• Anggota DPD RI Agustin Teras Narang dalam kunjungan reses di DPRD Kotawaringin Timur menerima banyak keluhan terkait krisis layanan dasar di daerah tersebut.
• Puluhan desa, termasuk 25 desa di Kotim, masih tanpa listrik (dengan target 14 desa teraliri pada 2026 dan sisanya pada 2028); infrastruktur jalan banyak yang rusak hingga mengakibatkan kecelakaan fatal; serta 13 dari 14 desa di Kecamatan Bukit Santuai mengalami blank spot sinyal telekomunikasi.
• Sektor pendidikan menghadapi kekurangan guru dan fasilitas (misalnya, WC terbatas untuk ratusan siswa, serta desa tanpa TK meskipun ijazah TK diwajibkan untuk masuk SD); sementara layanan kesehatan di daerah terpencil juga sangat minim tenaga medis.
• Pendangkalan alur sungai menyebabkan banjir rob di permukiman warga, dan status tanah di beberapa desa yang masuk Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan menyulitkan pengurusan administrasi, diperparah oleh 40% kantor desa/pemerintahan yang masih berada di kawasan hutan.
• Teras Narang menekankan perlunya sinergi dengan perusahaan untuk mengatasi masalah listrik desa dan perbaikan tata ruang, serta mempertanyakan efektivitas alokasi APBD yang telah mencapai 27% untuk sektor pendidikan.
SAMPIT, kanalindependen.id – Kunjungan reses anggota DPD RI Agustin Teras Narang di DPRD Kotawaringin Timur menjadi ajang curhat beruntun tentang krisis layanan dasar.
Hal yang dikeluhkan, di antaranya puluhan desa masih gelap tanpa listrik, jalan rusak yang merenggut nyawa, sekolah kekurangan guru dan fasilitas, hingga warga pesisir yang saban pasang rob kebanjiran karena alur sungai dangkal.
”Spirit negara ini gotong royong dan sinergi. Tapi kalau 25 desa masih gelap, jalan jadi kuburan, sekolah anak belajar di lantai, berarti ada yang tidak bekerja,” kata Teras Narang, menanggapi deretan keluhan itu.
Anggota DPRD Kotim Langkap mengungkapkan, program listrik perdesaan di Kalteng Tarang yang dicanangkan dua dekade lalu belum menyentuh banyak kampung.
”Sampai hari ini Kalteng Tarang masih belum sampai ke pelosok Kalimantan Tengah. Kotim saja, data hari ini, 25 desa yang masih gelap, Pak. Belum lagi dusun-dusun. Ini desa,” ujarnya.
Dia menyebut, baru 14 desa yang ditargetkan teraliri listrik pada 2026, sementara sisanya diharapkan baru tersambung 2028.
Masalah serupa mencuat dari Telaga Antang. ”Ada dua desa di tempat saya yang memang tidak ada listriknya, Pak. Bahkan jalan menuju dua desa itu pun saat ini belum ada,” kata Camat Telaga Antang, Joko Ariadi Setiawan, merujuk Desa Rantau Sawang dan Rantau Suang.
Adapun di Kecamatan Bukit Santuai, problemnya berlipat. Gelap sekaligus blank spot.
”Dari 14 desa, hanya di ibu kota kecamatan saja sinyal lancar. Di 13 desa semua blank spot,” kata Camat Bukit Santuai, Agus Saptono.
Menanggapi itu, Teras menekankan perlunya memanfaatkan jaringan perusahaan besar.
”Saya dulu pernah menginisiasi agar perusahaan-perusahaan perkebunan membantu desa-desa yang terdekat. Mereka pakai tenaga listrik besar, itu bisa kita gunakan misalnya dari magrib sampai subuh untuk desa, setelah itu baru untuk usaha mereka. Tapi harus ada izin PLN dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Jalan Rusak, Sungai Dangkal, Desa Terisolir
Di wilayah selatan, anggota DPRD Zainuddin menggambarkan wajah infrastruktur yang mematikan.
”Sering terjadi kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang. Pegawai kantor Camat Mentaya Selatan meninggal dunia. Itu akibat jalan yang sudah rusak,” ujarnya, merujuk ruas dari Pelabuhan Pelindo hingga arah Pelangsian yang disebut perlu penanganan khusus.
Dia juga menyoroti pendangkalan alur Sungai Pandaran–Pelangsian. ”Ketika pasang rob, masyarakat kebanjiran sampai rumah. Kapal-kapal sering terdampar di muara sungai,” katanya.
Di utara, Bukit Santuai menjadi kecamatan yang tidak tembus jalan negara.
”Tidak ada jalan pemerintah, tidak ada jalan negara yang menghubungkan kami dengan Telaga Antang. Selama ini kami numpang akses jalan perusahaan,” ujar Agus Saptono.
Teras mengakui bahwa pengerukan sungai dan perbaikan pelabuhan tidak lagi tersentuh serius sejak lama.
”Sejak tahun 70-an sudah tidak pernah lagi ada pengerukan. Sebelum itu kapal keruk nongkrong. Sekarang pendangkalan terjadi, alur tertutup dan tidak diproses,” jelasnya, sembari berjanji mengingatkan pejabat Pelindo dan Kementerian Perhubungan soal pelabuhan yang tiang pancangnya sudah berkarat sebelum proyek tuntas.
