada perusahaan untuk melakukan mediasi. Namun, perusahaan menjawab tidak mau karena akan mengajukan banding,” kata Nurahman, Senin (16/11/2026).
Baliho tersebut dipasang warga pada 13 November 2026, namun sudah lenyap ketika dicek keesokan harinya.
”Kami pasang tanggal 13, tanggal 14 kami cek sudah dicopot. Maka kami laporkan atas pengrusakan itu,” ujarnya.
Nurahman menyebut sengketa lahan ini juga akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat.
Kuasa hukum PT MAP, Yasmin, membenarkan perusahaan telah membalas surat tim hukum penggugat.
Perusahaan melalui surat balasan itu menyatakan putusan belum berkekuatan hukum tetap dan para pihak masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.
”Untuk saat ini MAP tidak dapat memenuhi permintaan pertemuan maupun melakukan musyawarah,” kata Yasmin.
”Ini belum sampai 14 hari setelah putusan itu mereka sudah memasang baliho. Tidak bisa seperti itu. Kami menilai ini sudah menyalahi karena belum inkrah dan kami akan melakukan upaya hukum banding,” tegasnya.
Baliho itu, menurut Yasmin, dipasang jauh menjorok ke dalam areal HGU hingga mencapai Blok M 29/30, padahal putusan pengadilan hanya menyatakan lahan 28 hektare di luar HGU dan di luar parit sebagai milik penggugat.
Yasmin juga menyebut pemasangan baliho tersebut sebagai sikap anarkis, tidak prosedural, dan tidak profesional.
Salinan putusan PN Sampit menjawab sebagian silang klaim kedua kubu. Amar soal kepemilikan lahan memang hanya mencakup 28 hektare di luar HGU dan di luar parit, mengikuti batas yang ditunjukkan penggugat saat pemeriksaan setempat.
Majelis mengakui angka 28 hektare itu diperoleh tanpa gambar ukur resmi, namun dalam pertimbangan eksepsi hakim menyebut ketiadaan titik koordinat sebagai persoalan teknis yang dapat dipastikan lewat pemeriksaan setempat dan pengukuran Kantor Pertanahan, baik pada tahap pembuktian maupun pelaksanaan putusan.
Konstruksi amar keempat menembus pertahanan parit. Majelis menyatakan perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tiga hal, yakni membayar ganti rugi atas tanah garapan Hongkeng kepada pihak yang tidak terbukti berhak, tidak menyelesaikan hak penggugat yang berada di dalam areal HGU, serta menanam, merawat, dan menguasai sawit di luar HGU tanpa hak.
Blok M29 yang dipersoalkan Yasmin juga tercantum dalam rentang blok yang oleh PT MAP disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan baliknya, yakni Blok M20 hingga M29.
Hak penggugat untuk bagian tanah di dalam HGU berwujud uang ganti rugi. Majelis menolak tuntutan pengembalian tanah dalam keadaan kosong karena sertifikat HGU tetap berlaku, merujuk Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 40 Tahun 1996.
Penggugat tidak lagi berhak menuntut penguasaan fisik atas bagian lahan itu setelah ganti rugi dibayarkan.
Tuntutan agar perusahaan menghentikan kegiatan di objek perkara, sebagaimana tertulis di baliho, sudah diajukan dalam gugatan dan telah ditolak.
Majelis menilai pemegang HGU berhak mengusahakan areal di dalam HGU selama hak itu berlaku, terlebih penghentian kegiatan perkebunan skala besar dinilai berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi tenaga kerja dan pihak ketiga.
Tuntutan penghentian kegiatan untuk lahan 28 hektare di luar HGU disebut majelis sudah tercakup dalam larangan bagi perusahaan untuk menguasai, merawat, memanen, atau mengganggu bagian tersebut.
Larangan itu tertulis dalam pertimbangan, tetapi tidak dicantumkan sebagai butir tersendiri dalam amar putusan. Permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu meski ada banding ikut ditolak.
Majelis turut menyelipkan peringatan saat menolak gugatan balik soal pemagaran lahan. Pemagaran atau pelarangan aktivitas di lahan sengketa secara sepihak, tanpa alas hak berkekuatan hukum tetap atau eksekusi resmi pengadilan, menurut hakim berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).
”Majelis Hakim mengingatkan para pihak agar senantiasa menempuh jalur hukum formal dalam menyelesaikan setiap sengketa hak,” tulis majelis.
SIPP PN Sampit mencatat pemberitahuan putusan telah disampaikan pada Senin (9/11/2026), disusul permohonan banding PT MAP pada Senin (16/11/2026), sementara memori banding belum tercatat diterima hingga Selasa (17/11/2026).
Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap selama proses banding berjalan, dan pertimbangan putusan menggariskan ganti rugi Rp5 miliar wajib dibayar dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Parit selebar lima hingga enam meter yang digali perusahaan pada 2024 itu kini membelah dua tafsir. PT MAP memandang parit itu sebagai batas HGU, sedangkan majelis hakim PN Sampit membacanya sebagai pengakuan diam-diam bahwa tanah di seberangnya bukanlah hak perusahaan. (ign)